Headlines News :
Home » » 24 SKPD di Pemda Siak Terindikasi Selewengkan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2015 Rp.541.575.256,08

24 SKPD di Pemda Siak Terindikasi Selewengkan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2015 Rp.541.575.256,08

Written By Harian Berantas on Monday, March 6, 2017 | 4:25:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, kembali menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara dalam perjalanan dinas pemerintah daerah Kabupaten Siaktahun 2015 sebesar Rp541.575. 256,08. Dimana tahun sebelumnya juga yakni, tahun 2013 dan 2014, BPK menemukan penyelewengan anggaran perjalanan dinas Pemda Siak sebesar Rp6 miliar lebih.
Dok: Perkantoran Bupaten Siak
Penyelewengan anggaran perjalanan dinas para pejabat Pemda Siak tahun 2015 ini terungkap, saat lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) tingkat DPP beberapa waktu lalu menerima salinan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2015, Nomor: 07.C/LHP/XVIII. PEK/6/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Dalam laporan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 24 objek pemeriksaan di jajaran pemerintah. Berdasarkan temuan itu, terungkap bahwa dari hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perjalanan dinas.

Pada perjalanan dinas ditemukan kerugian negaradan/atau daerah sebagai akibat penyimpangan perjalanan dinas sebanyak 114 kasus dengan total kerugian sebanyak Rp.62 miliar.

“Sebanyak 114 kasus senilai Rp.541.575.256,08 merupakan perjalanan dinas yang tidak sesuai fakta lapangan termasuk anggaran perjalanan dinas ganda,” sebut Abdul Rahman dari aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Minggu (05/03/2017) Abdul Rahman menyatakan, terjadinya penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang selalu berulang dikarenakan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta pengendalian atasan yang masih lemah.

“Pejabat terkait juga tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara  memadai. Selain itu, terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill atau kuitansi hotel palsu,” beber Abdul Rahman lagi.

Dari keterangan yang diperoleh media ini, secara uji petik atas bukti perjalanan dinas angkutan udara (tiket penerbangan, boarding pass, airport tax) sebagai bukti perjalanan dinas dibandingkan dengan manifest passenger dari perusahaan penerbangan diketahui ada perbedaan data, berupa harga tiket, nama berbeda atau tidak tercantum dalam daftar manifest penumpang pesawat sehingga terindikasi perjalanan dinas tersebut yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya Rp.541.575.256,08.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja perjalanan dinas luar daerah, telah dilakukan pengecekan data terhadap manifest Garuda dan Lion Air, dan diketahui ada belanja sebesar Rp318.783.180,84 yang belum dapat dipertanggung jawabkan oleh 18 SKPD dilingkungan Pemdakab Siak-Riau.

Sementara anggaran perjalanan Dinas Ganda dalam dan luar Daerah yang terindikasi diselewengkan adalah sebesar Rp.21.445.800,00. Hal ini dilakukan oleh tujuh (7) SKPD di lingkungan Pemkab Siak.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada tahun 2015 lalu tersebut, terdapat perjalanan dinas ganda, yaitu perjalanan dinas ke tempat yang berbeda pada tanggal yang sama sebesar Rp.21.445.800,00.

Adapun rincian anggaran perjalanan dinas ganda yang terjadi tersebut dilakukan oleh oknum pejabat Satker Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak senilai Rp8.520.000,00, Kadis Perhubungan (Dishub) Siak Rp.150.000,00,- Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) senilai Rp1.220.000,00, Kepala Kantor (Kakan) Perpustakaan dan Arsip Siak senilai Rp.875.000,00, Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.640.000,00, Sekretariat daerah setempat senilai Rp8.690.800,00, Sekretariat Dewan (DPRD) Siak sebesar Rp350.000,00.

Terjadinya dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas pada 24 SKPD dilingkungan Pemdakab Siak tersebut, karena faktor kelebihan bayarnya sebesar Rp563.021.056,08 (Rp541.575.256,08 + Rp21.445.800,00) dan potensi realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp318.783.180,84 yang dinilai disengaja untuk menggorgoti uang Negara lewat dana APBD.

Selain itu, dari bukti data yang diperoleh media ini, terdapat kegiatan penyaluran dana hibah berturut-turut kepada penerima yang sama danpenerima dana hibah yang tidak dapat dipertangungjawabkan kegunaannya dananya pada tahun 2015 lalu tersebut.

Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Siak tahun  2014 sebelumnya,  BPK telah melaporkan pemberian hibah kepada pihak-pihak yang telah menerima hibah secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Dan atas permasalah tersebut, BPK RI juga telah merekomendasikan Bupati Siak agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada TAPD dan tim verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang tidak memperhatikan peraturan yang berlaku dalam meneliti kelengkapan persyaratan hibah yang diusulkan oleh calon penerima hibah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tahun 2015 masih saja ditemukan pemberian hibah secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2015 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.475.000.000,00 dan Rp.650.000.000,00. Sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3.970.000.000,00 dan sebesar Rp.650.000.000,00. Bahkan kelompok penerima dan hibah tersebut merupakan kelompok yang sama penerima hibah berturut-turut dari tahun 2014 dan 2015.

Dari reviu atas pertanggungjawaban Bendahara PPKD Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, sebanyak 53 penerima belanja hibah dengan nilai sebesar Rp.3.970.000.000,00 dan sebesar Rp.650.000.000,00; yang tidak dapat mempertanggungjawaban kegunaan dana yang diterimanya dari Bendahara PPKD Siak tersebut.

Dugaan penyelewengan lainnya, juga terjadi dalam pembayaran gaji kepada Pegawai yang telah berhenti sejak lama dari Pemda Siak sebesar Rp.61.630.172,00    dimana pada tahun anggaran 2015, Pemkab Siak menyajikan saldo anggaran dan realisasi belanja masing-masing pegawai sebesar Rp928.661.627.687,88 dan Rp840.288.841.863,00, serta beban pegawai dalam laporan operasional tahun 2015 lalu itu sebesar Rp848.977.029.134,52.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai berupa daftar amprah gaji/tunjangan dan surat ketetapan pemberhentian pegawai, terdapat adanya kelebihan pembayaran gaji atas pegawai yang telah berhenti pada tiga SKPD sebesar Rp61.630.172,00.

Dari himpunan informasi yang didapat tim Harian Berantas terhadap Bendahara gaji pada tiga SKPD, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah diketahui bahwa SK Pemberhentian atas nama RZ telah diterima di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura pada tanggal 30 Januari 2015.

Namun atas tiga PNS lainnya terjadi keterlambatan penyampaian SK pemberhentian pegawai kepada masing-masing SKPD terkait dikarenakan BKD lebih mengutamakan penyampaian SK kepada PNS yang bersangkutan dan bukan kepada SKPD terkait.

Sehingga hal ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (2), bahwa setiap bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Kemudian, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  menyatakan, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Dan pasal 136 ayat (1), setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dipertanggungjawabkan.

Adanya perbuatan dugaan penyimpangan/penyelewengan yang merugikan keuangan Negara di lingkungan Pemda Siak tahun anggaran 2015 tersebut, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi baik lisan maupun tertulis (resmi) kepada Bupati Siak dan jajaran kepala SKPD lainnya beberapa waktu lalu, hingga berita ini terekspos, keterangan yang pasti dari pihak pemda Siak, belum ada. Bagaimana perkembangan kasus ini berikutnya, simak berita Harian Berantas pada edisi mendatang. (Ayu).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas