Headlines News :
Home » » Kapolri Akan Dipertanyakan Lagi Soal Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Yang Diduga Melibatkan Amril Mukminin, Cs

Kapolri Akan Dipertanyakan Lagi Soal Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Yang Diduga Melibatkan Amril Mukminin, Cs

Written By Harian Berantas on Saturday, April 29, 2017 | 11:38:00 PM

HARIANBERANTAS,PEKANBARU- Untuk kesekian kalinya, organisasi kemasyarakatan yang anti dengan Korupsi, dalam hal ini Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, akan datang ke Markas Besar Kepolisian Negera Republik Indonesia, Jln. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta, mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2012 senilai Rp272.277. 491.850 atau sebesar Rp272 miliar, yang diduga melibatkan DPRD Bengkalis 2009-2014, termasuk Amril Mukminin yang saat ini Bupati Kabupaten Bengkalis, Riau.
Amril Mukminin (Dok. Net)
“Pada bulan Mei mendatang ini, kami akan datang ke Mabes Polri, Jakarta, meminta dan mempertanyakan Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, soal kelanjutan pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Hibah dan Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang sebesar Rp204 miliar (Rp272.277.491.850-Rp67.661.259. 000) yang diduga melibatkan anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, termasuk Amril Mukminin yang saat ini Bupati daerah setempat” kata Ketua Investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tingkat DPP, Jekson JP, Sabtu (29/04/2017) siang di Pekanbaru.

Baru-baru ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  telah melakukan supervisi terhadap kasus dugaan korupsi sebesar Rp.204.616.232.850,- (Rp272.277.491.850-Rp67.661.259.000) yang ditangani Bareskrim Polri dan Polda Riau sejak tahun 2013 silam tersebut.

“Komitmen dan harapan terkait kasus korupsi yang luar biasa ini, jangan ada ontak-antik lagi, seperti yang sudah-sudah selama ini. Apalagi itu kasus kalau dijadikan ATM bersama demi kepentingan golongan, organisasi dan pribadi. Ini kasus pelanggaran hukum korupsinya sangat jelas. Namun, tampaknya tidak ada perkembangan lagi, sehingga kami akan menanyakannya hal ini ke Kapolri di Jakarta,” ujar Jekson JP lagi.
surat tanggapan resmi dari KPK kepada LSM KPK           Tanda terima bukti tambahan kasus Korupsi Bansos                                                                                                    Bengkalis yang disampaikan LSM KPK ke Kapolri

“Titik terang terjadinya kasus korupsi bantuan sosial dan hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 kala itu bermula, dari laporan masing-masing pengurus dan anggota lembaga non profesi dan kelompok, badan/lembaga/organisasi masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis, Riau, pada  organisasi kemasyarakatan yang anti dengan Korupsi, yaitu lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK mengenai dugaan adanya korupsi dana Bansos dan Hibah tahun 2012 yang diduga dilakukan birokasi dan DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dengan perkiraan kerugian awal sebesar Rp400 miliar dari jumlah anggaran sebesar Rp686.459.876.300.00,- atau Rp686 miliar. 

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi dan Media Berantas, kemudian melaporkan dan meminta lembaga Kepolisian melalui laporan resmi dengan nomor Surat LP: 02/LSM/PKU/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas kasus dugaan korupsi yang luar biasa itu di Sekretariat Pemdakab Bengkalis Provinsi Riau. 

Atas dasar hasil publikasi/ekspos media sendiri, serta laporan informasi korupsi yang diterima dari lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi tersebut, Dirreskrimsus Polda Riau langsung membentuk penyelidikan, hingga menerbitkan surat klarifikasi yang bersifat rahasia, dengan surat No. Pol: R/632/XI/2013/Reskrimsus tanggal 13 November 2013.

Bareskrim Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Riau, sudah menangani kasus ini sejak tahun 2013 silam, dan hanya menetapkan 8 orang tersangka/terdakwa hingga terpidana diantaranya Jamal Abdillah (mantan Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor (masing-masing anggota DPRD Bengkalis) periode 2009-2014. 

Kemudian, mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof yang telah mendapat vonis hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama. 

Sementara satu orang lagi, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi yang dijadikan tersangka oleh Polda Riau pada 2 Mei 2016 dan ditahan pada tanggal 30 Desember 2016 lalu. 

Hingga saat ini, peningkatan pengusutan kasus korupsi yang berpotensi sebesar Rp.204.616.232.850,- (Rp272.277.491.850-Rp67.661.259.000) tersebut, semakin hilang atau ada unsur ditidurkan.

Sementara, dari bukti data yang ada dan diperkuat fakta hasil persidangan pada PN Pekanbaru selama ini, termasuk yang termuat dalam Dakwaan JPU dan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN/PT Pekanbaru, serta putusan Mahkamah Agung RI, masih banyak lagi pihak lain yang harus diusut oleh pihak Polda Riau dan Kejaksaan, termasuk mantan anggota DPRD 2009-2014 Amril Mukminin yang saat ini Bupati Bengkalis, namun hingga kini masih dibiarkan polisi.

Yang paling mencolok dalam perkara hukum korupsi anggaran Bansos dan Hibah tahun 2012 yang berpotensi Rp.204 miliar (Rp272.277.491.850-Rp67.661.259.000) ditangani Polda Riau tersebut, Wartawan/Jurnalis dan LSM yang gentol sejak tahun 2013 membantu aparat penegak hukum mengungkap keterlibatan para oknum DPRD Bengkalis 2009-2014 dan birokrasi lainnya, justeru diintimidasi melalui laporan ke Polda Riau oleh mantan anggota DPRD Amril Mukminin yang saat ini Bupati Bengkalis, dengan dalih penghinaan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran undang-undang ITE.

Bahkan konon kabarnya, intimidasi terhadap Pers dan LSM yang dilakukan sang Bupati Bengkalis itu, dinilai tersismatik, diduga ada kerjasama dengan oknum lembaga hukum tertentu termasuk oknum Wartawan dan organisasi Pers yang belum memahami kaidah-kaidah jurnalis.Bukan itu saja, salah satu lover koran lokal.

Sebelumnya, pernah dipanggil Polda Riau terkait berita yang dimuat Wartawan atas dugaan keterlibatan mantan anggota DPRD Amril Mukminin dalam kasus korupsi anggaran Bansos dan Hibah tahun 2012 silam itu, seakan penyidik Polda Riau pun, seolah sengaja lupa dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat leks specialis termasuk undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pada tanggal 7 Januari 2017 lalu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang jelas termuat dalam Dakwaan JPU dan dalam Putusan PN/PT Pekanbaru, kalau Amril Mukminin telah ikut serta merugikan negara dalam kasus tindak pidana korupsi anggaran Bansos/ Hibah tahun 2012 kala tersebut, melaporkan awak media ini dan LSM KPK (Pelapor korupsi) ke Polda Riau, sebagaimana bukti laporan polisi-nya, No. STPL/10/I/2016/ SPKT/RIAU, diperkuat lagi bukti pernyataan kebohongannya lewat media online pantauriau.com dan media cetak Posmetro Mandau, yang menuduh awak media ini dan LSM KPK tidak pernah melakukan konfirmasi dan atau klarifikasi.

Ketika awak media mencermati dan membandingkan berita yang dimuat media harianberantas termasuk Laporan dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah yang ditanggapi oleh Kapolri dan telah ditindaklanjuti kepada Kapolda Riau  melalui surat, Nomor: R/679/III/2014/Itwasum Tanggal 7 Maret 2014, dan surat bernomor: R/436/ III/2015/Itwasum tanggal 11 Maret 2015, serta merujuk pada berbagai perundang-undangan dan konstitusi yang berlaku, justeru Bupati, Amril Mukminin itu diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaannya yang diamanatkan undang-undang, melanggar berbagai jaminan HAM dalam UU No. 39 tahun 1999, pelecehan terhadap UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, kekeliruannya dalam penerapan UU No. 11 tahun 2008, pelecehan terhadap UU Dasar, terutama pasal 28, pengabaian terhadap pasal 63 ayat (2) KUHP, pengabaian terhadap pasal 61 KUHP ayat (1) KUH Pidana.

Atas perbuatan sang Bupati yang dinilai tidak terpuji itu dalam perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi, secara resmi diteruskan oleh tokoh pendiri media Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP-LSM-KPK) ke beberapa lembaga hukum terkait di Jakarta.

Bahkan hingga kini, reaksi dari lembaga Presiden RI, Kompolnas RI, Komnas HAM RI, Menkum Dan HAM RI, DPR RI, LPSK RI, Kapolri untuk menindak kesewenang-wenangan mantan anggota DPRD Bengkalis, Amril Mukminin yang memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Bengkalis itu, masih di tunggu awak media dan LSM (korban pelaporan sang Bupati).

Informasi lain yang diterima media ini, salah satu pimpinan media online lokal di Provinsi Riau belum lama ini, mendapat ancaman keras yang diduga dilakukan oleh keluarga Bupati, Amril Mukminin, akibat berita hasil liputan jurnalis. Bahkan teror kepada keluarga atau istri Pimpinan media itu pun, terjadi dengan cara sempretan sepeda motor di jalan raya.

Keterangan lain, salah satu ormas pemuda kemasyarakatan yang di ketuai adek kandung Bupati Amril Mukminin yang saat ini menjabat sebagai Kabag Umum (PNS) di Pemdakab Bengkalis, juga diindikasikan dijadikan sebagai topeng untuk membekingi berbagai dugaan penyimpangan yang diduga terjadi, termasuk menghambat berbagai kritikan dari aktivis dan masyarakat yang anti dengan korupsi.

Kabag Umum Setda Bengkalis, Riki Rihardi sendiri yang berulang kali selama ini hendak ditemui harianberantas guna konfirmasi terkait rangkap jabatannya sebagai ketua organisasi kemasyarakatan tersebut, tak pernah membuahkan hasil. “Kabag umum kami jarang masuk kantor sini pak. Kalau beliau mau ditemui, di Pekanbaru saja atau di Mandau, Duri”, ujar staf.

Demikian abang kandungnya Riki Rihardi, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin setiap ditanya Wartawan melalui penjagaan pada kantor Bupati Bengkalis atau Satpol PP, “Bupati Bengkalis kita sekarang ini, semakin tak jelas. Masuk kantor pun, jarang. Karena ngurusin masalah pribadi,” ucap penjagaan. (Yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas