Headlines News :
Home » » Diduga Menyalahi Aturan Pasca Pelantikan Pejabat Pemko Dumai

Diduga Menyalahi Aturan Pasca Pelantikan Pejabat Pemko Dumai

Written By Harian Berantas on Wednesday, May 17, 2017 | 10:41:00 AM

HARIANBERANTAS,- DUMAI-- Berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain diamanatkan bahwa pelaksanaan sistem promosi secara terbuka dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit, yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Sebagaimana diketahui, guna mengisi jabatan definitive pada beberapa OPD/SKPD dilingkungan Pemko Dumai beberapa waktu lalu, panitia seleksi (pansel) telah melaksanakan seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel melalui assesmen (uji kompetensi) terhadap Pegawai ASN dilingkungan Pemko Dumai.

Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan, terutama bagi Pegawai ASN yang dinyatakan lulus assesmen berdasarkan keputusan Pansel yang bersifat mutlak dan mengikat sehingga memicu berbagai spekulasi.

Sebab dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan hari Jumat (5/5/2017) lalu, Walikota Dumai selaku pejabat pembina kepegawaian bukannya mendahulukan Pegawai ASN yang lulus assesmen, melainkan justru menunjuk Pegawai ASN yang tidak lulus assesmen sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibeberapa OPD/SKPD.

Makanya tidak mengherankan jika kemudian informasi seputar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut minim publikasi. Berbagai saluran resmi yang tersedia seperti website Pemko Dumai dan media center yang biasanya aktif sebagai corong informasi pemerintah itupun tak pernah menjelaskan hal itu pada masyarakat. Kondisi tersebut tentu kontra produktif dengan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang KIP, mengingat keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public.

Pejabat Pemko Dumai mungkin lupa bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hal itu jelas diatur dalam UUD Tahun 1945 sesuai Pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dalam pelantikan tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan; dan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan.

Sebenarnya hal tersebut sudah dijelaskan melaui surat Kepala BKN Nomor: 26.K-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 bahwa Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan sementara; dan Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitive yang berhalangan tetap.

Selanjutnya, sesuai Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status/hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan bahwa PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya, serta tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Plh dan Plt bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan structural.

Perlu diketahui bahwa penggunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintahan terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Oleh karena itu, Pejabat Pemerintahan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB, yaitu Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam rangka memberikan jaminan atas hak-hak dasar setiap Warga Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUD Tahun 1945 sesuai Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28 D ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat.


Dengan Undang-Undang tersebut Warga Masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. 

Dengan demikian, penggunaan kekuasaan Negara terhadap Warga Masyarakat tidak sewenang-wenang hanya sebagai objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Pertanyaan kami, jika benar bahwa Pegawai ASN dilingkungan Pemko Dumai percaya dengan Undang-Undang, dari sekian banyak pihak yang merasa dirugikan oleh adanya Keputusan dan/atau Tindakan atasannya tersebut, adakah diantara mereka yang berani mengajukan keberatannya sesuai saluran/mekanisme yang telah ditentukan…???

Terakhir, barangkali saran terkait peran DPRD sebagai institusi yang memiliki beberapa kewenangan terutama dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Sepertinya sulit untuk dibayangkan, bila perencanaan anggaran yang semula dibahas oleh DPRD yang merupakan reprentasi masyarakat Kota Dumai, namun pada gilirannya dilaksanakan oleh para Plt yang menjalankan tugasnya hanya berdasarkan mandate yang diperintahkan oleh Walikota Dumai. Sebab pada delapan OPD/SKPD Pemko Dumai, pejabat pimpinan tinggi pratama-nya belum definitive. Sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. (rozali)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas