Headlines News :
Home » » Penetapan SK dan Mutasi di Kejaksaan Agung RI Carut Marut

Penetapan SK dan Mutasi di Kejaksaan Agung RI Carut Marut

Written By Harian Berantas on Saturday, June 3, 2017 | 8:53:00 AM

HARIANBERANTAS, BANDUNG- Bukan hanya di instansi pemerintahan saja terjadi jual beli jabatan, ternyata di institusi penegak hukum seperti di Kejaksaan Agung juga diduga ada “makelar SK”. Jaya Pos mendapatkan informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri maupun di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai adanya Surat Keputusan (SK) ajaib yang “sering” dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu adalah benar terjadi.

Menurut pengakuan salah satu jaksa yang berdinas di wilayah Kejati Jabar (minta identitasnya tidak disebutkan) kepada wartawan kalau ganti mengganti SK sudah biasa terjadi dipusaran pejabat “Biro Kepegawaian” Jambin Kejagung, sumber tersebut juga mengatakan, sudah sering kali terjadi SK yang sudah dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian Jambin Kejagung RI dengan gampang pula bisa dirubah lagi oleh pejabat di lingkungan Jambin.

Sumber itu juga mengatakan jika belum lama ini terjadi Kejagung mengeluarkan SK Ajaib untuk tingkat kasi di Kejari Jakarta Selatan. Dia mengatakan ada salah satu jaksa yang berdinas di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten inisial ‘S’ sudah mendapatkan SK promosi dari Kejagung untuk menempati posisi baru sebagai Kasubagbin di Kejari Jakarta Selatan. Tetapi tiba-tiba saja SK jaksa ‘S’ digantikan oleh jaksa AW dari Kejari Cibadak (Sukabumi). Sedangkan jaksa ‘S’ dimutasi ke Kejari Cibinong Jawa Barat.

Tidak jelas peraturan yang diterapkan oleh Jambin mengenai aturan SK mutasi dan promosi untuk jaksa dan pegawai di institusi Kejaksaan RI ini. Seharusnya Jambin bisa memberikan pembinaan yang mendidik dan mengayomi kepada para jaksa dan pegawai yang bernaung di lingkungan Kejaksaan Agung RI, bukan malah membuat para jaksa dan pegawai menjadi tidak percaya diri dan juga merasa “dizolimi” oleh pimpinan mereka sendiri.

Di tempat terpisah, media juga mendapatkan informasi dari seorang Jaksa senior (red-tidak mau ditulis namanya), yang mengatakan ia juga mengalami dan sempat terkejut saat mendapatkan SK mutasi dari Kejagung. Padahal menurutnya dia baru 1,5 bulan bertugas di Kejati DKI. Sumber tersebut mengatakan sebelum dinas di Kejati DKI tadinya dia menjadi JPU di Kejari Kab Bandung. Kemudian mendapatkan SK mutasi ke Kejati DKI, baru bertugas 1,5 bulan di Kejati DKI sumber mendapat SK mutasi lagi untuk kembali ke Kejari Kab Bandung.

Hal inilah yang membingungkan sumber itu sampai saat ini. Saat ditanya wartawan apakah dia telah melakukan pelanggaran selama 1,5 bulan bertugas di Kejati DKI ? Sumber tersebut mengatakan kalau dirinya tidak merasa berbuat kesalahan/melanggar disiplin. Kemudian dia juga mengatakan kalau dirinya saat ini pasrah saja kepada Allah, karena semua kewenangan ada dipimpinan atas (Kejagung).

Dari pantauan yang tergabung dalam Pokja liputan di Kejari Kab Bandung, di lingkungan Kejari Bandung, dan Kejati Jabar, selama ini memang banyak ditemukan pejabat struktural ditingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang masih anak kandung, sanak saudara/kerabat dari pejabat di Kejaksaan Agung, baik pejabat yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun (tetapi masih punya pengaruh di Kejagung).

Sebenarnya tidak menjadi masalah dalam aturan kalaupun seandainya anak/krabat dari pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung menjadi pejabat struktural ditingkat Kejari maupun Kejati, kalau memang mereka mempunyai kemampuan yang baik dan taat kepada peraturan itu sah-sah saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika anak/kerabat dari pejabat Kejagung ini tidak memiliki kemampuan dan hanya bermodalkan pengaruh dari orangtuanya saja, jelas ini adalah praktik KKN yang terjadi di lingkungan Kejagung, dan yang menjadi korbannya adalah para jaksa yang profesional dan berintegritas dalam penegakan hokum.

Tetapi mereka harus ‘tersingkir’ hanya karena mereka bukanlah siapa-siapa/bukan pula anak seorang pejabat di Kejaksaan Agung. Kalau kesenjangan diantara para jaksa ini terus dibiarkan, mustahil corps Adhyaksa akan memiliki jaksa-jaksa yang mumpuni dan jujur, karena dari awal menjadi jaksa saja “mereka” sudah merasa diperlakukan tidak adil oleh pimpinan diatas yang terang-terangan sudah melakukan KKN diinstitusi Kejaksaan.

Selama bergabung di Pokja wartawan liputan Kejaksaan, Wartawan media sudah beberapa kali menemukan seorang pejabat setingkat Kajari tetapi merasa “sungkan” dan “takut” untuk menegur bawahannya langsung, dari tingkat Kasi/JPU walaupun mereka telah melakukan pelanggaran disiplin.

Setelah diinvestigasi Wartawan ternyata para Kasi yang telah membuat “ciut” nyali para Kajari tersebut adalah orang-orang yang ‘istimewa’ alias anak para pejabat di Kejaksaan Agung, mulai dari anak/kerabat setingkat JA, JAM, Kajati dan pejabat penting lainnya di Kejaksaan Agung RI.

Sepertinya praktik KKN yang sudah mengakar di corps Adhyaksa ini sudah sangat kronis, mungkin harus dilakukan revolusi mental yang serius mulai dari pimpinan yang paling atas baru kemudian turun kebawah, karena kalau revolusi mental dilakukan dari bawah baru keatas itu sangat mustahil untuk perubahan, karena yang “dibawah” hanya mengikuti jejak para “mentornya”.

Ini hanyalah segelintir permasalahan yang masih terus terjadi di institusi Kejaksaan Agung dan masih banyak lagi permasalahan yang harus segera dibenahi oleh Kejaksaan Agung di lingkungan institusi mereka, supaya corps Adhyaksa selalu mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia.

Sebenarnya DPR dan Pemerintah membentuk Komisi Kejaksaan supaya bisa mengawasi kinerja kejaksaan, tetapi kenyataannya sangat mengecewakan, sejak dibentuknya Komisi Kejaksaan, lembaga ini seperti pelengkap saja didalam negara ini, yang hanya bisa menghabiskan anggaran negara untuk menggaji para pegawai dan komisionernya. (HendriHtg/Zonata)
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas