Headlines News :
Home » » Dinilai Sangat Kontra Produktif Dengan Aspirasi Rakyat, Ormas Anti Korupsi di Riau, Kecam Hak Angket KPK Oleh DPR

Dinilai Sangat Kontra Produktif Dengan Aspirasi Rakyat, Ormas Anti Korupsi di Riau, Kecam Hak Angket KPK Oleh DPR

Written By Harian Berantas on Monday, May 1, 2017 | 4:20:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, B Anas,mengecam adanya penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan mega korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan anggota DPR RI.
Sekum LSM KPK, B Anas saat silahturahmi dengan Kompolnas RI di Jakarta
"Kami sangat menghargai hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk pengawasan, tetapi sangat tidak tepat penggunaannya terhadap KPK karena merupakan suatu bentuk intervensi dan intimidasi politik," kata Sekretaris Umum (Sekum) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, B Anas di Pekanbaru, Senin, 01 Mei 2017.

Pihaknya sangat mengecam penggunaan hak angket terhadap lembaga antirasuah atau KPK itu, karena sangat kontra produktif dengan aspirasi rakyat. Bahkan, menurut dia, pengungkapan rekaman Miryam diketahui anggota DPR asal Fraksi Hanura itu di hadapan publik karena dapat menghambat proses penegakan hukum yang berjalan saat ini.

Sebab menurut dia, hanya sebagian anggota DPR tertentu telah menyetujui usulan hak angket itu, sementara lainnya tidak menyetujui karena sarat akan kepentingan kelompok dan memilih keluar dari ruang rapat di gedung parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pun mengusulkan empat materi angket yaitu rekaman Miryam, dugaan penyalahgunaan anggaran seperti tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan konflik internal antara pimpinan dan penyidik KPK.

"Melihat materi angket DPR terhadap KPK yang sarat kepentingan, kami sebagai organisasi kemasyarakatan yang anti dengan korupsi sangat menyayangkan dan mengecam adanya pelemahan KPK yang dipertontonkan secara luas ke publik sekarang ini,” ujarnya.

Sekum organisasi kemasyarakat yang anti dengan korupsi atau LSM KPK ini menyebutkan bahwa kedudukan DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sangatlah bertentangan dengan persetujuan DPR untuk melakukan hak angket terhadap KPK karena tidak sesuai aspirasi masyarakat.

Persetujuan hak angket DPR itu terhadap KPK lanjut dia, merupakan suatu bentuk intimidasi politik DPR terhadap KPK yang menciderai proses penegakan hukum yang sementara berjalan dan merupakan suatu bentuk pelemahan murni.

Materi angket DPR terhadap KPK itu salah satunya, mengenai pengungkapan di hadapan publik rekaman Miryam yang sangat bertentangan dengan pasal 17 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Pernyataan kami merupakan suatu bentuk representasi suara rakyat karena kinerja KPK selama ini menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan dalam memberantas hanguskan kasus korupsi yang semakin menggila di tanah air Indonsia," tutupnya.(Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas