Headlines News :
Home » » Lembaga Penegak Hukum Akan Disurati Terkait Dugaan Keterlibatan Amril dkk, Dilingkaran Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar

Lembaga Penegak Hukum Akan Disurati Terkait Dugaan Keterlibatan Amril dkk, Dilingkaran Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar

Written By Harian Berantas on Sunday, February 5, 2017 | 5:38:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sebagai bentuk desakan penuntasan penanganan terhadap sejumlah kejahatan kasus dugaan korupsi di tanah air khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi akan segera bersurat ke beberapa lembaga penegak hukum, termasuk ke lembaga Presiden RI di Jakarta.
Bupati Amril Mukminin
“Dalam waktu dekat kita akan segera bersurat ke Kapolda Riau, Kejati Riau, Kapolri hingga kompolnas dan Bapak Presiden RI,” ujar Ketua InvestigasiLSM KPK tingkat DPP, Choirul Anam, dalam rapat evaluasi kerja (REK) Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, di sekretariatnya, Jl. Nelayan-Rumbai Kota Pekanbaru, Minggu (05/02/2017) sore.

Kepada Wartawan Choirul Anam mengungkapkan, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, sebagai elemen masyarakat multifungsi memperjuangkan segala aspek mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan aparatur pemerintah dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan terpenting lagi tambahnya, melaporkan kepada penegak hukum, temuan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, didalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBD/ APBN, Loan bantuan hibah atau pinjaman dari luar negeri untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Kita wajib  memberikan peringatan-peringatan atau warning kepada lembaga hukum terkait penegakan hukum yang jelas. “Jadi, penegakkan hukum itu wajib dilaksanakan,” katanya.

Menurut dia, surat yang akan dikirim lembaganya ke lembaga hukum nantinya, bukan hanya desakan terhadap penuntasan kasus korupsi lain yang telah dilaporkan ke lembaga Kepolisian dan Kejaksaan seperti dugaan korupsi dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen proyek pembangunan jembatan sungai Kelakap di Kabupaten Siak tahun 2014 dengan nilai Rp9 miliar lebih di tangan Polda Riau, kasus penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diduga dilakukan oknum mantan Camat setempat bersama kawan-kawan.

Lebih dari itu, mencakup semua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilaporkan maupun sedang dalam proses. Salah satunya kasus Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah Kabupaten Bengkalis senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliarpada tahun 2012 yang diduga melibatkan para oknum legislator periode 2009-2014di DPRD Bengkalis yang didalamnya melibatkan Bupati, Amril Mukminin selaku mantan anggota Banggar di DPRD Bengkalis ketika itu dan lainnya.

“Jadi penegakan hukum itu wajib dari seluruh tingkatan, mau HPT/HPK, Bansos/Hibah ataupun kasus pemalsuan tanda tangan dalam kontrak pembangunan jembatan sungai Kelakap Kabupaten Siak yang sudah pernah di hentikan penyidikan atau SP3-kan oleh Polda Riau, namun dibuka kembali pada tanggal 27 Juli 2016 lalu. Bukan hanya satu kasus, semua kasus harus ada penegakan,” tegasnya.

Choirul Anam membantah akan mendesak Kapolri lewat aksi damai di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2017 mendatang, sebagaimana desakan DPD Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat Indonesia Bersatu) Kota Pekanbarubeberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, pihaknya hanya akan melakukan Audensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian maupun kepada Bapak Presiden RI, Jokowidodo dan Komisi III DPR RI, sekaligus menyampaikan surat laporan dan bahan bukti dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berpotensi sebesar Rp272 miliar itu pada tahun 2012 silam.

“Aksi damai yang telah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu. Tugas kita, tetap memberikan pengawasan terhadap penegakan semua kasus hukum. Apalagi penegakan hukum ini harus dilakukan. Kalau tidak, imbasnya akan luas,” jelas Choirul Anam.

Lebih jauh Choirul Anam menegaskan, lahirnya kesimpulan/keputusan untuk audensi dan menyurati kembali lembaga hukum tersebut, bukan atas desakan maupun adanya tekanan dari pihak manapun. Sudah menjadi kewenangan lembaga kontrol sosial untuk mengawasi dan mengontrol setiap persoalan yang terjadi.

“Kita mendesak kepada kepolisian, kejaksaan bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan, dan tidak bermain-main dengan kasus yang ada. Mari kita kontrol dan awasi bersama,” ungkapnya.

Disinggung soal surat laporan dugaan keterlibatan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, Amril Mukminin dan kawan-kawan padakasus korupsi dana Bansos/Hibah sebesarRp272.277.491.850 tahun 2012, sebagaimana laporan resmi yang telah diterima Kapolda Riau Bapak Irjen Polisi Zulkarnain Adinegaradari lembaganya (LSM KPK) beberapa waktu lalu di Polda Riau,Choirul Anam mengaku masih menunggu jawaban dan perkembangan prosesnya seperti apa di Polda Riau.

“Laporan tambahan yang sudah diterima oleh Bapak Kapolda Riau, kita masih menunggu dan tetap mengontrol dan awasi. Yang penting, kami tindak lanjuti dulu surat laporan dan pengaduan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan Komisi III DPR RI pada bulan Desember 2016 lalu.

Setelah itu, kita lihat perkembangan kasusnya seperti apa. Memang harapan kita, Polda Riau segera tuntaskan semua kasus, supaya masyarakat bisa tahu dan tenang, serta tidak menjadi pertanyaan,” katanya.

Perlu kami sampaikan juga tegasnya Choirul Anam, dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Bengkalis tersebut, lembaga kami LSM KPK telah mendapat berbagai sorotan negatif dari pihak yang diduga terlibat, termasuk menuduh kami kepihak Kepolisian telah melakuan fitnah, pembohongan dan lain sebagainya. 

Isu tersebut hanya sekedar mengalihkan isu dan pokok persoalan kasus hukum korupsi yang terjadi khususnya kasus dugaan korupsi dan Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis yang dinilai tidak memihak pada masyarakat itu lagi. Sementara bukti lain yang baru kami peroleh saja menyatakan, ada puluhan orang lagi yang diduga tersandung didalamnya. Salah satu bukti yang baru inilah yang perlu kami koordinasikan kepada Bapak Kapolri, Presiden RI di Jakarta akan mendatang ini, sebagaimana bunyi dan isi surat audensi yang telah kami sampaikan minggu lalu di Jakarta, terang Choirul Anam.

Diketahui sebelumnya, Kamis 19 Januari 2017 lalu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Zulkarnain Adinegara menggelar audiensi/klarifikasi perkembangan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar terebut.

Kapolda Riau dengan tegas berjanji, berkas laporan yang telah diterima pihaknya, tetap ditindak lanjuti, serta memberikan jawaban perkembangan laporan.

Menyikapi kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan beberapa oknum pejabat dilingkup Pemdakab Bengkalis tersebut, satu pun anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014 saat kontak person yang biasa dihubungi harianberantas.co.id sudah tak aktif lagi.

Demikian Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku anggota Banggar DPRD Bengkalis dalam in casus, dan juga sudah Terlapor di Kepolisian, saat via seluler pribadinya dihubungi harianberantas.co.id tak aktif. Selain itu, konfirmasi dan atau klarifikasi tertulis yang sudah disampaikan awak media dan LSM  beberapa bulan yang lalu, belum digubris sang Bupati. (Yana/Anas)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas