Headlines News :
Home » » Polda Riau kembali Dipertanyakan Soal Perkembangan Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Penyimpangan Jembatan Sei Kelakap Siak

Polda Riau kembali Dipertanyakan Soal Perkembangan Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Penyimpangan Jembatan Sei Kelakap Siak

Written By Harian Berantas on Thursday, March 9, 2017 | 10:22:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pasca Direktur  Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Surawan dimutasi ke Lemdiklat Polri, sesuai surat telegram Kapolri bernomor 587/III/2017 pekan lalu, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, membuat tak berhenti mengungkap dan meminta penjelasan penanganan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang, dibalik dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelakap (tahap I) yang beralokasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dengan sumber biaya APBD tahun 2014 sebesar Rp9.058.173,000,-

Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dibalik dugaan penyimpangan dana APBD Kabupaten Siak dalam pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelakap (tahap I) tahun 2014 silam itu, berkas peninggalan penanganan atau penyelidikan dan penyidikan dua orang mantan Direktur  Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau yakni, Kombes Rivai Sinambelan yang sekarang bertugas sebagai Dir Ditreskrimsus Polda Riau, dan terakhir Kombes Pol Surawan yang telah dipindahtugaskan di Lemdiklat Polri pekan lalu.

Kepolisian Polda Riau, dinilai cukup lamban dan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum, terutama kasus pemalsuan tanda tangan Ir. Sulijar Situmeang (korban) selaku Direktur PT. SCKG, yang diduga melibatkan berbagai pihak seperti oknum pengusaha kontraktor lain atas nama Khairul Istigmal, beberapa orang oknum pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan (PU) Kabupaten Siak, serta pejabat PT. Bank Mandiri (Perseroan) Tbk Branch Pekanbaru Sudirman Atas.

Laporan kasus dugaan perbuatan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, bahkan penyimpangan anggaran proyek pembangunan jembatan Sei Kelakap di Kabupaten Siak Provinsi Riau ini, telah dilaporkan ke Polda Riau dan Mabes Polri sejak tahun 2015. Dan di Polda Riau sendiri, dugaan pemalsuan ditangani lembaga Ditreskrimum Polda Riau, dan dugaan penyimpangan/korupsi ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Riau.

Namun, kedua kasus dugaan tindak pidana tersebut, hingga kini belum jelas. Bahkan penegakan hukum dalam kasus, terkesan tebang pilih. Ironisnya, kasus dugaan pemalsuan tangan tangan yang telah berjalan penyelidikan sebelumnya di lembaga Ditreskrimum Polda Riau, pernah di hentikan atau di SP3-kan penyidikannya oleh Polda Riau, dengan surat Penghentian Penyidikan, No. S.Tap/30/VII/2016/Reskrimum tanggal 01 Juli 2016.

Namun, setelah diketahui adanya kejanggalan dalam penghentian atau SP3 kasus pemalsuan tangan tangan oleh Polda Riau tersebut, kasusnya pun kembali dibuka dalam tenggang waktu 26 hari (27 Juli 2016). Akan tetapi, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda tindakan hukum yang diambil oleh pihak Kepolisian Polda Riau.

Dengan adanya dugaan tindakan penyidik yang lamban dalam penanganannya oleh Polda Riau, membuat elemen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, kembali menyuarakan dan menyampaikan surat resmi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol. Zulkarnain Adinegara, untuk meminta penjelasan dan perkembangan laporan kedua kasus, Rabu (08/03/2017), serta mendesak agar Polda Riau menegakan supremasi hukum dan jangan tebang pilih.

Dalam surat permintaan penjelasan dan perkembangan penanganan kasus yang ditunjukkan kepada Kapolda Riau, Rabu (08/03/17) itu, elemen LSM KPK telah melampirkan kembali beberapa alat bukti dugaan penyimpangan yang terjadi, termasuk bukti surat tanda penerimaan laporan sebelumnya dari Kapolri dan Polda Riau.

Asrijal selaku Wakil Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, kepada Wartawan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (09/03/2017) menyebutkan, “Surat yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekum kami kemaren di Polda Riau, dibarengin dengan bukti-bukti yang kami peroleh sesuai hasil investigasi kita selama ini.

Jadi, tak ada keraguan yang tak berarti lagi bagi pihak Kepolisian untuk tidak mengusut kasus dugaan penyimpangan dan pelasuan tanda tangan yang dinilai telah menciderai keadilan di masyarakat itu.

Apalagi, kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dan korupsi yang terjadi ini, dua (2) tahun sudah dilaporkan dengan dengan STPL pertama, Nomor: STPL/404/IX/2015/SPKT/RIAU tanggal 09 September 2015.

Sebelum laporan sesuai nomor STPL/404/IX/2015/SPKT/RIAU tanggal 09 September 2015 tersebut diterima oleh pihak Polda Riau, Dittipikor Bareskrim Polri, atas nama Kombes Pol Drs. H. Darmanto, Spd., MM bersama tim di Mabes Polri, telah terlebihdulu meminta keterangan Direktur PT. Surya Citra Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang, terkait kasus tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan para oknum pejabat Pemda Siak dan pengusaha kontraktor, Khairul Istigmal, sebagaimana nomor surat permintaan keterangan, B/378/IV/ 2015/Tipidkor, Jakarta 22 April 2015.

Laporan atau STPL kedua yang telah diterima oleh pihak Kepolisian Polda Riau, bernomor: STPL/408/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 27 Juli 2016 yang sebelumnya juga, oleh pihak Polda Riau sendiri telah tiga kali berturut-turut diklarifikasi oleh LSM Komunitas Pemberantas Korupsi.

Namun amat disayangkan, transparan dan atau keterbukaan atas penanganan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan maupun indikasi penyimpangan/korupsi yang diduga terjadi, tak pernah ada dari pihak Polda Riau,” ungkap Asrijal.

Masih dikatakan Asrijal, sampai saat ini pihaknya menunggu jawaban yang berarti dari Kapolda Riau.  “saat sekarang ini, kami masih menunggu jawaban dari Kapolda Riau. Apabila dalam tenggang waktu yang singkat kedepan ini masih tidak ada keterbukaan dari pihak Polda Riau, maka langkah seterusnya akan kita lakukan, termasuk melaporkan masalah tersebut ke Kompolnas RI di Jakarta dan beberapa lembaga hukum tertinggi lainnya” imbuhnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Zulkarnain Adinegara saat dihubungi harianberantas guna konfirmasi, tak ada jawaban. Karena hendphon genggamannya hingga berakhir berdering, tak diangkat. Namun, Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, yang dikonfirmasi menyebutkan, “Kasus jembatan sungai kelakap di Kabupaten Siak, masih dalam pengumpulan bukti” ujar Aryo Tejo saat dikonfirmasi lewat via selulernya Harian Berantas beberapa bulan lalu.

Sementara, Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST.,MM saat jumpa Pers di Kabupaten Siak, (09/05/2016) lalu mengatakan, kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap, sudah selesai.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan, sebut Ardi.

Dikatakannya lagi, “Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi terbata-bata. (Yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas