Headlines News :
Home » » Lagi-Lagi Ketua DPRD Bengkalis Terdakwa Korupsi Bansos Dituntut 8,6 Tahun Penjara, Kapolri Dituntut Usut Dugaan Keterlibatan Amril, dkk

Lagi-Lagi Ketua DPRD Bengkalis Terdakwa Korupsi Bansos Dituntut 8,6 Tahun Penjara, Kapolri Dituntut Usut Dugaan Keterlibatan Amril, dkk

Written By Harian Berantas on Wednesday, May 3, 2017 | 8:37:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Budhi Fitriadi SH, menuntut mantan ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi terdakwa Korupsi Dana Bansos dan Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012, selama 8 tahun 6 bulan penjara.
Putusan Pengadilan Tipikor atas kasus korupsi Bansos yang diduga melibatkan Amril Mukminin, dkk
Amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budhi Fitriadi SH, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor atau PN Pekanbaru, Rabu (03/05/17) kemaren, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi terbukti telah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta subsider 6 bulan. Terdakwa juga dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp385 juta subsider 4 tahun 6 bulan," terang 

Budhi.Usai tuntutan tersebut diabacakan JPU, majelis hakim yang diketuai Raden Heru Kuntodewo SH, melanjutkan sidang berikutnya pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan, perbuatan terdakwa Heru Wahyudi pada korupsi dana hibah Bansos untuk Kabupaten Bengkalis yang terjadi tahun 2012. Terdakwa sendiri ketika itumendudukijabatan anggota DPRD Bengkalis. Dimana saat itu Pemdakab Bengkalis mengalokasikan dana hibah sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar tanpa prosedur, yang seharusnyaanggaran hibah/bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 kala itu sebesar Rp67 miliar lebih.

Dalam pengalokasian anggaran Bansos/Hibah tersebut, ditemukan 2.000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh para Legislator dan Bupati Bengkalis yang dijabat oleh Herliyan Saleh yang saat ini telah mendekam dalam penjara karena terlibat dalam kasus korupsi yang sama.

Dalam perkara korupsi yang luar biasa ini sebelumnya, Hakim Tipikor Pekanbaru telah memvonis lima orang anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor.

Terakhir, Selasa, 11 Oktober 2016 lalu, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan, juga sudah telah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Azrafiani Raof, masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.

Dilansir www.harianberantas.co.id ini edisi 08 April 2017 lalu, Organisasi Kemasyarakatan yang anti  korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi), telah mendatangi kembali Mabes Polri pada tanggal 23 Maret 2017 lalu, membeberkan kebenaran peristiwa, modus terjadinya dugaan tindak pidana korupsi anggaran Hibah dan Bansos di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012 yang berpotensi kerugian negara sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar (Rp272.277.491.850-Rp.67.661.259.000) itu.

Dimana pada tanggal 15 Mei 2017 mendatang ini, aktivis LSM KPK yang sebelumnya telah berharap dan percaya penuh dengan Kepolisian Polda Riau sanggup menuntaskan kasus korupsi berjamaah tersebut, justeru kembali mendatangi Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, dan lembaga Presiden RI meminta agar lembaga hukum tertinggi yang ada di pusat atau Jakarta tersebut, turun tangan mengejar para anggota DPRD Bengkalis 2009-2014 yang diduga menikmati aliran anggaran hibah dan Bansos tahun 2012 lampau itu, terang Ketua Investigasi DPP LSM KPK kepada Wartawan di Pekanbaru.

Desakan sebelumnya juga disampaikan Front Pembela Aktivis Indonesia (FPAI) di Jakarta, yang di koordinator oleh Syam Arman. Mabes Polri, Kejaksaan dan Hakim Tipikor Pengadilan PN Pekanbaru, harus menghadirkan orang-orang yang namanya tersebut dalam dakwaan, maupun dalam putusan yang telah menerima vonis hukuman penjara dari Hakim Tipikor pada PN Pekanbaru, Riau. Hal itu untuk menetapkan tersangka baru lain di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014.

“Bareskrim Mabes Polri dan JPU cukup kuat menampilkan orang-orang yang terlibat di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam sidang Heru Wahyudi di sana,” ujar Koordinator Front Pembela Aktivis Indonesia (FPAI), Syam Arman di Jakarta saat dihubungi lewat via seluler pribadinya, Sabtu (08/04/2017) lalu.

Bahkan Syam Arman lebih lanjut mengatakan, seharusnya Polda Riau dan Bareskrim Polri kembali memeriksa seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau 2009-2014 yang nama-namanya tersebut dalam dakwaan dan dalam putusan yang jelas dinyatakan telah ikut merugikan keuangan Negara dalam hal itu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Sebenarnya kata Syam Arman, mereka (Anggota DPRD) yang tersebut dalam dakwaan, bahkan dalam putusan para pelaku korupsi yang status mereka sudah pidana penjara, tak perlu lagi kita capek mendesak lembaga hukum tertinggi lain termasuk lembaga Presiden RI.

Sebab, didepan hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara korupsi yang luar biasa itu, para saksi yang dihadirkan JPU sebelumnya, termasuk Jamal Abdillah selaku Terdakwa yang sudah di Vonis hukuman penjara, telah mengungkap bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2009-2014, ikut menikmati dana Hibah dan Bansos tahun 2012 silam itu.

“Kalau mau jujur ungkap Syam Arman, seandainya supermasi hukum itu benar-benar dijalankan oleh Kepolisian, tidak ada alasan bagi penyidik di Polda Riau untuk tidak bekerja mencari tersangka baru lain dalam penanganan kasus.

Sebab dalam dakwaan JPU termasuk dalam Putusan Hakim Tipikor, dan Putusan Mahkamah Agung RI, beberapa anggota DPRD Bengkalis itu disebutkan ikut memperkayakan diri dan telah merugikan negara, seperti anggota DPRD 2009-2014 bernama Amril Mukminin yangsaat ini Bupati Kabupaten Bengkalis, Suhendri Asnan, Dani Purba, Yudi, Hidayat Tagor, Heru Wahyudi, Rismayeni, Tarmizi.

“Tidak perlu ditunggu-tunggu untuk didapatkan keterangan di Pengadilan, Polri dan Kejaksaan harus panggil lagi nama-nama yang disebut dalam beberapa dakwaan dan putusan Hakim Tipikor itu untuk diperiksa lagi”, tegasnya.

Satu hal lagi yang perlu diingat tegas Syam Arman, kalau misalnya, pihak Polda Riau ada menyatakan bahwa belum terpenuhi dua alat bukti sehingga tidak dapat ditingkatkan proses penyelidikan, saya rasa kasus dugaan korupsi yang luar biasa itu di Riau, sudah ada apa-apanya, pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang diduga Amril Mukminin dan kawan-kawan itu terlibat, berawal ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah hanya sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati, tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama wakil rakyat di DPRD Bengkalis 2009-2014.

Sebab jumlah anggaran Bansos/Hibah yang resmi penetapannya oleh Mendagri melalui Gubernur Riau yang sebesar Rp67,6 miliar tahun 2012 kala itu, telah dirubah atau ditambah oleh Bupati dan DPRD Bengkalis periode 2009-2014 menjadi Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar tanpa prosedur.

Pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 lalu, Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, M Nainggolan selaku Hakim Ketua yang mengadili in casus, secara tegas meminta JPU atau Jaksa Penuntut Umum dan penyidik Polda Riau, agar transparan membuka seluruh kasus dana Bansos untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun anggaran 2012 yang sebesar Rp272.277.491.850,-.

Karena Hakim Ketua dan Anggota Hakim, tidak percaya atas perhitungan yang telah dilakukan BPKP terhadap dugaan korupsi Bansos yang sebesar Rp272.277.491.850 tersebut. Apalagi ada isi BAP perkara yang dihilangkan penyidik.

Bahkan dalam sidang perkara ini pun sebelumnya, Jamal Abdillah selaku mantan Anggota DPRD Bengkalis telah berulang kali mengungkap keterlibatan keempat puluh (40) anggota DPRD Bengkalis 2009-2014 dalam kasus korupsi yang luar tersebut. Bahkan  penyidik Polda Riau sendiri telah diminta Jamal Abdillah, agar seluruh anggota DPRD Bengkalis kala itu di kejar Polisi.

Ditrskrimsus Polda Riau harus dapat menelusuri perkara tersebut dan menyelamatkan kerugian negara. “seluruh anggota DPRD 2009-2014 itu (40 orang), ikut menikmati. Tolong penyidik selamatkan dan kejar orangnya, jangan hanya saya saja”, beber Jamal Abdillah.

Mantan anggota DPRD 2009-2014, Amril Mukminin yang saat ini Bupati Bengkalis, masih bungkam menjawab bahan konfirmasi dan klarifikasi tertulis (resmi) yang disampaikan www.harianberantas.co.id dan LSM beberapa waktu lalu. Bahkan konfirmasi lewat via selulerpun tak dijawab.

Sementara, dari perolehan bukti data berupa vide berita salah satu media online dan media cetak lokal yang dinilai belum memahami kaidah-kaidah Jurnalis itu, BupatiAmril Mukminin terbukti telah memuat pernyataan yang tak benar yang tak patut di contoh oleh bawahannya yang di Pemdakab Bengkalis, Riau.

Dimana sang Bupati itu, telah menuduh Pers www.harianberantas.co.id dan LSM tidak pernah melakukan konfirmasi berita dan laporan, bahkan menyatakan dirinya sendiri tidak terlibat dalam kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2012 kala itu.

Terkait hal itu, Kasubag Itwasum Mabes Polri, AKBP Rafli A Razak yang berhasil ditemui www.harianberantas.co.id dan LSM KPK dikantornya lantai 3, Jln Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017 lalu, “Kasus korupsi Bansos dan Hibah di Kabupaten Bengkalis itu sebenarnya, tergantung penyidik aja di Polda Riau.

Apalagi, kegunaan dana bantuan sosial atau hibah itu untuk masyarakat yang kurang mampu. Catatan keterlibatanya Bupati Amril Mukminin ini bersama anggota DPRD yang lainnya sangat jelas. Gampang aja sebenarnya. Kuncinya di penyidik Polda Riau, terang Rafli A Razak.

Kasubag Itwasum Mabes Polri ini mengatakan, surat klarifikasi laporan dari LSM KPK tanggal 7 Desember 2016 lalu kepada Kapolri, sudah kami tindak lanjuti melalui surat ke Polda Riau pada bulan Pebruari 2017. Namun sampai sekarang, belum ada jawaban dari Polda Riau.

Bahkan surat Kapolri yang dikirim kepada LSM KPK di Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2015, sampai sekarang juga belum ada jawaban dari pihak Polda ke Kapolri. Yang dijawab Polda itu, hanya surat Kapolri kepada LSM KPK pada tanggal 7 Maret 2014, itu saja., ujar Kasubag Itwasum Mabes Polri, yang disambut langsung oleh Ketua Koordinator Investigasi LSM KPK, Jekson JP dengan kata harapan, bukti tambahan laporan yang baru saja diterimaSekretaris Umum Kapolri segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

Selain itu itu juga, salah satu penyidik Kejati Riau kepada www.harianberantas.co.id ini di kantor Kejati Riau menyebutkan, jika pihak Kejaksaan Tinggi Riau selama ini, telah berkali-kali meminta penyidik Dirreskrismsus  Polda Riau, agar menetapkan anggota DPRD Bengkalis 2009-2014 sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos yang sebesar Rp272 miliar tahun 2012 itu.

“Kami sendiri di Kejaksaan, sudah berkali-kali mengingatkan dan meminta penyidik Reskrimsus Polda Riau, agar para anggota DPRD yang nama mereka termuat dalam dakwaan, ditetapkan juga sebagai tersangka. 

Termasuk Amril Mukminin Bupati Bengkalis yang sekarang. Dalam dakwaan Jaksa, sudah jelas, mereka ada terlibat. Maunya, polisi (Polda Riau-red), tidak perlu mengulur-ulur kasus itu. 

Jadi kami pun selaku penyidik di Kejaksaan, tak capek-capek. Apalagi kasus Bansos Kabupaten Bengkalis itu sudah sejak tahun 2013 di tangani mereka (Polisi), keluhnya. (Ism)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas