Headlines News :
Home » » Diduga Libatkan Banyak Pihak, Polda Riau dan Kejati Riau Diminta Panggil KPA, PPTK dan Kontraktor Proyek Gedung KNPI Bengkalis

Diduga Libatkan Banyak Pihak, Polda Riau dan Kejati Riau Diminta Panggil KPA, PPTK dan Kontraktor Proyek Gedung KNPI Bengkalis

Written By Harian Berantas on Saturday, June 17, 2017 | 2:18:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Merasa prihatin atas terjadinya unsur kesengajaan dalam perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi yang dialami para Jurnalis diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau-Indonesia belakangan ini, membuat belasan para kuli tinta atau Wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik termasuk aktivis LSM didaerah setempat bergerak cepat membangun solidaritas Pers-LSM mengungkap kebenaran peristiwa, tempat/waktu kejadian modus perkara korupsi, termasuk kasus lain yang dinilai merujuk pada penzholiman terhadap masyarakat.
Anggota KNPI Bengkalis saat cekcok mulut dengan solidaritas Pers dilokasi (16/07/17). Bahkan anggota KNPI ini pun menyatakan kalau proyek pembangunan gedung KNPI milik pemerintah itu rumah mereka. Walaupun kondisi bangunan diduga sarat dengan penyimpangan
Dalam kurun seminggu terakhir ini, dua sumber berita Wartawan media online di Provinsi Riau sekaligus, media berazam.com dibawah Pemimpin Umum/Penanggungjawab, Syafriadi yang juga mantan ketua SPS cabang Riau, bersama media  riausky.com dibawah Pemimpin Umum/Penanggungjawab, Buddy Syafwan, dikabarkan telah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, atas tuduhan  pencemaran nama baik organisasi, pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis, serta menyebarkan berita fitnah dan menebar ujaran kebencian atau hate speech di media sosial.

Selain isi sumber berita yang dimuat media berazam.com dan media riausky.com terbitan Pekanbaru-Riau yang kabarnya telah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Riau tersebut, lima (5) pemilik akun media sosial (Medsos) Facebook lain turut dilaporkan, karena diduga telah melakukan perbuatan yang sama.

Bahkan massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis pun, juga melakukan aksi damai di Mapolda Riau (12/06/2017), terkait pemberitaan media yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau dengan biaya APBD senilai Rp1. 890.624.000 atau sebesar Rp1,8 miliar lebih pada tahun 2016 lalu.

Atas tindakan pelaporan dibarengi dengan aksi damai atau unjuk rasa di Polda Riau terkait tuduhan penyebaran berita fitnah terutama yang dialamatkan pada karya Jurnalis/Wartawan kedua media online (berazam.com dan riausky.com) tersebut, membuat para Jurnalis media cetak, elektronik termasuk elemen LSM, merasa prihatin.

Karena undang-undang pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang merupakan lex specialis, diduga tidak berlaku bagi para oknum-oknum tertentu termasuk undang-undang dasar, terutama pasal 28 dan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi.
Ket, foto: Solidaritas Pers saat meninjau kondisi pembangunan gedung KNPI Bengkalis (16/06/2017)
Reaksi nyata peninjauan kondisi pembangunan gedung KNPI Kecamatan Bengkalis tersebut dilakukan, guna menguatkan bahan bukti tindaklanjut informasi/pelaporan resmi yang akan diteruskan solidaritas lembaga Pers-LSM ke pihak lembaga hukum maupun kepada instansi terkait lainnya pekan depan, dan diperkuat denganpernyataan yang fataldari salah satu utusan rekanan kontraktor CV. Ruban kepada media Harian Berantas dan LSM KPK disalah satu kafe di Kota Kabupaten Bengkalis, Kamis (15/06/2017) malam.

Lembaga Kepolisian yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor) di Polres Bengkalis, Polda Riau, Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Kejati Riau yang telah menerima informasi penyimpangan lewat media massa mengenai dugaan penyelewengan keuangan daerah dan negara terhadap pembangunan proyek pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis dibawah pengawasan Pemdakab Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2016, diminta segera memanggil KPA, PPTK, maupun kontraktor proyek tersebut.

Pemanggilan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan perlu dilakukan untuk menambah informasi, data dan bukti mengenai adanya dugaan penyelewengan dalam proyek milik negara dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) Bengkalis.

“Aparat Kepolisian dan Kejaksaan harus segera memanggil kontraktor CV. Ruban, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, PPTK maupun pihak lain yang dicurigai ikut terlibat, untuk mengetahui apakah pembangunan proyek tersebut telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditetapkan atau tidak,” kata Yulifarisna yang tergabung dalam solidaritas Pers, Jum’at (16/06/2017).

Dimana berdasarkan penelusuran yang dilakukan Solidaritas Pers-LSM dalam proyek tersebut banyak kejanggalan diantaranya tidak dibangun rumah jaga type 45, tower air yang bagian penting seharusnya dilakukan pekerjaannya.

Demikian paving blok yang semesti pekerjaanya harus sesuai dengan perencanaan dan RAB, bukan sekedar disiram atau ditutup dengan menggunakan butiran pasir, sehingga pembangunannya tidak seperti kondisi yang terlihat saat ini dilapangan telah mengalami kemiringan, turun dan lain sebagainya.

Selain itu, volume pekerjaan pagar bangunan, atap dan dinding bangunan gedung mestinya sesuai dengan kententuan kontrak/RAB, dan bukan dibangun asal jadi dan sembraut.

Kejanggalan lain, dalam pelaksanaan proyek milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2016 lalu tersebut, perusahan CV. Ruban selaku perusahaan yang dianggap sebagai pemenang tender oleh ULP Kabupaten Bengkalis, terkesan belum memiliki SBU.

Sebab dari bukti data konkrit yang diperoleh oleh solidaritas Pers-LSM, diketahui tanggal penerbitan keluarnya SBU perusahaan CV. Ruban, tertanggal 30 Agustus 2016 yang bersamaan dengan tanggal masuknya tempo penawaran tender yakni tanggal 30 Agustus 2016 juga.

Menyikapi kondisi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis yang pembangunannya diduga sarat kepentingan dan penyimpangan pada tahun anggaran 2016 lalu tersebut, salah satu dari utusan pengusaha CV. Ruban yang tidak ditulis jati dirinya kepada harianberantas, Kamis (15/06/2017) malam mengatakan, proyek yang dibangunnya tersebut memang banyak masalah, karena ada campur tangan salah satu oknum politikus dari anggota DPRD Bengkalis aktif yang juga pengurus salah satu organisasi pemuda.

“Saya minta dibantu dalam masalah pembangunan gedung KNPI Bengkalis itu, sebab untung yang kami dapat diproyek itu tahun kemaren, banyak masuk sama pengurus organisasi atau anggota dewan seperti yang saya katakan tadi pak. Makanya saya heran, kok berita teman-teman Wartawan di media hari itu kok dilaporkan ke Polisi. Tentu dengan ulah mereka melaporkan Wartawan seperti itu, ujung-ujungnya saya juga yang kopak dibuat polisi itu nanti,” ujarnya. 

Ditambahkan dia lagi, kalau masalah seperti ini penyelesaiannya mau dicari, bukan harus melapor dan demo seperti yang tejadi di Polda kemaren itu. Kita atau saya sebagai orang masyarakat biasa saja, saya paham dan membaca undang-undang Wartawan itu. Makanya saya bilang dan berpikir, kalau ada masalah seperti ini, tak boleh ditutupi dengan cara unjuk rasa seperti itu. Karena masalahnya ada terjadi, tak boleh kita tutup-in, kesalnya. 

Namun saat Harian Berantas menanyakan lebih dalam soal RAB proyek serta keterlibatan salah satu oknum DPRD Bengkalis aktif dan pengurus organisasi didalamnya, “Kalau proyek di Bengkalis ini setiap tahunnya, tentu kita di masyarakat ini sudah paham dan tahu siapa mereka pak.

Proyek yang saya kerjakan itu di KNPI, perusahaannya berasal dari Dumai. Kalau tak ada lobi dari awal yang meminta proyeknya itu dikerjakan, saya tak berani ikut lelang. Sebab paket proyek seperti itu sudah duluan ada sentingan, katanya.

Menyikapi hal ini, via hendphon Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA proyek KNPI Bengkalis tahun 2016 lalu tersebut yang disebut dikomandoi H. Ngawidi saat dihubungi Harian Berantas, tak dijawab.

Demikian ketua KNPI Bengkalis,Irmi Syakip Arsalan yang juga merupakan anggota DPRD Bengkalis, yang marak diberitakan media massa akhir-akhir ini telah melaporkan dua (2) Jurnalis/Wartawan media online sekaligus, dan lima (5) pemilik akun media sosial (Medsos) Facebook ke Polda Riau terkait tuduhan muatan penyebaran berita fitnah dan menebar ujaran kebencian, saat nomor via hendphon miliknya dihubungi Harian Berantas, Sabtu (17/06/2017), tak aktif.

Namun untuk menindak lanjuti penyimpangan/penyelewengan yang diduga mengarah pada potensi kerugian keuangan daerah dan negara dalam proyek pembangunan peningkatan dan rehabilitasi gedung KNPI Kecamatan Bengkalis tahun 2016 tersebut, solidaratis Pers-LSM di Kabupaten Bengkalis pun, secara resmi sekapat bertindak  melaporkan kasus proyek tersebut pekan depan kepihak Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP RI.

Terkait dugaan perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi yang dialami Wartawan/Jurnalis dua media online, akan ditindaklanjuti organisasi Pers dari FPII atau Forum Pers Independen Indonesia wilayah Provinsi Riau, untuk diteruskan ke beberapa lembaga hukum di Pekanbaru-Riau dan lembaga lainnya di Jakarta, tegas Ketua Sekretariat FPII Wilayah Riau, B. Anas, saat dihubungi awak media, Sabtu (17/06/2017) di Pekanbaru. (Mukhtar/Anonk)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas