Headlines News :
Home » » Perkembangan Laporan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Kembali di Pertanyakan ke Polda Riau

Perkembangan Laporan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Kembali di Pertanyakan ke Polda Riau

Written By Harian Berantas on Thursday, March 2, 2017 | 10:04:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- elemen Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) LSM kembali mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Rabu (01/03/2017) kemaren, untuk meminta titik terang terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial atau Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 sebesar Rp272.277.491.850,- atau Rp272,2 miliar, yang diduga melibatkan beberapa lagi oknum pejabat eksekutif dan Bupati, Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dan kawan-kawan.

Asrijal selaku Wakil Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi mengungkapkan, anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau  ini sangat fantastis, yakni Rp272,2 miliar lebih.

"Kedatangan kami, untuk menyerahkan surat permintaan penjelasan perkembangan laporan sesuai hasil audiensi Kamis (19/01/2017) lalu. Apakah sudah ada perkembangan baru atau belum. Kalau perkembangannya sudah ada ataupun belum, kami perlu penjelasan. Sebab masyarakat sudah menanti gebrakan dari pak Kapolda Riau, Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara," ujar Asrijal.

Sebelumnya (19/01/2017) lalu, Kapolda Riau, Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara, telah memberikan signal untuk segera menindak lanjuti laporan perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 tersebut. 

"Laporan yang saya terima ini, saya tindak lanjuti. Nanti saya sendiri yang menjawab melalui surat kepada LSM KPK," ujarnya. 

Diwartakan sebelumnya, sidang lanjutanTerdakwa dalam in casu, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudidi Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru terungkap, bahwa Heru Wahyudi ada mengajukan usulan dana Bantuan Sosial pada APBD Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp11,8 miliar.

Dana tersebut ditujukan untuk 148 kelompok. Bukan hanya Heru Wahyudi saja, seluruh anggota DPRD Bengkalis ketika itu pun, diketahui juga memiliki usulan terhadap pihak mana saja yang bisa menerima dana.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief, SH, menghadirkan tiga saksi yaitu, staf pengelola perbatasan Setdakab Bengkalis Hermanto, staf Pemberdayaan Pembangunan Juni Harmani Sari dan Kasubag Anggaran Irwanto SE.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Jhoni SH, saksi Juni Harmani Sari, mengatakan, sebelumnya berada di posisi sekarang, ia pernah bertugas di Bagian Keuangan Setdakab Bengkalis, dari tahun 2010 hingga 2013.

Pada tahun 2012, ia bertugas di Pokja 7 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkalis, yang bertugas melaksanakan proses penganggaran dana hibah tahun 2012.Pada waktu menyusun nilai anggaran hibah tersebut menurutnya, ada dua komponen hibah, yakni setengah pemerintahan seperti ormas sebesar Rp97 miliar dan aspirasi DPRD Bengkalis sekitar Rp115 miliar.

Pada saat itu, dirinya menerima rekap daftar penerima dana hibah Bansos kelompok masyarakat yang berasal dari aspirasi Dewan yang dikoordinir Jamal Abdillah, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkalis.

Sehingga dari rekap tersebut diketahui seluruh anggota DPRD Bengkalis memiliki usulan nama-nama penerima dana Bansos. Untuk terdakwa Heru Wahyudi, yang saat itu anggota DPRD Bengkalis, mengajukan sebanyak 148 kelompok dengan nilai dana sebesar Rp11,8 miliar.

Dihadapan Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan barang bukti rekap nama-nama penerima dana Bansos/Hibah, serta nama anggota DPRD Bengkalis yang mengusulkan, di hadapan majelis hakim.

Atas keterangan saksi Juni Harmani Sari tersebut, terdakwa Heru menyatakan keberatan. Karena menurutnya, dirinya hanya memiliki porsi sebesar Rp3 miliar, namun disebut Rp11,8 miliar. "Dari mana datangnya itu," ujar Heru kepada saksi.

Saksi mengaku itulah rekap yang ia terima yang dikoordinir Jamal Abdillah (telah divonis). Atas keberatan itu, majelis hakim meminta terdakwa mempertanyakan hal itu nantinya kepada Jamal Abdillah ketika diperiksa sebagai saksi nantinya, karena saksi Juni Harmani Sari hanya sebagai orang yang menerima rekap, sementara yang menyerahkan adalah Jamal Abdillah.

Usai sidang, JPU Arief yang ketika dikonfirmasi mengenai keterangan saksi yang menyebutkan seluruh anggota DPRD Bengkalis mengajukan usulan nama penerima Bansos, membenarkan hal tersebut, termasuk Amril Mukminin, yang saat ini menjabat Bupati Bengkalis.

Namun Arief tidak bersedia mengungkapkan berapa yang diusulkan Amril Mukminim. "Rekapnya sudah saya sampaikan tadi kepada Majelis Hakim, besarannya saya lupa, kalau ditanya mengapa Amril Mukminin dan perkaranya bagaimana, silakan tanya ke Polda selaku penyidiknya," ujar JPU.

Untuk diketahui, dana yang dikorupsi tersangka Heru Wahyudi ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang disebutkan Jaksa dalam dakwaan terhadap terdakwa korupsi Bansos sebelumnya, yang hanya menyebutkan Heru Wahyudi menikmati Rp15 juta. 

Menurut peningkatan data yang diperoleh awak media, diketahui bahwa dana Hibah/Bansos yang diduga dikorupsi tersangka Heru Wahyudi, sebesar Rp433.000.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) bukan Rp15 juta.

Selain itu, kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Bengkalis ini terjadi,ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar yang telah diserahkan kepada Bupati tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama Ketua DPRD/Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Sebab jumlah anggaran Bansos/Hibah yang resmi penetapan oleh Gubernur Riau sebesar Rp67,6 miliar itu, telah dirubah atau ditambah oleh Bupati dan DPRD Bengkalis periode 2009-2014 menjadi Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar tanpa prosedur.

Berdasarkan evaluasi Gubernur pada APBD murni Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 ketika itu, khusus alokasi belanja Bansos/Hibah sebesar Rp67.661.259.000. Namun Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, telah merubah atau menambahjumlah anggaran Bansos/Hibah tersebut pada APBD Perubahan tahun 2012 menjadi Rp272.277.491.850,-Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang diduga terlibat dalam kasus yang sama ketika dikonfirmasi, lewat pesan singkat SmS, tak dijawab. Bahkan konfirmasi tertulis awak media ini pun sebelumnya, juga tak dibalas.

Selain ditemukannya puluhan ribu bahan proposal fiktif dalam penyerapan anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang kabarnya potensi kerugian negara yang terjadi hanya sebesar Rp31 miliar, aliran jumlah anggaran yang sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259.000), belum diusut alias didiamkan. Ada apa ya? jangan-jangan jawaban berikutnya, Wartawan dan LSM yang mengungkap kebenaran kasus dugaan korupsi luar biasa ini, didiskriminasi lagi, dan dituduh macam-macam. (Jaya)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas