Headlines News :
Home » » Laporan Dugaan Korupsi APBD Kota Pekanbaru Ditindak Lanjuti KPK

Laporan Dugaan Korupsi APBD Kota Pekanbaru Ditindak Lanjuti KPK

Written By Harian Berantas on Wednesday, February 22, 2017 | 1:35:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU– Kamis, 08 Desember 2016 lalu, DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP-LSM-KPK) telah menindaklajuti surat tanggapan laporan/pengaduan yang dikirim anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, terkait laporan dugaan korupsi dana APBD/APBD-P Pekanbaru tahun 2013-2014 yang diterima oleh anti rasuah atau KPK pada tanggal 25 Mei 2016 dengan surat laporan Nomor: 025/DPP.KPK/PKU/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016.
Surat KPK atas Laporan LSM KPK (17/02/2017)             Surat KPK atas Laporan LSM KPK (17/07/2016)
Surat anti rasuah atau KPK RI, bernomor, R.711/40-43/02/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017 tersebut, menanggapi adanya laporan yang disampaikan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), yang sebelumnya juga laporan telah ditanggapi olehKPK melalui surat tanggapan atas pengaduan ditanda tangani Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ranu Mihardja, sebagaimana surat KPK RI bernomor 3088/40-43/07/2016 pada tanggal 19 Juli 2016.

Terakhir, Rabu (22/02/2017) siang kemaren, Sekum DPP LSM KPK, B Anas di Sekretariatnya di Pekanbaru, menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,terkait dugaan penyimpangan dana APBD/APBD-P Pekanbaru, baik penanganan adanya dugaan korupsi anggaran bantuan sosial dan atau hibah bagi organisasi masyarakat pada tahun anggaran 2013 maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam kerjasama antara Pemko Pekanbaru dengan PT. Radic Wibawa Perkasa (RWP) dalam pengelolaan Pelabuhan Pemko Pekanbaru (Pelabuhan Ex PT. Caltex Pacifik Indonesia Rumbai)

“Saya telah menerima surat balasan dari KPK terkait laporan kasus dugaan korupsi dana APBD/APBD-P Pekanbaru Provinsi Riau. Surat balasan KPK itu diantar disekretariat DPP LSM KPK pada hari Rabu (22/02/2017) siang kemaren,” kata Sekretaris Umum LSM KPK, B Anas, Kamis  (23/02/2017) tadi pagi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Didampingi rekan organisasi lainnya di Kota Pekanbaru-Riau, B Anas mengungkapkan surat balasan KPK tersebut dikirim tanggal 17 Pebruari 2017 dan ditandatangani oleh Plt Deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat Hary Budiarto atas nama pimpinan KPK.

Dalam surat bernomor: R.711/40-43/02/2017, sifat segera, dengan perihal tanggapan atas informasi masyarakat yang ditujukan pada Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM-KPK), menanggapi surat tambahan laporan Ketum LSM KPK tertanggal 24 Mei 2016 dan tertanggal 07 Desember 2016 lalu  kepada KPK yang diterima tanggal Mei 2016 dan terakhir 8 Desember 2016 di Jakarta.

Dengan adanya surat itu, Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), B Anas dan rekan-rekannya merasa bersyukur karena pihak KPK telah membuktikan niat baiknya untuk menjerat setiap kejahatan korupsi yang merugikan masyarakat sesuai janji ketua KPK Agus Raharjo saat dan rekan pimpinan KPK lainnya saat terpilih jadi pimpinan di anti rasuah dalam memberantas setiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Parahnya menurut B Anas, jika seperti niat anti rasuah atau KPK yang memiliki reaksi cepat menanggapi setiap laporan kasus dugaan korupsi yang disampaikan oleh masyarakat, Okp/Mahasiswa/LSM dan lain sebagainya inidilakukan oleh aparat hukum kita di Kepolisian dan Kejaksaan yang ada di Provinsi Riau ini, mustahil masyarakat dari Riau takkan sejauh itu mendatangi lembaga anti rasuah di KPK untuk menyampaikan informasi kasus korupsi yang terjadi.

Bahkan baru-baru ini di Pekanbaru, salah satu dari penggiat anti korupsi/LSM dan media yang aktif yang turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyerapan informasi, justeru telah menjadi korban pelaporan di Kepolisian, karena kekuasaan semata yang dikaitkan dengan pelanggaran UU No. 11 tahun 2008.

Bahkan kelemahan korban pelapor tindak pidana korupsi tersebut, terkesan sengaja dicari-cari oleh oknum tertentu karena diduga memihak pada salah satu oknum pejabat yang tersandung dalam sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi sebut saja kasus korupsi anggaran Hibah/Bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang sebesar Rp272 miliar lebih, tuturnya. (Yan)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas