Headlines News :
Home » » Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Gagal Dipertanyakan LSM KPK?

Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Gagal Dipertanyakan LSM KPK?

Written By Harian Berantas on Wednesday, May 17, 2017 | 9:33:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS-- Kali ini, elemen masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi atau tingkat DPP, batal menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Hibah/bantuan sosial (Bansos) untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204,6 miliar (Rp272.277.491.850-Rp67.661.259.000), dan diduga bukan hanya sebesar Rp31.357.740.000, atau Rp31,3 miliar, batal dipertanyakan ke Kapolri.
Rismayeni terpidana korupsi saat memberikan keterangan atas ketidak adilan hukum yang diterima dari Polda Riau dan Kejaksaan
Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, melalui Ketua Dewan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi daerah Bengkalis atau (DPD LSM KPK), Deady Royfika, Selasa (16/05/2017) mengatakan, kali ini Dewan Pimpinan Pusat kami di Pekanbaru, batal mempertanyakan tindaklanjut perkembangan penanganan laporan kasus dugaan korupsi anggaran Hibah dan Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam ke pak Kapolri.

Sesuai rencana, Senin (15/05/2017) lalu, tim Dewan Pimpinan Pusat kita (Komunitas Pemberantas Korupsi) yang di Pekanbaru, seharusnya sudah ke Jakarta mempertanyakan kembali kelanjutan penanganan kasus korupsi yang luar biasa tersebut ke Kapolri.

"Sabtu, 29 April 2017 lalu, telah ada kesepakatan bersama jika pada tanggal 15 Mei 2017, jadwal meminta kenjelasan perkembangan kasus dugaam korupsi itu. Tapi terkendala, karenaada yang perlu dikaji sesuai informasi terbaru pada lembaga kami dari salah satu terpidana yang dipersangkakan dalam kasus yang sama" ujar Deady.

Menurut Deady, kami ada menerima informasi baru, jika dalam penanganan kasus tersebut dari awal, penuh kejanggalan, dan tidak transparannya pihak Polda Riau dalam penegakkan supermasi hukum.

Dimana kerugian yang terjadi, hanya sebagian besar ditanggungkan pada oknum terpidana tertentu yang merasa telah jadi tumbal aparat penegak hukum yang ada di Pekanbaru-Riau.

Sementara, terduga lain dalam kasus yang sama seperti anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 (35 orang) lagi, TAPD dan para calo penerima anggaran Hibah/Bansos yang tidak melalui prosedur tahun 2012 kala itu, terkesan dibiarkan dan tidak diusut secara serius oleh pihak Polda Riau maupun Bareskrim Polri dan Kejaksaan.

Dengan adanya informasi terbaru yang kami terima dan didukung dengan bukti yang ada, elemen masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi pada tingkat DPP, kembali menentukan sikap meningkatkan pelaporannya, termasuk persiapan pengajuan permohonan pada tingkat Mahkamah Agung RI untuk menuntut hak salah satu terpidana yang merasa dizholimi, didiskriminasi oleh aparat penegak hukum yang ada di Riau. (Nanang)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas