Headlines News :
Home » » Terkait Korupsi Dana Bansos Bengkalis Rp272 Miliar, Dalam Putusan Pengadilan Tipikor, Amril Mukminin dkk diduga Terlibat

Terkait Korupsi Dana Bansos Bengkalis Rp272 Miliar, Dalam Putusan Pengadilan Tipikor, Amril Mukminin dkk diduga Terlibat

Written By Harian Berantas on Thursday, February 16, 2017 | 7:35:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Untuk membuktikan adanya kasus perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan    informasi yang dialami media harianberantas ini maupun LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK yang eksistensinya telah diakui oleh pemerintah pusat melalui SK/AHU Menkum dan HAM RI, sesuai bukti laporan sang Bupati Amril Mukminin di Polda Riau denganNo. STPL/10/I/2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017 lalu, justerutim awak media dan LSM tak henti mencari dan memperoleh fakta keterlibatan sang terduga korupsi dana Bansos/hibah untuk Kabupaten Bengkalis senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar pada tahun 2012 silam itu.
Putusan Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi, dengan Terdakwa Herliyan Saleh (Bupati)
Pencarian fakta berkekuatan hukum yang dilakukan tim investigasi (Berantas-LSM) ini, guna melengkapi bahan bukti pelaporan yang berbeda yang akan disampaikan kepada lembaga hukum lainyaitu, kepada Presiden RI, Komnas HAM RI, DPR, Komisi III DPR RI, MA,LPSK, Kontras, Kompolnas, Kapolri, KPK, Jaksa Agung dan lembaga hukum lainnya di pusat, karena lembaga hukum yang ada saat ini di Provinsi Riau, dinilai tidak dapat membedakan undang-undang khusus (Lex specialis) dengan undang-undang umum.

Namun demikian, salah satu sumber yang juga Hakim PN Pekanbaru saat berbincang-bincang dengan awak media ini di kantin PN Pekanbaru, Selasa (14/02/2017) siang mengatakan, kalau dalam perkara tindak pidana dugaan korupsi dana/bansos yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai Rp272 miliar, masih banyak yang tersandung.
Putusan Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi, Terdakwa Jamal Abdillah (Mtn Ketua DPRD) Dok/Liputan: Tim HARIANBERANTAS dan LSM KPK
Menurutnya, pihak PN Pekanbaru sendiri masih menunggu berkas para calon tersangka lainnya dari Kejaksaan selain Heru Wahyudi selaku Ketua DPRD Bengkalis yang sedang diproses oleh Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Kami masih menunggu para calon lainnya dari Jaksa yang informasinya belum ada tersangka baru dari Polda Riau sampai sekarang. Di dalam putusan para terdakwa lain yang sudah status hukum vonis mereka jelas, masih banyak lagi. Ada banyak lagi tuh mereka yang menikmati dana hibah Bengkalis itu. Dalam putusan kan jelas”, singkat sumber.

Menyikapi hal itu, Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Haryanto mengatakan, selain dalam dakwaan Kejari Bengkalis, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara kasus korupsi Terdakwa Ir. Herliyan Saleh M,Sc selaku Bupati periode 2010-2015, maupun didalam putusan terdakwa Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD periode 2011-2014, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku mantan anggota DPRD Bengkalis beserta oknum-oknum anggota DPRD lainnya, disebutkan telah memperkayakan diri dalam kasus korupsi yang sama.

Selain dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Pekanbaru Amril Mukminin, bersama beberapa orang oknum anggota DPRD Bengkalis ikut terseret kata Haryanto, dalam dakwaan Kejari Bengkalis pun, Amril Mukminin dan kawan-kawan yang lain disebutkan telah menguntungkan diri.

“Sudah tidak ada lagi alasan Bapak Kapolri dan Polda Riau tidak menetapkan Amril Mukminin dan anggota DPRD yang tersebut dalam putusan dan didalam dakwaan resmi itu, sangat jelas Bupati Bengkalis yang sekarang (Amril) dan yang lainnya ikut memperkayakan diri dan tidak mendapatkan sanggahan dari dakwaan maupun putusan hukum tetap terhadap para terdakwa sebelumnya yaitu Herliyan Saleh selaku mantan Bupati dan Jamal Abdillah selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Bengkalis,” kata Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Haryanto.

Lebih lanjut Haryanto menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengawal dugaan korupsi anggaran bantuan sosial atau Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang diduga melibatkan Bupati, Amril Mukminin selaku anggota DPRD periode 2009-2014.

“Kasus ini harus jelas, dan kami (LAKI-red), mendesak Kapolri, Kapolda Riau agar bersikap tegas mengambil tindakan. Hasil pemeriksaan dan fakta putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, jelas-jelas menyebutkan Amril Mukminin bersama yang lainnya telah menguntungkan dan memperkayakan diri. Jadi, jangan ditutup-tutupi,”tegas Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Haryanto.

Yang paling mencolok kata Haryanto lagi, hingga kini pihak Polda Riau dan Mabes Polri, tampak tebang pilih dan sengaja mengulur-ulur kasus korupsi yang luar biasa ini. Sebab proses penyelidikan kasusnya sampai sekarang, sudah empat (4) tahun tak tuntas-tuntas. Ada apa sebenarnya dengan Kepolisian kita, tanya Haryanto.

Untuk diketahui, kasus dugaan Korupsi bantuan sosial (Bansos)/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis, dengan anggaran Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar lebih bersumber dari APBD/APBD-P tahun 2012, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang perekonomiannya rendah, dan peruntukkan bagi umat keagamaan, dan bukan untuk dikorupsi.

Setelah kasus ini mencuat hingga berunjung pada pelaporan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jln. Turnojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta dan Polda Riau melakukan penyidikan yang menetapkan 8 orang tersangka/terdakwa hingga terpidana diantaranya Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2011-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor (masing-masing anggota DPRD Bengkalis) periode 2009-2014.

Kemudian,mantan Bupati, Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof yang telah mendapat vonis hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama.

Sementara satu orang lagi,Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi yang dijadikan tersangka oleh Polda Riau pada tanggal 02 Mei 2016 dan ditahan pada tanggal 30 Desember 2016 lalu, hingga kini masih berproses pada pengadilan tipikor PN Pekanbaru dengan status masih terdakwa.

Selain itu, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Independen, Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi Kriminal Ekonomi (IPSPK3) RI, Ir. Ganda Mora, kepada harianberantas, Rabu (15/02/2017) dengan tegas juga mengatakan, “Siapa saja yang menikmati uang itu harus dijadikan tersangka dan terdakwa, termasuk Bupati, Amril Mukminin. Sedangkan orang mencuri aja tertangkap, dan dua ribu rupiah barang buktinya, masuk penjara. Jadi, dia (Amril Mukminin) dalam dakwaan ada menerima dan menikmati. Siapun yang terlibat, harus dijadikan terdakwa, dan jangan tebang pilih, tegas Ir. Ganda Mora.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam itu terjadi,berawal ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts 133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah,sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar yang telah disampaikan kepada Bupati tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama Ketua DPRD dan para Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dan merubah jumlah anggaran hibah tanpa prosedur menjadi sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar.

Dugaan pelanggaran hukum ini, juga terungkap dalam persidangan para terdakwa di Pengadilan Tipikor. Dimana terdakwa Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis, tidak melaksanakan petunjuk atau hasil eveluasi Gubernur Riau sesuai keputusan Gubernur No. 133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang hasil eveluasi rancangan Perda Kabupaten Bengkalis tentang APBD,dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD tahun 2012 dan keputusan Gubernur No: Kpts.788/X2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang evaluasi rancangan Perdakab Bengkalis, rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tentang Ranperda APBD/APBD-P dan RANPERBUP tentang penjabaran APBD/APBD-P tahun 2012 yang didalam RANPERDA dan RANPERBUP termasuk alokasi belanja Bansos/Hibah sebagaimana ketentuan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dimana seharusnya berdasarkan evaluasi Gubernur pada APBD murni Kabupaten Bengkalis tahun 2012, khusus alokasi belanja Bansos/Hibah sebesar Rp67.661.259.000. Namun Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, merubah dan menggelembungkan alokasi dana Bansos/Hibah tersebut pada APBD Perubahan tahun 2012 menjadi sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar, tanpa melalui prosedur peraturan perundang-undangan.

Tindakan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan para anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 bersama-sama para oknum pejabat tinggi dilingkup Pemdakab Bengkalis terhadap  perubahan dan penggelembungan alokasi dana Bansos/Hibah pada tahun 2012 tersebut menjadi sebesar Rp272,2 miliar lebih, dinilai sangat bertentangan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan UU No. 27 tahun 2009.

Dimana DPRD Kabupaten memang memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya hanya diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati.

Sebagaimana yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia(PPRI) No. 1 tahun 2012 tentang perubahan peraturan DPRD No. 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis pasal 2 bahwa fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan, dan bukan difungsikan menikmati bantuan dana untuk kelompok masyarakat dan bantuan kepada keagamaan yang dialokoasi dengan anggaran bantuan sosial (Bansos/Hibah).

Kasus hukum dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar pada tahun 2012 silam yang didalamnya masih melibatkan para kalangan oknum pejabat aktif dan non aktif di Pemdakab Bengkalis, hingga berita ini naik, belum terkonfirmasi awak media.

Sementara Bupati Amril Mukminin selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang statusnya ada dalam dakwaan Jaksa, dan di dalam putusan Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, dengan terdakwa atas nama Jamal Abdillah dan Ir. Herliyan Saleh M,Sc, hingga kini Amril Mukminin masih milih diam.

Pasalnya, beberapa bahan pertanyaan awak media dan LSM lewat konfirmasi tertulis yang diterima sebelumnya, tak dijawab. Bahkan konfirmasi lewat via seluler atau SmS pun, juga tak dijawab.

Akan tetapi,Sabtu 07 Januari 2017 lalu, justeru media ini dan LSM difitnah oleh sang Bupati lewat pelaporannya kepihak Kepolisian di Polda Riau, dan juga di media online pantauriau.com dan media cetak posmetro mandau.

Dimana sebelumnya juga, Bupati Amril Mukminin telah melaporkan pimpinan media lain yang memuat berita terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus hukum korupsi dana bansos/hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 tersebut. 

Namun pihak Polda Riau, dinilai masih lemah dalam mempedoman undang-undang pokok Pers yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentangPers, yang merupakan Lex specialis dan mengaitkansengketa pemberitaan Pers dengan undang-undang No. 11 Tahun2008.

Akan tetapi, kasus perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh aktivis dan media ini, diyakini akan berunjung pada pengaduan kepada lembaga Presiden RI, Komnas HAM RI, DPR, Komisi III DPR RI, MA, LPSK, Kontras, Kompolnas, Kapolri, KPK, Jaksa Agung dan beberapa lembaga terpenting lainnya.

Sebab group media ini menilai bahwa laporan sang Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke pihak Polda Riau dengan laporan Polisinya bernomor: LP/10/I/2017/SPKT/ RIAU, tanggal 07 Januari 2017 justru membuktikan bahwa sang Bupati telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan undang-undang, pelecehan terhadap undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, kesalahan dalam penerapan undang-undang No. 11 tahun 2008, pelecehan terhadap undang-undang dasar terutama Pasal 28, pengabaian terhadap Pasal 63 ayat (2) KUHP, pengabaian terhadap Pasal 61 KUHP ayat (1) KUHP dan jenis penyalahgunaan undang-undang lainnya.

Sementara,dugaan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas diselamatkan atas berkat pelaporan dan desakan elemen Ormas/Mahasiswa, LSM/Okp/Media dan lain sebagainya justru dikesampingkan oleh aparat penegak hukum, seperti yang tersebutdalam beberapa bukti dakwaan Jaksa maupun dalam Putusan Pengadilan Tipikor terhadap para terdakwa kasus korupsi yang sama.

Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang secara langsung menerima bukti laporan dugaan keterlibatan Bupati Amril Mukminin dari LSM KPK dan DPD PEKAT IB Kota Pekanbaru, Kamis (19/01/2017) di kantornya dengan tegas mengatakan dan berjanji, laporan yang diterima pihaknya, tetap ditindak lanjuti, dan menyampaikan hasil perkembangan penanganannya kepada pelapor dalam waktu yang singkat. 

“Surat laporan ini, akan saya jawab dalam waktu dekat ini, biar saya baca dan pelajari dulu,” jelasIrjen Pol Zulkarnain” (an/ya)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas