Headlines News :
Home » » Diduga Dana APBD Siak Bocor, Aparat Hukum Diminta Usut Bupati Siak, Syamsuar, dkk

Diduga Dana APBD Siak Bocor, Aparat Hukum Diminta Usut Bupati Siak, Syamsuar, dkk

Written By Harian Berantas on Sunday, May 7, 2017 | 12:00:00 PM

HARIANBERANTAS, SIAK- Hinggga kini keseriusan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten tahun anggaran 2013,2014 dan 2015 dengan terlapor atas nama Bupati Kabupaten Siak, Riau, Drs. H. Syamsuar, Msi dan kawan-kawan, masih dingin yang patut dipertanyakan.
Syamsuar                                    tanda terima laporan korupsi APBD Kab, Siak dari Kejaksaan Agung RI
Sebab laporan tentang dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan didaerah setempat, termasuk kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen negara yang diduga Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas ikut terlibat, belum juga ditindaklanjuti. Pasalnya, sejak tahun 2015 dan 2016 tahun lalu, dugaan korupsi dan pemalsuan tanda tangan ini sudah dilaporkan ke lembaga Kepolisian, Kejaksaan, bahkan pada lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta.

“Aparat penegak hukum harus mengusut seluruh dugaan korupsi termasuk kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen negara tersebut. Apalagi Presiden RI Jokowi Dodo, telah mendengungkan pemerintah Negara Republik Indonesia harus di bebas dan bersih dari kejahatan korupsi,” kata Ketua Investigasi DPP lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi, Jekson JP,saat dihubungi harianberantas lewat via seluler pribadinya, Minggu (07/05/2017) di Pekanbaru.
Tanda terima laporan korupsi dan Pemalsuan tanda tangan dalam dokumen jembatan Sei, Kelakap Siak, serta illog dan hutan cagar biosfer giam Siak (Dok: Mabes Polri)
Berdasarkan bukti data yang diperoleh Wartawan Redaksi Harian Berantas,dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak itu ditemukan dari hasil investigasi awal yang dilakukan awak media dan lembaga anti korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) pada proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan dan jembatan termasuk dalam pengalokasian dana Bansos dan Hibah, tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang diperkuat dengan temuan BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, maupun klarifikasi Kepala Inspektorat Kabupaten Siak Fally Wurendarasito beserta beberapa jajaran SKPD Pemdakab Siak kepada awak media ini dan LSM, Senin tanggal 09 Mei 2016 tahun lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun, penyimpangan sebesar Rp400 juta lebih yang diduga terjadi pada pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak, diawali dengan terjadinya dugaan rekayasa kontrak dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen serta pembuatan rekening di Bank   Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas untuk memuluskan realisasi anggaran APBD senilaiRp.9.058.173.000 atau sebesar Rp9 miliar tahunanggaran 2014 lalu itu.

Berdasarkan dari uji pemeriksaan yang dilakukan pada Labkrim Medan, dihasilkan pemeriksaan tanda tangan diseluruh dokumen proyek pekerjaan pembangunan jembatan Sei Kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak, Riau tersebut murni palsu atau Non Identik.

Bukan itu saja, data lain yang dihimpun, dugaan korupsidana APBD Kabupaten Siak sejak tahun anggaran 2011-2014 sangat luar biasa. Betapa tidak, dari hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI perwakilan Riau sejak 2011 hingga 2014,sempat heboh.Bahkan aparat hukum yang ada di Pekanbaru, Riau (Polda-Kejati Riau, red) tahun 2015 dan 2016 lalu, telah secara resmi meminta dan menerima bukti data penyimpangan (korupsi) yang terjadi dari organisasi kemasyarakatan yang anti dengan korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi). Namun proses penanganan hukumnya di Polda Riau dan Kejati Riau  hingga kini tak jelas.

Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) RI sendiri, telah menemukan adanya kelebihan bayar yang dilakukan oleh berbagai SKPD kepada rekanan dan dugaan penyimpangan SPPD mencapai mencpai Rp100 miliar sejak 2011 hingga 2014.

BPK RI, telah merekomendasikan agar seluruh SKPD menagih kelebihan bayar pada rekanan serta mengembalikan SPPD yang telah menjadi temuan tersebut. Sebab data yang dihimpun, BPK RI telah menemukan dugaan penyimpangan pengalokasian anggaran belanja hibah tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp56,7 miliar lebih yang dinilai tidak memihak pada masyarakat Kabupaten Siak itu.

Sedangkan indikasi penyimpangan lewat SKPD pada Dinas Cipta Karya mencapai Rp.1,071 miliar dan dugaan penyimpangan pada pos sekretariat daerah sebesar Rp40,6 miliar.

Selain itu, temuan dugaan penyimpangan (korupsi) pada proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan dan jalan pada tahun 2012, dan 2014 yang sebelumnya didugadikendalikan oleh isteri Bupati setempat bernisial M (Hj. Misnarni Syamsur).

Adapun ruas jalan dan jembatan yang diindikasikan tersebut antara lain, ruas jalan dan jembatan Sungai Rawa menuju Tanjung Pal (Timbunan Base B dan Aspal) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Paket dengan kontrak No. 620/Ktr/PU/PSJJ-PEM-JALAN/08/2015 itu memiliki kontrak sebesar Rp15.489.957.000, dengan masa kerja 260 hari kalender yang pengerjaannya dilapangan terindikasi menyimpang dan merugikan keuangan daerah dan negara.

Padatahun 2013 berikutnya, pengusaha kontraktor PT. Modern Widya Tehnical yang diduga perusahaan yang diakomodir oknum istri penguasa itu, kembali mendapat kerja peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang Pos Meredan dengan kontrak, No. 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/01/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp30.609.848.100,00 atau Rp30,6 miliar, dan dalam pelasanaan pembangunan jalan tersebut, terkesan bermasalah yang mengarah pada potensi kerugian negara.

Kemudian, indikasi penyimpangan pada pekerjaan peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai tahun 2013 oleh kontraktor PT. Modern Widya Tehnical itu dengan nilai setelah diaddendum sebanyak dua kali, menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00.

Kebocoran dana APBD Kabupaten Siak pada tahun 2013 lalu itu, juga diduga terjadi pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis yang masih rekanan kontraktornya PT. Modern Widya Tehnical dengan biaya Rp4.834.279.000,00. Karena dalam pekerjaan dilapangan, terindikasi volume kegiatan dan bahan materialnya dikurangi dan atau manipulasi.

Bukan itu saja, penyimpangan lain diduga terjadi pada pekerjaan proyek peningkatan jalan Parit Makmur–Teluk Mesjid dengan kontraktornya juga tak lain adalah PT. Modern Widya Tehnical yang dibawah pengawasan Dinas BMP Kabupaten Siak dengan nomor kontrak 620/KTR/BMP/BM/TING-JALAN/APBD/28/2013 tanggal 28 April 2013 sebesar Rp3. 945.279.900,00.

Bahkan PT. Modern Widya Tekhnical pada tahun 2013 itu, juga diduga menyimpangdalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana dengan biaya sebesar Rp4. 543.882.000,00 atau Rp4,5 miliar.

Dugaan persengkokolan lainnya, juga terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dibangun oleh kontraktor PT. TRAUNA-PT. MODERN, KSO tahun 2013 dengan masa waktu pelaksanaan 210 hari kalender (HK) dari nilai kontrak sebesar Rp3.323.630.000,00,-
Sebab berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan, pekerjaan paket proyek peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu tersebut, ditemukan item-item pekerjaannya dikurangi yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB.

Dalam laporan yang disampaikan oleh lembaga kemasyarakatan yang anti dengan korupsi (LSM KPK), dan berkas/bukti penyimpangannya telah diterima oleh beberapa lembaga hukum selaku penegakkan keadilan korupsi, Drs. H. Syamsuar, Msiyang merupakan pemangku kebijakan dalam mempertanggungjawabkan dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak, Riau yang terjadi.

Jekson JP selaku ketua Investigasi lembaga tingkat DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, menjawab Wartawan di Pekanbaru, “Jika dalam waktu satu bulan kedepan ini pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak bertindak, maka kami (LSM KPK, akan melayangkan surat ke lembaga Presiden RI, DPR RI untuk mempertanyakan kepastian hukum positif dalam menjalankan supermasi hukum yang benar di republik ini, sebagaimana ketentuan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta ketentuan pasal 41 ayat (2) sub d Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Sementara sebelumnya, Kabid Dumas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Sugmanan Zamzami saat ditemuai Wartawan Redaksi Harian Berantas diruang kerjanya, sangat berterimakasih atas sejumlah laporan dugaan korupsi diwilayah Kabupaten Siak yang baru diterima dari elemen LSM KPK dari Pekanbaru, Riau tersebut.

“Saya sangat berterimakasih dengan adanya sejumlah kasus dugaan korupsi yang disampaikan rekan-rekan LSM KPK dari Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan cara penyampaian informasi seperti inilah yang membuat kami itu di KPK semakin percaya dan kuat. Tanpa informasi dari masyarakat atau LSM, kami juga kurang kuat. Makanya, setelah saya lihat dan membaca bukti-bukti yang ada dalam laporan itu tadi, semuanya sudah cukup dan mantap” cetusnya.

Dilain pihak, Drs. H. Syamsuar, Msi selaku Bupati Siak (Terlapor), sampai berita ini diturunkan tidak pernah mengangkat selulernya. Bahkan konfirmasi tertulis resmi yang pernah disampaikan media ini secara koalisi dengan aktivis (LSM), tak dijawab alias tidak digubris. Namun untuk mengetahui perkembangan sejumlah kasus korupsi dana APBD Siak yang diduga terjadi tersebut, ikuti tanyangan berita Harian Berantas ini pada edisi-edisi berikutnya. (el/wy).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas