Headlines News :
Home » » Laporan Dugaan Korupsi APBD Inhu senilai Rp.201,8 Miliar Ditindaklajuti KPK

Laporan Dugaan Korupsi APBD Inhu senilai Rp.201,8 Miliar Ditindaklajuti KPK

Written By Harian Berantas on Sunday, February 12, 2017 | 1:20:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) terkait adanya dugaan korupsi APBDKabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2012,2013 dan 2014/2015.
Unit koordinasi dan supervsi pada bidang pencegahan anti rasuah (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK akan menelaah dan memeriksa berkas-berkas yang diserahkan LSM KPK tersebut.

“Sehubungan dengan surat pengaduan, No. LP.0295/LSM-KPK/XII/2016/RIAU tanggal 7 Desember 2016, bersama ini disampaikan bahwa pengaduan tersebut sebagai bahan informasi bagi unit Koordinasi dan Supervisi pada Bidang Pencegahan KPK” surat tanggapan KPK yang diterima LSM KPK, Sabtu (11/02/2017) kemaren dengan surat tertanggal 2 Pebruari 2017 ditandatangani oleh Deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, Ranu Mihardja atas nama pimpinan KPK.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (DPPLSM KPK), melaporkan kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Inhu Provinsi Riau tersebut, karena dugaan potensi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp.201,8 miliar.

Dalam berkas laporan yang diterima oleh KPK tanggal 08 Desember 2016 lalu tersebut, aktivis LSM KPK meminta dan mendesak  agar KPK bergerak cepat mengusut dugaan korupsi dalam penggunaan APBD Kabupaten Inhu Provinsi Riau yang selama ini terjadi.

Bukti berupa sejumlah dokumen yang diserahkan LSM KPK pada Kamis (08/02/2016) dan Bupati Inhu, Yopi Arianto merupakan pemangku kebijakan dalam pengelolaan keuangan di daerah setempat yang cukup bagi KPK untuk menyelidiki kasus ini.

“Saya berharap KPK bisa bergerak lebih cepat,” kata Sekum LSM KPK, B Anas usai melihat isi surat balasan KPK di Sekretariatnya, Pekanbaru, Minggu (12/02/2017).

B Anas menyatakan, pihaknya memiliki harapan yang besar kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini. Menurutnya, penyelewengan penggunaan APBD ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang besar.

Sedangkan, dugaan tindak pidana korupsi lainnya yaitu dugaan gratifikasi dari PT. Riau Bara Harum sebagai bentuk kompensasi eksploitasi/eksplorasi tambang Batu Bara di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Inhu-Riau, perlu diperhatikan dan usut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ujarnya berharap. (Yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas