Headlines News :
Home » » "Proyek Jalan Lingkar Sei Pakning-Dompas Bengkalis Rp19,8 Miliar Resmi Dilaporkan ke BPK dan BPKP

"Proyek Jalan Lingkar Sei Pakning-Dompas Bengkalis Rp19,8 Miliar Resmi Dilaporkan ke BPK dan BPKP

Written By Harian Berantas on Saturday, April 1, 2017 | 7:35:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Terlepas dugaan jika paket proyek pemeliharaan jalan lingkar Sei Pakning-Dompas Kecamatan Bukit Batu yang menyerap dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016 sebesar Rp19.800.000,000,- dibawah pengawasan Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 lalu itu, dikabarkan titipan salah satu oknum Polisi berpangkat Kombes untuk mengamankan perkara dugaan korupsi Anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis senilai Rp272 miliar tahun 2012, dan kasus izajah palsu, untuk tidak berlanjut penyelidikan dan penyidikannya di tingkat Polda Riau, justeru tidak membuat aktivisi di Provinsi Riau, untuk tidak melanjutkan permasalahan paket proyek yang diduga telah merugikan keuangan daerah dan negara itu ke beberapa lembaga hukum negara termasuk ke pihak BPK dan BPKP RI.

Kondisi proyek jln Sei Pakning yang diduga sarat KKN                              tanda terima laporan ke BPK RI                            
Belum lama ini Rabu (29/03/2017), Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK pada tingkat DPP, telah mendaftarkan laporan resminya dengan adanya dugaan kongkalikong dan penyimpangan kerugian negara dalam proses tender paket proyek pemeliharaan jalan lingkar Sei Pakning-Dompas (DAK) tahun 2016 yang terletak di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, hingga pelaksana dilapangan, ke BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 

Dewan Pimpinan Pusat LSM KPK meminta BPK agar segera menelusuri penyimpangan proyek puluhan miliar itu yang diduga kongkalikong dan penyimpangannya sudah berawal saat lelang (tender) pada layanan pengadaan secara elektronik di ULP Kabupaten Bengkalis, Riau tahun 2016 lalu.

"Langkah untuk melaporkan dugaan penyimpangan pemeliharaan jalan lingkar Sei Pakning-Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2016 itu ke BPK dan BPKP RI, merupakan hasil dalam rapat internal LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, pekan lalu. 

Sebab dalam rapat, terungkap banyak indikasi permainan penyimpangan yang merugikan masyarakat setempat terkait pekerjaan proyek tersebut dilapangan, dan lagi ada laporan mengabarkan jika proyek yang sebesar Rp19.800.000,000 atau Rp19,8 miliar itu, proyek titipan untuk menutupi kasus dugaan korupsi anggaran Hibah dan Bansos untuk Kabupaten Bengkalis yang berpotensi Rp204.616.232.850 (Rp272.272. 277.491.850 – Rp67.661.259,000),- tahun 2012 yang ditangani oleh pihak Polda Riau sejak tahun 2013, termasuk mengamankan kasus dugaan izajah palsu," ujar ketua Investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Jekson JP, Rabu (29/03/2017) siang.

Jekson mengataisalnya, kondisi jalan yang telah selesai dilakukan pengerjaannya oleh kontraktor PT. Kurnia Agung Rezeki melalui salah seorang rekanan penerima sub pekerjaan yang diketahui bernama Mantho/Along itu, kini sudah pada rusak, bahkan cor betonnya pun ada yang patah hingga lantai kerja.

Bukan itu saja, item pekerjaan berupa beram jalan pada sisi kiri-kanan jalan sepanjang 448 meter pun, tidak dilakukan alias fiktif. 

Selain itu, lebar badan jalan yang pekerjaannya telah selesai dilakukan oleh rekanan kontraktor, 6 meter, dengan kondisi ukuran tebal pekerjaan cor betonnya bervariasi antara 10 cm dan 25cm, dan ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 1 km saja.

Nah, bila dibanding dengan jumlah anggaran atas fisisk hasil pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor yang memiliki ukuran volume/panjang jalan 1,5 km X Lebar 6 M, dengan biaya sebesar Rp19.800.000,000,- terindikasi telah menyimpang dari juklak maupun petunjuk teknis (juknis) yang berkaitan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya, terang, Jekson JP.

Sebelumnya, pelaku penerima sub pekerjaan lapangan dari PT. Kurnia Agung Rezeki, Mantho alias Along, beberapa waktu lalu kepada Harian Berantas di kedai kopi Arabika Jalan Hang Tuah Bengkalis, mengatakan, proyek pemeliharaan jalan lingkar Sei Pakning-Dompas Kecamatan Bukit Batu tahun 2016 kemaren, sudah selesai Bang. Tapi, sampai sekarang, dana belum semua dibayar sama Dinas PU, kendala kas daerah (Kasda) masih kosong, keluh Mantho alias Along.

Diungkapkan Mantho, “Proyek itu memang orang Ditreskrim Polda Riau punya. Tapi, siapa orangnya, saya tak mau sebut siapa dia Bang,” sebut Mantho yang sedikit tampak tak  gentar bila dugaan penyimpangan proyek yang dikerjakan amburadul dilapangan itu dilaporkan ke lembaga hukum lain.

Sumber informasi yang juga salah satu tokoh masyarakat setempat (Sungai Pakning), lewat pesan short message service atau SmS sebelumnya, meminta lembaga anti rasuah atau KPK dan lembaga Kejaksaan, turut mengusut dugaan penyimpangan pada pekerjaan pemeliharaan jalan lingkar sungai pakning-Dompas Kabupaten Bengkalis yang bersumber dana APBD tahun 2016 sebesar Rp19,8 miliar tersebut yang ada di daerah mereka. 

Begini bunyi pesan dan harapan salah satu tokoh masyarakat setempat (Sungai Pakning), “Kami msykat Sungai Pakning minta KPK dan Kejagung usut korupsi pemeliharaan jalan lingkar sungai pakning-Dompas Kabupaten Bengkalis dana APBD thn 2016 sebesar Rp19,8 miliar yang dikerjakan PT. Kurnia Agung Rezeki. Pryk jln dikampung kami ini, belum ado 3 bulan sudah hancur2, pesanya.

Muatan pesan singkat atau SmS yang beredar itu pun, mencatut salah satu oknum Polisi di Polda Riau, bernisial R,S berpangkat Kombes, sebagai imbalan jasa melindungi salah satu pejabat tinggi di Kabupaten Bengkalis yang selama ini diisukan terlibat korupsi anggaran Bansos/Hibah tahun 2012 dan Ijazah palsu.

Bahkan sesuai bunyi pesan singkat SmS itu yang selama ini menurut penilaian salah satu dari tokoh masyarakat itu, bahwa oknum-oknum dari aktivis LSM dan oknum Wartawan yang selama ini suka ngemis di kalangan pejabat mengatakan, tuan2 wartawan dan lsm, jgn hanya tahu minta uang bupati dan camat asal jumpo. Mslh dilapangan lihat juga., pesannya.

Berangkat dari itu, salah seorang warga setempat yang berhasil diwawancara Harian Berantas dilokasi proyek beberapa waktu lalu, mengaku kecewa terkait kerusakan kondisi jalan yang rusak berat didaerah mereka (warga-red).

Dikatakannya, proyek ini masih tahap pemeliharaan kabarnya pak. Padahal jalan yang retak dan rusak ini, baru sekitar tiga bulan yang lalu selesai dikerjakan.
“Saya kira bapak, bisa lihat sendiri keadaan jalan ini, katanya proyek miliaran rupiah, tapi kondisinya seperti ini, jangan-jangan proyek ini jadi bahan bancakan oknum saja pak,” ujar Dar yang mengaku warga desa setempat.

Hal senada diutarakan, Indra (32) salah seorang pengendara saat melintas disana kepada Harian Berantas, mengatakan merasa kesal karena proyek ini tidak sesuai dan sebanding dengan dana dan kondisi jalan yang sudah dibangun.

“Masak bangunan jalan yang belum seumur jagung seperti ini sudah pada retak-retak dan patah. lihat sendiri pak, kondisi jalan bukan kondisi jalan yang baru dibangun lagi, melainkan jalan yang sudah mulai kembali ke kondisi yang lama,” ujarnya.

Haryanto merupakan salah satu penggiat anti korupsi didaerah Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam lembaga Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), sebelumnya mengatakan, proyek jalan lingkar sungai pakning-dompas yang dibangun tahun 2016 lalu itu rawan penyimpangan.

“Jika hal itu mau ditela’ah secara lebih mendalam, secara logika saja yang kita tanyakan, sebandingkah antara anggaran dan kondisi riil pemeliharaan jalan poros yang sudah dibangun tahun 2016 lalu itu?” katanya.

“Jadi, terus terang kita meragukan kualitas pekerjaan proyek jalan ini, terutama jika proyek tersebut dilaksanakan sesuai aturan petunjuk tertuang dalam pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang berkaitan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dikeluarkan,“ jelasnya seraya menguraikan, terkait masalah kalkulasi harga satuan timbunan Base, abu batu (jika itu ada) maupun kubikasi volume material yang digunakan dapat dihitung secara per-item, dikhawatirkan banyak terjadi selisih harga.

Pihaknya selaku bagian tokoh masyarakat setempat dan juga penggiat anti korupsi di daerah Provinsi Riau, kepada Wartawan meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan untuk melakukan imvestigasi lapangan.

Menyikapi adanya laporan resmi yang diterima BPK dan BPKP RI, Rabu (29/03/2017) terkait dugaan penyimpangan proyek yang bernilai puluhan miliar tersebut. BPK RI sendiri sangat berterima kasih. Kami (BPK) RI sendiri, sangat berterima kasih atas laporan informasi seperti ini. Kawan-kawan LSM dan Wartawan, harus sabar menunggu. Nanti lima hari atau tujuh hari kedepan, kami sampaikan informasi lanjutan, ujar petugas BPK RI yang identitasnya dirahasikan.

Hingga berita ini kembali terekspos, pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, belum satu orang pun yang terkonfirmasi, karena nomor hendphon yang biasa digunakan mereka tak aktif. Misalnya kontak hendphon, H. Ngawidi selaku Kabid jalan, tak aktif. (Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas