Headlines News :
Home » » FPII Tolak Kebijakan Dewan Pers "Verifikasi & Barcod"

FPII Tolak Kebijakan Dewan Pers "Verifikasi & Barcod"

Written By Harian Berantas on Wednesday, March 22, 2017 | 9:28:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia ( FPII ) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (20/03/2017) silam.
Foto: Net.
Sebelum massa FPII yang terdiri dari para kuli tintah ini, mendatangi DPR RI terlebih dahulu mengepung Gedung Dewan Pers dan mereka menuntut dicabut kebijakan dewan pers yang nerapkan Verifikasi dan Barcod yang dianggap menghilangkan kebebasan Pers sesuai amanah Undang-undang no.40/1999 tentang Pers.

Menurut ketua Presidium/Penanggung Jawab FPII, Kasih Hati, dalam orasinya didepan Gedung Dewan Pers, menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu asas keadilan supremasi hukum sesuai amanat pasal 28 UUD 1945 Jo UU No.40/1999 tentang Pers,yang merupakan pilar kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila penerapan Verifikasi dan Barcod tetap dilaksanakan, maka tidak ada lagi kebebasan pers di Indonesia. "Selama ini wartawan/Jurnalis diberbagai daerah sangat terluka hati mereka atas kebijakan dewan pers saat ini"

“Perlu digaris bawahi, keberadaan Dewan Pers karena Wartawan/jurnalistik  dari sabang sampai marauke. Fungsi Wartawan/Jurnalis, membangun dunia pendidikan, memberikan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pamrih. Namun pada saat wartawan/jurnalis mengalami Intimidasi, siksaan hingga berjatuhan korban nyawa, akan tetapi tidak ada  perlindungan hukum dari dewan pers.”Tegas Kasih.

Selanjutnya masa FPII bergerak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI. Kedatangan massa FPII, mereka meminta ketua DPR RI memanggil Pimpinan Dewan Pers atas kebijakannya yang dianggap tidak memihak kepada kuli tintah dan melanggar UU No.40/1999 tentang Pers.

“Kami minta kepada Pimpinan DPR RI, segera pagil Pimpinan Dewan Pers yang menerapkan Verifikasi dan Barcod media. Pasalnya kebijakan dewan Pers tersebut melanggar undang-undang no.40/1999".

Seharusnya Dewan Pers sebagai Pelindung Wartawan/Jurnalis yang mengalami intimidasi, Kekerasan fisik hingga berjatuhan korban nyawa dari para pihak yang tidak bertanggunjawab, kok tidak ada perlindungan  hukum dari dewan pers.

Namun, apabila ada laporan dari nara sumber/Pejabat Publik yang diberitakan wartawan dan membuat laporan ke Dewan Pers, langsung di respon oleh Dewan Pers dan wartawan/Media disalahkan. Sebenarnya Dewan Pers tersebut pelindung Wartawan/Jurnalis atau pelindung siapa..? Seru massa didepan.

Masa menyerukan, kemerdekaan Pers hanyalah isapan jempol semata. Di seluruh daerah semua wartawan mengalami intimidasi, diusir menggunakan preman, kekerasan fisik hingga memakan korban jiwa. Kami Pers Independent tetap lawan.

Terkait kebijakan Dewan Pers dalam menerapkan Sertifikasi pers, barcode. Kami pers Indonesia adalah independent dan menolak kebijakan tersebut. Dewan Pers tidak melindungi wartawan/jurnalis di indonesia. Akan tetapi FPII hadir untuk membela hak-hak wartawan/jurnalis di Indonesia.

Kami minta pimpinan DPR RI, segera mengambil langkah, Perintahkan Dewan Pers untuk mencabut Verifikasi dan Barcod demi kebebasan pers. Dan tolak Perubahan Undang-undang Pers. Tuntutan FPII ini dituangkan dalam bentuk Spanduk dan menyuarakannya didepan umum,. Berikut tuntutan FPII :
  1. Pertama, Cabut Verifikasi (Pembatalan Liputan) media diseluruh Indonesia, 
  2. Kedua, Stop diskriminasi dan kriminalisasi wartawan/Jurnalis;
  3. Ketiga, Kembalikan fungsi UU Pers th 1999;
  4. Keempat, Tolak Panja Rencana Perubahan UU Pers.
Apabila tuntutan kami tidak di penuhi, kami akan lakukan aksi yang lebih besar lagi berbagai daerah di seluruh  Indonesia  (Soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas