Headlines News :
Home » » PT. MMJ Diduga Babat Kawasan HTP di Pulau Rupat Ratusan Hektare, Akibat Ulah Surat Prinsip Dari Mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal

PT. MMJ Diduga Babat Kawasan HTP di Pulau Rupat Ratusan Hektare, Akibat Ulah Surat Prinsip Dari Mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal

Written By Harian Berantas on Sunday, May 7, 2017 | 7:59:00 AM

HARIANBERANTAS, RUPAT- Menindaklanjuti berita yang dilansir media ini pada edisi minggu lalu, hingga kini Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. Marita Makmur Jaya (PT. MMJ), dengan alamat kantor, Jalan Angkasa No. 2-a, Kota Pekanbaru-Riau, masih bungkam untuk tidak menanggapi bahan pertanyaan melalui surat konfirmasi (resmi) yang dikirim Pemred Harian Berantas bekerjasama dengan organisasi/lembaga yang anti dengan korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi), tanggal 13 Desember 2016 lalu, dengan nomor surat, 0281/DPP/KPK-PEMRED-BR/XI/RIAU tanggal 13 Desember 2016, atas terjadinya kasus dugaan penggarapan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) secara illegal di daerah Kecamatan Rupat dan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan dugaan perkiraan kerugian negara yang terjadi mencapai Rp140 triliun.

Demikian pula mantan Bupati Bengkalis dua periode, Syamsurizal yang diduga turut terlibat, sebagaimana bukti Surat Prinsip (SP) No. 759 tahun 2003 yang dikeluarkan dan diberikan kepada pengusaha perkebunan sawit (PT. MMJ) itu saat dikonfirmasi awak media lewat via selulernya baru-baru ini, keterangan/penjelasan dari sang mantan birokrat itu, tidak ada.

Sementara selain himpunan data yang diperoleh Redaksi seputar kasus dugaan korupsi perambahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang semakin leluasa itu dibabat pengusaha perkebunan sawit, PT.Marita Makmur Jaya (PT.MMJ) di kawasan Titik Akar, Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat/Rupat Utara-Bengkalis, hingga Jum’at tanggal 06 Mei 2017 sore lalu, setumpuk laporan/informasi lain yang diterima awak media atas kasus dugaan penyimpangan dana APBD pada era Syamsurizal saat menjabat sebagai Bupati dua periode di Kabupaten Bengkalis (2001-2010) silam, termasuk bukti surat perintah penyelidikan Polri atas kasus lahan hutan dan korupsi Ponpes Al-Zaytun yang diduga potensi kerugian negara, mencapai Rp.103 miliar.

Berdasarkan bukti data yang dihimpun media ini, diketahui surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Mabes Polri pada tanggal 25 Juni 2012 terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Ponpes Al-Zaytun tersebut, bernomor: Lidik/68/2012/ Tipikor.

Dijelaskan, bahwa tindak pidana diduga dilakukan Pemkab Bengkalis Provinsi Riau, dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp103 miliar tahun 2003-2005. Dimana pembangunan Ponpes Al-Zaytun dimaksud, berada dikawasan hutan Pulau Rupat yang dinilai belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut RI.

Disamping itu juga disebutkan, bahwa pembangunan Ponpes Al-Zaytun yang telah menelan biaya APBD sebesar Rp103 miliar tahun 2003-2005 kala itu, sampai sekarang ini belum selesai dilaksanakan alias terbengkalai.

Berangkat dari itu, edisi Senin, 01 Mei 2017 pekan lalu, Harian Berantas ini melangsir berita adanya peristiwa/modus terjadinya dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dan perambahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang semakin parah luasnya dibabat hingga ini oleh pengusaha perkebunan sawit (PT. Marita Makmur Jaya) di kawasan Titik Akar, Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat/Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dimana peran keterlibatan Bupati Bengkalis, dua periode, Syamsurizal, sangat kuat. Pasalnya, berdasarkan investigasi Tim Wartawan Redaksi Media ini sebelumnya dilapangan yang didasari dengan berbagai keluhan, laporan warga dan aparat desa setempat pada lembaga anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Komisaris PT. MMJ, Maria, semakin merajalela hingga leluasa melakukan aksinya merambah kawasan HPT milik negara di pulau Rupat/Rupat Utara Kabupaten Bengkalis itu, karena terkesan dilindungi oknum aparat hukum tertentu, serta adanya dugaan kolaborasi dengan mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal selaku pihak yang menerbitkan surat prinsip (SP) No.759 pada tahun 2003 kepada pengusaha kelapa sawit (PT. MMJ) itu.

Fakta pelanggaran hukum lain terkait kasus dugaan perambahan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di pulau Rupat/Rupat Utara yang sulit diberantas oleh aparat hukum selama ini adalah dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kehutanan RI No. 41 tahun 1999.

Ironisnya lagi, dari laporan informasi yang dihimpun tim Wartawan Redaksi media ini, PT. MMJ yang membidangi perkebunan kelapa sawit secara ilegal itu dalam melakukan aksinya, warga masyarakat tempatan yang sebagian besar tinggal disekitar kawasan HPT tersebut, telah digusur secara paksa, karena ada oknum aparat desa setempat yang diduga telah disumpal.

Untuk diketahui  pada tanggal 17 April 2006, Menteri Kehutanan RI, yang dijabat oleh MS Kaban saat itu, secara resmi menolak surat permohonan status izin pelepasan kawasan hutan atau HTP yang saat ini dibabat oleh pengusaha perkebunan sawit, An. PT. MMJ.

Surat penolakan status izin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan RI tersebut, bernomor: S.239/Menhut-VII/2006 tertanggal 17 April 2006 dan surat penolakan status izin pelepasan kawasan hutan itu pun, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI, MS Ka’ban.

Dari bukti data yang dihimpun awak media ini, bahwa sebenarnya surat izin prinsip pembangunan kebun kalapa sawit pola KKPA atas nama PT. Marita Makmur Jaya (PT.MMJ) tertanggal 20 Juli 1999 dengan nomor surat, 592/PP/1999/1063 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkalis saat dijabat oleh H. Padilah Sulaiman SH, dan surat penyediaan lahan usaha perkebunan kelapa sawit bernomor: 525/BKPMD/3185 tanggal 09 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau, An. Saleh Djasit SH.

Areal perkebunan kelapa sawit untuk PT. MMJ yang disetujui pada era Bupati, H. Padilah Sulaiman SH, dan Gubernur Riau, Saleh Djasit SH saat itu, terletak di kawasan areal Desa Titik Akar, Desa Hutan Panjang, Desa Sungai Cingam, Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan luas hanya 14.750 hektar are saja. Dan bukan pada areal yang dibabat secara illegal oleh PT. MMJ hingga pada Desa Darul Aman Kecamatan Rupat, Bengkalis.

Akibat ulah pengusaha PT. Marita Makmur Jaya (PT. MMJ) yang diduga semakin melakukan aksinya merambah kawasan HTP diwilayah pulau Rupat Kabupaten Bengkalis tersebut, pimpinan DPRD Bengkalis sementara, Abdul Khadir, akhirnya angkat bicara, membenarkan, hingga saat ini PT. MMJ itu sudah ratusan hektar are kawasan hutan lindung atau kawasan HPT di pulau Rupat, yang dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pimpinan sementara DPRD Bengkalis asal fraksi DPD PAN Bengkalis itu, berharap jika kasus korupsi dan illog Rupat-Bengkalis yang diduga dilakukan PT. Marita Makmur Jaya (PT. MMJ) tersebut dilaporkan untuk diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI.

Ya. sampai sekarang ini, sudah ada ratusan hektar kawasan HPT di Rupat itu yang dirusak, dibabat dan dijadikan sebagai perkebunan sawit oleh PT. MMJ. “Saya mendukung kalau masalah itu dilaporkan untuk segera diusut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi”, ujarnya.

Lebih lanjut politikus asal fraksi PAN itu mengatakan, mungkin dibelakangnya PT. MMJ itu hingga pihak penegak hukum kita tak bisa lagi mengusut masalah perambahan kawasan HTP di Rupat itu, ada orang besar yang membekingi.

“Kalau ada laporan yang mau disampaikan ke kami di DPRD, lebih bagus lagi. Biar kami di Dewan hearing dan memanggil pihak perusahaan PT. MMJ itu” tegas Abdul Khadir lagi.

Dilain pihak, penjabat kepala Desa Daul Aman, Hairul Bahar, kepada media ini, Minggu (07/05/2017) membenarkan, hingga saat ini pengusaha perkebunan kelapa sawit, An. PT. Marita Makmur Jaya (PT.MMJ) itu semakin leluasa melakukan aksinya merambah kawasan hutan di pulau Rupat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Bahkan areal kawasan hutan yang terletak di areal Desa Darul Aman Kecamatan Rupat, Bengkalis pun hinnga saat ini, sudah mencapai 6000 hektar are yang diserobot dan dibabat dan telah dijadikan sebagai lahan perkebunanan sawit.

Dari keterangan kasus pengrusakan hutan produksi terbatas (HPT) diatas, membuktikan kalau tindakan pengusaha perkebunan sawit atau PT. MMJ itu telah menguasai dan menggarap areal HTP di areal Ujung Pasir Desa Titik Akar Kelurahan Tanjung Kapal termasuk di areal Desa Darul Aman Kecamatan Rupat yang diperkirakan memiliki luas mencapai 350 hektar are (Ha) secara ilegal yang indikasinya berkonsfirasi dengan mantan Bupati Bengkalis dua periode, Syamsurizal.

Karena mantan Bupati Bengkalis dua periode, Syamsurizal itu, telah menerbitkan hingga memberikan status izin lokasi pada PT. Marita Makmur Jaya (PT.MMJ), serta merubah status fungsi hutan produksi terbatas (HTP) menjadi hutan belukar, sesuai SK prinsip dengan nomor 759 yang diterbitkan oleh mantan Bupati Bengkalis.” (ag/yn)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas