Headlines News :
Home » » Kasus Korupsi Dana Proyek MY sebesar Rp494 Miliar Yang Diduga Melibatkan Calon Sekda Dumai Ir. M. Nasir, Berlanjut di KPK

Kasus Korupsi Dana Proyek MY sebesar Rp494 Miliar Yang Diduga Melibatkan Calon Sekda Dumai Ir. M. Nasir, Berlanjut di KPK

Written By Harian Berantas on Sunday, February 5, 2017 | 5:33:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), segera menindaklanjuti tanggapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terkait dengan laporan dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Ir. M. Nasir, M.Si yang kini digadang-gadang calon kuat Sekda Pemko Dumai dibawah kepemimpinan Walikota Dumai Provinsi Riau, Zul As.
   Surat tanggapan Pengaduan LSM KPK dari KPK RI                            Spanduk Penolakan Ir. M Nasir untuk dijadikan Sekda Kota Dumai

Adapun sejumlah data dan bukti korupsi tengah disiapkan lembaga anti korupsi di LSM KPK  untuk melengkapi koordinasi KPK dengan aparat penegak hukum terkait.

Menurut koordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Mistarudin, dalam keterangan tertulis yang diterima harianberantas.co.id di Pekanbaru, Minggu (05/02/2017) siang, tanggapan atas pengaduan telah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang diterima oleh LSM KPK, Sabtu (04/02/2017) siang kemaren dari anti rasuah atau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan surat Nomor: R/385/40-43/01/2017, Tanggal 27 Januari 2016 tersebut, diberikan setelah LSM KPK tingkat DPP, dua kali berturut-turut pada tanggal 24 Mei 2016 dan 08 Desember 2016 yang lalu melaporkan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan kawan-kawan yang saat itu dipimpin oleh Ir. M. Nasir, M.Si.

Adapun kasus dugaan korupsi yang dilaporkandengan nilai Rp.495.319.678. 000,00 atau sebesar Rp495 miliar itu, terkait pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang dilaksanakan secara tahun jamak atau multi years (MY) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan kontraktor pelaksana PT. Mawatindo Road Construktion, dan kontrak, Nomor: 600/PV-BM/SP-MY/X/2013/005,Tanggal Kontrak 28 Oktober 2013 sumber dana APBD.

Dan sebagai PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dikomandoi oleh Hurri Agustianri, SST, MT yang sekarang beralamat kantor di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jl. Pertanian tidak ada nomor, Kota Kabupaten Bengkalis.

Bukti-bukti tambahan yang dapat membuat pihak KPK lebih fokus lagi, sudah kami serahkan pada taggal 08 Desember 2016 lalu. Jadi, tidak ada lagi kesulitan bagi KPK untuk mencari bukti lain untuk kasus yang diduga telah merugikan keuangan daerah dan negara tersebut. 

Karena bukti manipulasi pencairan dana anggaran yang diduga untuk memperkaya diri dan kroni-kroni para oknum pejabat di lingkup dinas PU Bengkalis, termasuk terduga intinya Ir. M. Nasir, M.Si yang kini tetap dipertaruhkan sebagai calon Sekdako di Pemko Dumai Provinsi Riau.

Dijelaskan, KPK berdasarkan suratnya kepada Ketua Umum DPP LSM KPK di Pekanbaru-Riau, bahwa laporan/pengaduan yang telah diterima KPK pada tanggal 08 Desember 2016 lalu, sebagai tambahan informasi bagi penindakan anti rasuah atau KPK. Dimana pada tanggal 24 Mei 2016 lalu juga, kasus dugaan korupsi dana proyek tahun jamak atau MY di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 sebesar Rp495 miliar itu telah dilaporkan dan dikoordinasikan oleh aktivis LSM KPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta. 

Untuk itu, KPK harus benar-benar mengedepankan objektivitas agar pemberantasan korupsi benar-benar terwujud di wilayah Provinsi Riau ini.

Disamping itu, kebencian masyarakat terhadap pejabat yang berperilaku korup dana APBD/P maupun APBN selama ini, media ini menerima  pesan dari masyarakat Kota Dumai Provinsi Riau lewat via email redaksi skuberantas@yahoo.co.id, Sabtu (04/02/2017) malam.

Dimana masyarakat kota Dumai Provinsi Riau meminta dan menaruh harapan mereka kepada pimpinan media harianberantas ini dan DPP LSM KPK, agar segera menyurati Walikota Dumai, Zulkifli AS, dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, untuk membatalkan dan menolak mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, Ir. M. Nasir, M.Si itu sebagai Sekda Dumai, keluh warga yang disertai dengan kiriman sebuah gambar/spanduk kepada Redaksi yang bertulisan;

“Kami Dari Tim Relawan Zul AS-Eko, Menolak Ir. Muhammad Nasir Untuk Dijadikan Sekda Kota Dumai dengan Alasan Terindikasi Kasus Hukum Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”

Namun, keluhan dan keterangan dari warga masyarakat Kota Dumai yang tak rela Sekda Kota Dumai dipimpin oleh Ir. M Nasir, karena tersandung dalam kasus hukum korupsi, masih dalam telaah bagi aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK.

Pasalnya, kasus hukum korupsi yang diduga melibatkan mantan Kadis PU Bengkalis, Ir. M Nasir itu di KPK, masih dalam kategori dugaan. Namun demikian, untuk menjaga martabat dan marwah kota Dumai yang lebih baik kedepan, LSM KPK akan menyampaikan surat resmi kepada Walikota Dumai maupun kepada Gubernur Riau.

Itupun, surat yang akan disampaikan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tersebut, sebatas bahan pertimbangan bagi Walikota Dumai dan Gubernur Riau sesuai keluhan masyarakat kota Dumai yang bimbang terhadap Ir. M Nasir jika terpilih sebagai Sekdako Dumai kedepan.

Ir. M Nasir sendiri ketika kontak person miliknya dihubungi Wartawan guna konfirmasi, tak diangkat. Bahan konfirmasi tertulis yang disampaikan media beberapa bulan yang lalu pun, belum terjawab. Demikin PPTK proyek yang diduga bernuasa KKN itu, Hurri Agustianri, SST, MT saat dihubungi tak ada jawaban. (Eta/Is)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas