Headlines News :
Home » » Tindak Lanjut Laporan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Yang Diduga Melibatkan Bupati Amril Mukminin, Dipertanyakan

Tindak Lanjut Laporan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Yang Diduga Melibatkan Bupati Amril Mukminin, Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Sunday, February 12, 2017 | 1:25:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Riau diminta segera memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar.
Tanda Terima Klarifikasi LaporanLSM KPK  dari Kapolri            Bupati, Amril Mukminin
Direktur Badan Pekerja Nasional Indonesia (BPN ICI) Provinsi Riau, Darwis, mengatakan kasus dugaan korupsi yang dimaksud adalah, korupsi dana Bansos/Hibah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012.

Pasalnya, kata dia, penanganan kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut tak memiliki kejelasan tindak lanjutnya sejak tahun 2013.

"Harus ada kejelasannya. Bagaimana posisi kasusnya saat ini, penyelidikannya, apakah benar dugaan tersebut atau malah tidak memiliki bukti kuat," tegas Darwis, saat dihubungi harianberantas, Sabtu (11/02/2017).

Ia mengatakan, kejelasan penanganan kasus hukum korupsi luar biasa tersebut harus ada agar tidak timbul persepsi buruk terhadap Kepolisian. Terlebih, kasus yang dilaporkan sangat sensitif, yakni tudingan korupsi yang melibatkan Bupati Amril Mukminin selaku anggota Banggar DPRD Bengkalis bersama rekan lainnya di DPRD Bengkalis pada tahun 2012 dalam kasus.

"Satu hal yang penting untuk dimintakan kepada Bareskrim Polri dan Polda Riau adalah, harus ada penjelasan terbuka, keputusan Gubernur Riau No: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Bansos/Hibah sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar pada tahun 2012 yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis, tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama Banggar DPRD Bengkalis, sehingga anggaran hibah/bansos yang semula sebesar Rp67 miliar dirubah menjadi sebesar Rp272,2 miliaritu ada tidak tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya," jelasnya.

Darwis menuturkan, Korps Bhayangkaraharus menyelidiki dugaan korupsi yang dilaporkan sejak tahun 2013 yang silam.

"Hematnya, Kapolri dan Kapolda Riau harus menyelidiki, dan Kepolisian harus menjelaskan kepada publik," tandasnya.

Elemen Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK selaku pihak pelapor, sebelumnya mengatakan merasa kecewa dengan sikap Kepolisian. Mereka mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavi bersama Kapolda Riau,Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Zulkarnain Adinegaraharusnya segera memproses laporannya itu secara benar, tanpa sekedar percaya dengan laporan penyelidikan yang disampaikan anak buah atau penyidik.

"Kabar yang kami dengar kemaren, pihak lembaga LSM KPK bersama Ormas PEKAT IB Kota Pekanbaru akan mendatangi Mabes Polri dan lembaga Presiden, sebab laporan dugaan kasus korupsi itu sudah lama disampaikan," ungkapnya.

Untuk diketahui, Kepolisian menerima laporan dugaan korupsi dana Hibah/Bansos tahun 2012 yang peruntukkan sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis, sejak tahun 2013 dalam kurun empat tahun.

Laporan yang dilakukan LSM KPKdiawali dengan pelanggaran keputusan Gubernur Riau No. Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan anggaran belanja Hibah sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar dirubah oleh Bupati bersama Banggar DPRD Bengkalis menjadi sebesar Rp272,2 miliar.

Kemudian dasar laporan, berdasarkan surat pernyataan puluhan kelompok masyarakat yang diterima LSM KPK yang menyatakan, bahwa mereka (ormas/kelompok), telah dibohongi, ditipu oleh Pemda Bengkalis bersama-sama DPRD dalam penyaluran dana Hibah/Bansos yang digelembungkan menjadi sebesar Rp272 miliar lebih tersebut.

Hasil analisa tim aktivis LSM KPK tersebut menyebutkan, adanya indikasi pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di DPRD seperti,Psl 344 ayat (1) huruf b UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, “DPRD” Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan lain sebagainya itu.

Dalam perkara yang sama ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sebelumnya telah memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 silam yakni, Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor.

Terakhir,Selasa 11 Oktober 2016, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan juga sudah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof dengan hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama.

Dalam dakwaan, sejumlah anggota/anggota Banggar DPRD Bengkalis termasuk Amril Mukminin yang saat ini menyandang jabatan sebagai Bupati Bengkalis, terseret.

Pasalnya, dalam dakwaan disebutkan bahwa para Terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD termasuk Amril Mukminin, telah memperkayakan diri dari dugaan kerugian negara yang terjadi.

Untukmempercepat proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang diragukan proses hukumnya diintervensi, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK pada bulan Januari 2017 lalu, secara resmi menyampaikan laporan khusus kepada Kapolda Riau, terkait dugaan keterlibatan Bupati, Amril Mukminin.

Namun sampai berita yang kesekian kali ini terbit menurut LSM KPK, belummendapatkan penjelasan/keterangan yang berarti dari Polda Riau.

Sementara itu, laporan korupsi yang sama, juga telah diterima oleh Presiden RI. Hal ini dibenarkan Kepala Lembaga Kemasyarakatan Presiden RI, Neny saat dihubungi harianberantas, Jum,at (10/02/2017) lalu,jika hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 (besok), LSM KPK akan mendapat keterangan/penjelasan yang pasti dari istana Presiden RI, sesuai rencana audensi yang akan dilaksanakan. (eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas