Headlines News :
Home » » Kapolri Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dkk

Kapolri Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dkk

Written By Harian Berantas on Saturday, March 18, 2017 | 11:18:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian harus dapat segera menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin dan kawan-kawan atas kasus dugaan perbuatan tindak pidana korupsi anggaran Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar. Penyalahgunaan dana Hibah dan Bansos mata anggaran APBD tahun 2012 yang diduga berpotensi merugikan keuangan Negara itu mencapai Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259.000).
Terpidana korupsi Bansos, Herliyan (mtn Bupati) dan Jamal (mtn Ketua DPRD) saat memberikan keterangan di PN Pekanbaru & Bupati, Amril Mukminin
Demikian harapan disampaikan Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Haryanto dan Wakil Ketum lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi, Asrijal yang telah melaporkan kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Bengkalis, Riau ke Kapolri dan Polda Riau, 01 Oktober 2013 silam.

Laporan/Pengaduan LSM KPK yang diterima oleh Kapolri, dengan surat 02/LSM/PKU/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013  dan surat Kapolda Riau atas nama Dirreskrimsus Polda Riau, Nomor: R/632/XI/2013/ Reskrimsus tanggal 13 November 2013 dalam hal, permintaan keterangan seluruh pengurus kelompok dan lembaga penerima Hibah/Bansos di daerah Kabupaten Bengkalis.

Dan pemberitahuan susulan atas tindak lanjut surat Dumas dari Kapolri yang diterima Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), dengan surat Kapolri, nomor: R/680/III/2014/Itwasum tanggal 7 Maret 2014 yang menyebutkan, bahwa laporan dugaan korupsi anggaran Hibah/Bansos Kabupaten Bengkalis yang telah disampaikan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi kepada Kapolri, telah ditindak lanjuti kepada Kapolda Riau dengan surat Kapolri, Nomor: R/679/III/2014/Itwasum tanggal 7 Maret 2014.

Serta surat susulan Kapolri lagi kepada DPP LSM KPK atas pemberitahuan tindak lanjut Surat Dumas, dengan surat Kapolri, nomor B/1214/III/2015/Itwasum menyatakan kembali bahwa laporan dugaan korupsi anggaran Hibah/Bansos Kabupaten Bengkalis yang telah disampaikan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi kepada Kapolri, telah ditindak lanjuti lagi kepada Kapolda Riau dengan surat Kapolri, nomor R/436/III/2015/ Itwasum tanggal 11 Maret 2015.

Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Haryanto, sangat kecewa dengan penuntasan korupsi yang dilakukan Polda Riau yang sarat politik. Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin, selaku mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 bersama anggota DPRD lainnya, orang yang disebut didalam persidangan terlibat korupsi tidak dijamah oleh pihak Kepolisian Polda Riau dan Kejati Riau, karena itu kita akan bongkar ke KPK dan Kapolri semua keterlibatan Amril Mukminin dan kawan-kawan di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 atas dugaan korupsi anggaran Hibah/Bansos tahun anggaran 2012 silam itu, ujar Haryanto kepada wartawan Harian Berantas, lewat via selulernya, Sabtu (18/03/2017) siang.

“Itu semuanya di buktikan fakta hukum dipersidangan perkara maupun di Surat Dakwaan JPU, terdapat orang yang menguntungkan diri yang merugikan Negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Dalam kasus itu, 8 orang pelakunya sudah di¬ penjara. Tapi terduga lain yang masih ada banyak lagi, termasuk Amril Mukminin mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2009-2014. Kenapa Amril Mukminin beserta yang lainnya itu tidak dijamah oleh hukum? padahal, mereka sangat jelas ada disebutkan dalam Surat Dakwaan JPU maupun dalam Surat Putusan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru Provinsi Riau. kata Haryanto bertanya.

Sebelumnya, terpidana mantan Bupati Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, juga sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU dan Surat Putusan Hakim Tipikor Pengadilan, juga menyampaikan hal yang sama atas keterlibatan Amril Mukmini dan kawan-kawan didalam persidangan saat menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan kasus dana Bantuan Sosial dan Hibah menyebutkan,anggota DPRD Bengkalis termasuk Bupati Amril Mukminin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD periode 2009-2014, terlibat dalam dugaan kasus Tipikor.

Kata Herliyan, atas kasus korupsi anggaran Hibah/Bansos Bengkalis tahun 2012, seluruh anggota DPRD periode 2009-2014, mengusulkan dana hibah yang disampaikan satu pintu melalui Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Bengkalis yang sekarang sudah terpidana Tipikor.

Bahkan hal yang sama juga dibeberkan terpidana Jamal Abdillah Bin Abu Zakir yang sekarang jadi pesakitan di LP. “40 orang itu (seluruh anggota DPRD 2009-2014) ikut menikmati. Tolong penyidik (Polda Riau) kejar orangnya, jangan hanya saya saja,” beber mantan ketua DPRD Bengkalis itu saat dipersidangan, Selasa (26/07/2016) lalu.

Wakil Ketua lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi, Asrijal, mendesak KPK dan Kapolri agar lebih serius menangani semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Bengkalis Amril Mukminin dkk.

Dikatakannya,  LSM KPK (Komunitas Pemberantas Korupsi) telah menyampaikan surat klarifikasi laporkan atas kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut ke Kapolda Riau. Dia pun menunjukkan Surat yang dikirim lembaganya tersebut kepada Kapolda Riau pada tanggal 01 Maret 2017 lalu dengan surat bernomor: P-LP/343/LSM-KPK/III/2017/RIAU tanggal 01 Maret 2017.

“Selain itu, terkait dugaan korupsi anggaran Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan dugaan kerugian Negara sebesar Rp.204.616.232.850 atau Rp204 miliar (Rp272.277.491.850 - Rp67.661.259.000) yang diduga turut serta dilakukan mantan anggota DPRD, Amril Mukminin (sekarang Bupati) diduga terlibat dalam penggunaan ijazah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 266 atau 263 KUH Pidana, dengan laporan Polisi, Nomor: STPL/594/2016/SPKT/RIAU.

Namun pengusutan laporan kasus dugaan tindak pidana “Pemalsuan Ijazah” yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian tersebut, akan dikawal beberapa elemen LSM termasuk LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, yang baru-baru ini telah menerima bundelan atas bukti surat peristiwa dugaan tindak pidana “Pemalsuan Ijazah” dimaksud, yang akan diteruskan kepada beberapa lembaga hukum Negara.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 sendiri yang berulang kali dikonfirmasi awak media ini, baik lewat sambungan via hendphon miliknya, termasuk konfirmasi tertulis media sebelumnya, tak pernah dijawab Bupati.

Sementara, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang kembali menerima laporan bahan bukti terkait dugaan keterlibatan Bupati Amril Mukminin dan kawan-kawan dalam in casus dari tokoh pengurus lembaga LSM KPK, Kamis (19/01/2017) lalu mengatakan, bahan bukti laporan korupsi yang diterima pihaknya, akan segera ditindaklanjuti,  serta menyampaikan hasil perkembangan penanganannya kepada pelapor dalam waktu yang singkat. Namun, janji Kapolda Riau tersebut, hingga sekarang belum direalisasi, tanpa alasan yang jelas.

Surat laporan ini, akan saya jawab dalam waktu dekat ini, biar saya baca dan pelajari dulu,” kata Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, dikantornya, saat itu.

Selain itu, menyangkut adanya kasus dugaan perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi yang dialami awak media dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP-LSM-KPK), sebagaimana laporan Bupati Begkalis, Amril Mukminin  ke Polda Riau dengan laporan polisi, No. STPL/10/I/2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017 lalu, akan berunjung panjang.

Pasalnya, Bupati Bengkali, Amril Mukminin, dipastikan akan berurusan dengan Pemimpin Redaksi media ini di Pengadilan.

Saya dengan Bupati, Amril Mukminin pasti jumpa di Pengadilan. Kita tunggu aja reaksi nyatanya berikutnya. Bersangkutan tetap kita tuntut seputar laporannya Polisi-nya ke Polda Riau tanggal 07 Januari 2017, terkait sengketa pemberitaan Pers, termasuk laporan kasus dugaan korupsi yang telah kita sampaikan ke aparat hukum sebelumnya.

“Saya sudah diinformasikan oleh Dewan Pers terkait surat yang dikirim lembaga tertinggi Pers itu ke Polda Riau. Bahkan Kamis (16/03/2017) kemaren, tim LPSK dari Jakarta sudah turun ke Polda Riau, guna memintai keterangan penyidik Polda Riau, atas laporan sang Bupati Bengkalis itu” jelas Toro Pemimpin Redaksi media cetak Berantas dan Harian Berantas, ketika dihubungi pewarta, Sabtu (18/03/2017) di Kabupaten Sleman, Jogjakata.

Untuk diketahui kembali, kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang diduga Amril Mukminin dan kawan-kawan itu terlibat, bermula ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama Ketua DPRD/Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Jumlah nilai anggaran Bansos/Hibah yang resmi penetannya oleh Mendagri melalui Gubernur Riau sebesar Rp67,6 miliar tahun anggaran 2012 silam itu, telah dirubah atau ditambah oleh Bupati dan DPRD Bengkalis periode 2009-2014 menjadi Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar tanpa prosedur.

Bahkan di dalam persidangan para terdakwa dalam in casu di Pengadilan Tipikor. Dimana terdakwa Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis yang sekarang sudah perpidana di LP, tidak melaksanakan petunjuk atau hasil eveluasi Gubernur Riau sesuai keputusan Gubernur dengan No. 133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang hasil eveluasi rancangan Perda Kabupaten Bengkalis tentang APBD, dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD tahun 2012 dan keputusan Gubernur No: Kpts.788/X2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang evaluasi rancangan Perdakab Bengkalis, rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tentang Ranperda APBD/APBD-P dan RANPERBUP tentang penjabaran APBD/APBD-P tahun 2012 yang didalam RANPERDA dan RANPERBUP termasuk alokasi belanja Bansos/Hibah sebagaimana ketentuan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Berdasarkan evaluasi Gubernur pada APBD murni Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 ketika itu, khusus alokasi belanja Bansos/Hibah sebesar Rp67.661.259.000. Namun Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ketika itu, merubah alokasi dana anggaranya Bansos/Hibah tersebut pada APBD Perubahan tahun 2012 menjadi sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar.

Sehingga tindakan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan para oknum anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 bersama para oknum pejabat tinggi dilingkup Pemdakab Bengkalis untuk merubah jumlah anggaran Bansos/Hibah tahun 2012 sebesar Rp272,2 miliar tersebut, sangat bertentangan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan UU No. 27 tahun 2009.

Dimana DPRD Kabupaten memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya hanya diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati.

Sementara, jabaran peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 1 tahun 2012 tentang perubahan peraturan DPRD No. 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis pasal 2 menyatakan, bahwa fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan, dan bukan difungsikan menikmati bantuan dana untuk kelompok masyarakat dan bantuan kepada keagamaan yang dialokasi dengan anggaran bantuan sosial (Bansos/ Hibah). (Eat/An/Is)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas