Headlines News :
Home » » FPII Wilayah Bengkalis: Wartawan Harus Kompak dan Jaga Nama Baik

FPII Wilayah Bengkalis: Wartawan Harus Kompak dan Jaga Nama Baik

Written By Harian Berantas on Friday, June 23, 2017 | 7:48:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Belakangan ini, wajah media elektronik, online utamanya di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis tiada henti hembusan kabar terkait sepak terjang kelompok perusahaan Pers Media dan Wartawan yang terbawa arus dalam politik adu domba dan keberpihakkan memanfaatkan situasi terjadinya dugaan ketidak singkronnya antara Bupati, Amril Mukminin dengan Wakilnya Muhammad setelah dilantik dan diangkat memimpin Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 17 Februari 2016 lalu, ditambah dengan sikap beberapa oknum pejabat dan kepala dinas di Pemda setempat turut berpihak terhadap Wartawan/Pers yang kwalitas pengalaman oknum media dan atau wartawan itu diragukan.

Dari beberapa keterangan adanya kelompok oknum wartawan/kuli tinta makin marak berulah dan terjebak dalam lingkaran politik adu domba dikalangan masyarakat, pemerintah dan juga dikalangan jurnalis yang penuh settingan dan rekayasa beberapa oknum pejabat, kontraktor dan lain sebagainya, membuat Ketua Koordinator Wilayah Kabupaten Bengkalis, Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Choirul Anam, bersama-rekan-rekan Wartawan/Jurnalis membentuk tim investigasi mencari kebenaran adanya oknum kelompok Wartawan yang sengaja merusak jaminan kemerdekaan Pers dinegeri junjugan Kabupaten Bengkalis belakangan ini.

Dalam kesempatan investigasi dan perolehan bukti data, tim investigasi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) wilayah Kabupaten Bengkalis, menemukan ada beberapa oknum Wartawan yang kwalitas mereka dalam pemahaman kode etik dalam bidang jurnalistik diragukan, namun suka memojokkan dan saling menjelekkan Wartawan dan media lain.

Kelompok oknum wartawan media yang suka adu domba dikalangan pejabat tertentu hingga memojokkan dan saling menjelekkan Wartawan dan media lain ini diketahui, ketika rumah salah satu rekanan kontraktor proyek didatangi oleh beberapa oknum Wartawan yang mengaku dapat membek-up pelaporan korupsi yang disampaikan solidaritas Pers-LSM ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan, Senin (19/06/2017) pekan lalu.

Dimana salah satu proyek yang dikerjakan oleh rekanan kontraktor pada tahun 2016 penyelidikannya sedang bergulir pada tingkat Kepolisian dan Kejakasaan, karena pembangunanya penuh kecurangan dan penyimpangan yang mengarah pada potensi kerugian negara yang cukup lumayan besar.

Paraoknum Wartawan yang mengaku Jurnalistik merekasudah akreditasi dan kredibilitas, menjamin jika kasus dugaan penyimpangan proyek gedung KNPI Bengkalis yang resmi pelaporannya telah disampaikan solidaritas Pers-LSM ke polisi dan jaksabisa diamankan oleh oknum wartawan yang konyol itu, serta mengaku punya hubungan komunikasi baik dengan polisi dan jaksa.

Bukan itu saja, kelompok Wartawan dan media itu pun, justeru memojokkan dan saling menjelekkan Wartawan dan media lain, termasuk nama organisasi Pers yang ada. Bahkan kelompok Wartawan dan media itu pun, kerap mengaku di sana-sini kalau media yang mereka pimpin terdaftar di Dewan Pers, serta mengaku diri telah teruji dibidang kode etik atau profesi jurnalis atas hasil UKW atau uji kompetensi wartawan, sekalipun makna dari UKW yang sebenarnya itu termasuk dalam pemahaman undang-undang Pers seutuhnya belum dimengerti mereka lima persen (%) pun.

Selain itu juga, tim investigasi Forum Pers Independen Indonesia (FPII) wilayah Kabupaten Bengkalis, menemukan beberapa ada oknum Wartawan dan salah satu pimpinan sebuah media online yang belum beberapa lama ini setelah berdiri, namun kerap kali memuat informasi berita yang memihak pada perilaku pejabat korupsi, serta meminta para pejabat korup tertentu  lewat media yang mereka dirikan itu agar wartawan yang sedang menjalankan karya Jurnalistiknya sebenarnya, di photo, direkam oleh pejabat tertentu untuk dilaporkan kepihak berwajib.

Bukan itu saja, oknum Wartawan dan pimpinan sebuah media online yang setiap harinya berbondong-bondong pada pos Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kantor desa,  kantor camat dan SKPD lainnya diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis-Riau, suka menakut-nakuti beberapa oknum pejabat/PNS tertentu.

Misalnya, kegiatan dan pembuatan pengelolaan website (online) milik masing-masing SKPD Pemda Bengkalis yang sumber biayanya ditanggung dana APBD, jika pengelolaannya dipercaya terhadap Wartawan dan media lain, maka pejabat/PNS tersebut diancam akan dilaporkan oleh oknum media dan Wartawan ke Bupati Amril Mukminin untuk dikenai sanksi non job, bahkan dimutasi diluar daerah terjauh.

Kami tak bisa berbuat apa-apa pak. Sebenarnya media online PR itu (nama samaran), bobot kerja mereka tak ada, bukan seperti media harianberantas dan media lain itu, kerjanya terbukti dan fakta.

Kalau berita online PR itu, banyak berita bohong dan berita copy paste dari humas dan SKPD lain yang dikhususkan untuk kegiatan SKPD dan pemda. Kami di Dinas Pendidikan ini, sering diancam mereka mau dilapor ke Bupati. Makanya media online (website) yang dikelola oleh dinas PDK selama ini, anggarannya hanya dimakan sama kelompok wartawan itu tanpa melibatkan kawan-kawan media yang sudah profesional”, ujar salah satu sumber yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Senada juga disampaikan salahsatu staf pada bendahara dinas PU Bengkalis. “Kita ini sudah lama kenal pak. Saya tahu kalau orang Bapak ini tujuannya mencari tahu kebenaran sistem pengelolaan media online (website) milik dinas ini. Yang buat masalah itu Wartawan dari media online PR dan media C. Apalagi ada Wartawan media online yang baru sekarang, PR (nama samaran), selalu menakuti-nakuti dan mengancam untuk melaporkan kami ke Bupati, Amril, jika seandainya pengelolaan media website tempat publikasi kegiatan dinas ini kami percayakan sama wartawan dari media lain.

Makanya orang Wartawan dari media online PR dan media C itu datang kesini, bicara mereka sangat tinggi, semacam berkuasa di Pemda. Saya ketawa aja melihat dan mendengar mereka. Karena saya sudah berpikir, sempat masalah anggaran website yang ada di seluruh SKPD Kabupaten Bengkalis ini diketahui sama rekan-rekan Wartawan lain serta penyimpangannya dilaporkan ke aparat penegak hukum, disitu baru mereka tahu pertanggungjawaban hukumnya.

Kalau penyimpangannya mau dicari, coba bapak pindahkan data ini ke dalam flasdisknya Bapak, tapi tolong saya dijaga. Isi data yang ada didalam ini nantinya dipelajari dirumah saja. “Saya tahu kalau orang Bapak (Wartawan) sudah jengkel dengan prilaku mereka wartawan yang saling menjelekkan sesama profesi”, ujarnya sumber.

Menyikapi sepak terjang kelompok perusahaan Pers Media dan Wartawan yang dinilai telah merusak kemerdekaan Pers, Ketua Koordinator Forum Pers Independen Indonesia (FPII) wilayah Kabupaten Bengkalis-Riau, Choirul Anam, menegaskan, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, wartawan diminta menjaga nama baik profesi.

Sebab profesi jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Selain itu, seorang jurnalis mempunyai kode etik saat mencari dan mengumpulkan data hingga mempublikasikannya. Desebutkannya, negeri junjungan Kabupaten Bengkalis ada diliputi banyak kalangan wartawan dari berbagai media cetak, media elektronik maupun media online.

Namun diharapkannya, para kuli tinta termasuk perusahaan media saling menjaga nama baik dan kekompakkan. “Kita harus menjaga nama baik profesi kita sebagai Jurnalis/Wartawan, baik saat sedang bertugas maupun diluar tugas,” ungkap Choirul Anam, ketua koordinator FPII wilayah negeri junjungan Kabupaten Bengkalis, Jum’at (23/06/2017).

Lanjut Choirul Anam, sesama wartawan harus saling bahu membahu, tolong-menolong dalam hal kebaikan. Namun bila kenyataan seperti yang terjadi selama ini di dalam tubuh oknum wartawan, saling membicarakan kejelekan sesama teman wartawan, menjatuhkan lewat pembicaraan, serta ada oknum wartawan dan media sadis terhadap sesama wartawan yang berusaha mencelakakan karena kepentingan oknum pejabat tertentu, kita percaya wartawan yang utamanya di Kabupaten Bengkalis pasti dipandang sebelah mata oleh semua pihak.

“Selain menjaga nama baik, saya berharap jurnalis bisa menjaga kekompakan antara sesama wadah dan profesi secara profesional. Sebab dalam undang-undang tentang Pers jelas ada perlindungan hukum itu, serta memiliki kode etik yang beretika dan santun.

Undang-undang pokok Pers sangat jelas untuk tidak saling menyerang pribadi seseorang. Penyakit seperti yang mengaku-ngaku sudah Akreditasi dan Kredibilitas dibidang Pers itu disana-sini, serta merasa diri merekalah yang paling hebat, merekalah yang paling pintar diantara yang lain, apalagi menjamin sebuah kasus yang sudah dilaporkan dan terpublikasi media massa dapat diselesaikan mereka, perlu dirubah dan dihilangkan.

Profesi wartawan itu dituntun untuk jujur, adil, bijaksana dan transparan serta berperilaku baik. “Maka dari itu, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh rekan-rekan wartawan di Kabupaten Bengkalis untuk dapat merapatkan barisan serta mengedepankan kejujuran dan keadilan.

Hilangkan rasa kecemburuan sosial, iri, rasa dengki, mari bersatu bersama dengan pemerintah untuk membawa Kabupaten Bengkalis lebih cemerlang lagi kedepan”. pungkasnya.

Dikatakan Choirul Anam, untuk mencegah agar tidak berkelanjutan kesesatan dalam pemahaman undang-undang pokok Pers dikalangan Jurnalis di Kabupaten Bengkalis,  Forum Pers Independen Indonesia (FPII) wilayah Kabupaten Bengkalis kedepan akan eksis untuk memberikan pelatihan Jurnalistik termasuk pemahaman dalam hasil Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, serta pendirian perusahaan Pers Nasional yang sebenarnya. (Hot)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas