Headlines News :
Home » » Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Siak Ditindak Lanjuti KPK

Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Siak Ditindak Lanjuti KPK

Written By Harian Berantas on Sunday, February 5, 2017 | 5:45:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, akhirnya menindaklanjuti laporan resmi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) tertanggal 08 Desember 2016 lalu, terkait dugaan rekayasa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah/lahan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2003-2006 yang berpotensi Rp28,1 miliar dan sebesar Rp80 miliar.
Surat tanggapan Pengaduan LSM KPK dari KPK RI, (04/02/2017) Pengurus DPW LSM KPK Bandung saat dampingi DPP di Gedung KPK, (8/12/2016)
“Saya telah menerima surat balasan dari KPK terkait pengusutan aliran dana pembebasan lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebab dana pembebasan tahun 2003-2004 dengan nilai sebesar Rp28,1 miliar salah bayar, ditambah lagi biaya ganti rugi tanah/lahan pada tahun 2006 sebesar Rp80 miliar.

Surat balasan KPK itu diantar disekretariat DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) pada hari Sabtu, (04/02/2017) siang kemaren,” kata Sekum LSM KPK, B Anas, Minggu (05/02/2017) usai memimpin rapat evaluasi kerja (RAKER) LSM KPK di sekretarinya, Jl. Nelayan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau.

Didampingi pengurus Dewan Pimpinanan Wilayah LSM KPK wilayah Provinsi Bandung di gedung KPK pada tanggal 08 Desember 2016 lalu, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat LSM KPK dari Pekanbaru-Riau mengungkapkan surat balasan KPK tersebut di kirim tanggal 27 Januari 2017 dan ditandatangani Deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat Ranu Mihardja atas nama pimpinan KPK.

Dalam surat bernomor: R.384/40-40-43/01/2017, sifat segera, dengan perihal tanggapan atas informasi masyarakat yang ditujukan pada Ketum LSM KPK di Pekanbaru-Riau, menanggapi surat resmitertanggal 08Desember 2016 kepada KPK.Surat itu ditembuskan kepada pimpinan KPK dan juga kepada deputi penindakan. 

“Disampaikan bahwa pengaduan tersebut sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus tersebut oleh penegak hukum setempat,” kata Ranu Mihardja dalam suratnya bernomor: R.384/40-40-43/01/2017.

Dengan adanya surat itu, Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Anas dan rekan-rekannya merasa bersyukur karena pihak KPK telah membuktikan niat baiknya untuk menjerat setiap kejahatan perampasan hak masyarakat dan tanah negara  yang merugikan perekonomian negara sesuai janji ketua KPK Agus Raharjo yang akan menindak tegas para oknum pelaku korupsi dan perusahaan illegal dan izin perkebunan yang ilegal.

“Ketua KPK Agus Raharjo saat mengikuti Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 Desember 2016 lalu di Provinsi Riau, mengultimatum perusahaan kelapa sawit dan akasia di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Siak yang bermasalah, serta mengusut para para terduga korupsi lainnya didaerah.

Jika masih ada hingga decline yang dijanjikan Ketua KPK, akan membawa proses perizinan yang bermasalah ke ranah hukum. Inilah kemudian sehingga kami dari LSM KPK tepat pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tanggal 08-10 Desember 2016 yang lalu itu menyampaikan laporan mengenai rekayasa ganti rugi tanah/lahan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siakyang diduga keras merupakan barang bukti milik negara dan kita bersyukur sudah ada balasan surat yang baru saja kemaren siang kami terima,” ungkap B Anas yang juga salah satu pengurus DPD Pekat Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) tingkat DPP, mendesak KPK mengusut aliran dana pembebasan lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebab dana pembebasan tahun 2003-2004 sebesar Rp28,1 miliar salah bayar, ditambah dana pembebasan tahun 2006 Rp80 miliar.

Elemen LSM anti korupsi dari Pekanbaru-Riau itu, menduga dana tersebut mengalir ke sejumlah oknum pejabat dan DPRD. “Ini harus diusut tuntas terutama mantan Bupati, Wakil Bupati dan Kabag Tata Pemerintahan Pemdakab Siak ketika itu yang dinakhodai H. Arwin AS,SH (mantan bupati), Drs H. Syamsuar Msi (sekarang bupati Siak),  Drs. H. Said Ariffadillah yang sekarang kadis DPPKAD Siak, dan kawan-kawan yang membuat kebijkan mengucurkan dana tersebut hingga terkesan memanipulasi dokumen-dokumen kepemelikan lahan dan rekayasa SPJ,” kata B Anas, Sekum LSM KPK, kepada Wartawan di Hotel Sultan Jakarta bulan Desember 2016 lalu.

Sementara, pengurus DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) daerah Kabupaten Siak, Yusnaim ketika dihubungi Wartawan di Kabupaten Siak-Riau membenarkan kalau anggaran pembebasan lahan tahun 2003-2004 sebesar Rp28,1 miliar dan tahun 2006 silam sebesar Rp80 miliar adalah salah bayar. Bahkan nama-nama masyarakat yang diklaim ada menerima ganti rugi atau sagu hati pembebasan lahan pun, banyak rekayasa/manipulasi.

“Laporan tentang permasalahan ganti rugi dan rekayasa-rekayasa sejumlah dokumen dalam pembebasan lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 silam itu benar. Bahkan dana sebesar Rp28,1 miliar dan Rp80 miliar itu, semuanya salah bayar, dan banyak yang di manipulasi,” kata Yusnaim.

“Wajarlah kalau lembaga anti rusuah itu yakni KPK turun tangan menangani kasus kejahatan yang merugikan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan para oknum pejabat aktif dan non aktif di Pemdakab Siak yang juga diduga melibatkan PT. TUM,” tegas Yusnaim. (Abidah).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas