Headlines News :
Home » » FPII: DPR RI Harus Panggil Dewan Pers Terhadap Penerapan Bar Code dan Ferifikasi Media

FPII: DPR RI Harus Panggil Dewan Pers Terhadap Penerapan Bar Code dan Ferifikasi Media

Written By Harian Berantas on Saturday, February 11, 2017 | 12:09:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sejumlah kalangan mengencam kebijakan Dewan Pers menerapkan Bar Code dan Ferifikasi Media Mssa di Indonesia baik cetak, online dan Televisi. Kecaman ini berdatangan dari berbagai pihak, sebut saja Forum Pers Indepen Indonesia ( FPII ), mendatangi Gedung DPR RI, untuk menyampaikan aspirasi para Jurnalis yang ada di Indonesia.
Tim FPII bersama Anggota DPR RI, Tantowi di Gedung Nusantara DPR RI.
Kedatangan Forum Pers Indepen Indonesia ( FPII ) ini untuk meminta Pimpinan DPR RI segera memanggil Ketua Dewan Pers terkait adanya penerapan Bar Code dan Ferifikasi terhadap media di Indonesia yang di anggap interfensi kinerja para jurnalis di Indonesia dan mempermudah Negara lain mengobok-obok NKRI yang kita cintai ini.

Menurut FPII yang di sampaikan ke DPR RI dan disambut hangat anggota DPR RI, Tantowi Yahya, terkait kebijakan Dewan Pers tersebut sangat prematur dan tergesa-gesa. Kebijakan Dewan Pers ini juga dianggap FPII menghalangi kebebasan pers dan kemungkinan adanya peranan pihak lain untuk menekan Negara Indonesia melalui Dewan Pers.

Atas dasar itulah para insan pers berinisiatif membentuk Forum Pers Independen Indonesia sebagai wadah dan langkah awal dilakukan sebuah petisi untuk Dewan Pers. Sejak digulirkan 4 hari lalu, FPII telah merangkul sekitar 127 insan pers seluruh Indonesia membuat petisi agar DPR RI memanggil Dewan Pers untuk Rapat Dengar Pendapat atau hearing dengan FPII.

“Kami adalah pekerja pers dan ini adalah profesi kami. Kami sangat menyayangkan kebijakan Dewan Pers yang menyalah artikan keberadaan kami sebagai garda terdepan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga kami tidak dianggap,” ujar Opan salah satu penggagas berdirinya Forum Pers Independen Indonesia (FPII ).
 Ketika ditanyakan langkah langkah kedepannya, Petisi untuk RDP sudah masuk ke Komisi I DPR RI.

Tantowi Yahya, salah seorang anggota Komisi I DPR RI saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI mengatakan, permasalahan ini memang harus disikapi dengan serius dan bijak. Masalah ini memang menjadi permasalahan nasional dalam dunia jurnalis.

“Kebijakan Dewan Pers dianggap tidak objektif dan terkesan membatasi ruang gerak Pers yang tidak sesuai UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,” kata Tantowi.

Masih menurutnya, kebijakan yang yang dikeluarkan Dewan Pers terkait verifikasi dan kode barcode dan Ferifikasi itu ada asumsi pesanan politik dan bisnis di dalamnya serta untuk menekan gejolak yang telah menjadi viral dengan sebutan hoax.

"Utusan insan pers yang tergabung dalam FPII ke Dewan Pers bukan hanya meminta verifikasi dan barcode dikaji ulang tetapi memang belum tepat waktunya untuk diumumkan ke publik." Ujar Opan, seperti dilansir Radarindonesianews.Com.

Ditambahkan Opan, kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers tersebut terlalu dini padahal di UU Pers tidak ada perintah barcode dan ferifikasi media. Dewan Pers hanya pelaksana UU Pers dan bukan untuk mengambil keputusan sepihak.

Untuk itu Forum Pers Independen Indonesia (FPII) meminta Komisi I DPR RI segera menggelar RDP yang dihadiri pengurus inti Dewan Pers dengan kami, hingga terbentuk komunikasi yang sehat guna menyelesaikan konflik nasional yang melibatkan insan pers diseluruh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan aspek sosial ekonomi. ( Tim )
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas