Headlines News :
Home » » Eksepsi Heru Wahyudi Terdakwa Korupsi Bansos Bengkalis, Dimentahkan Hakim Tipikor

Eksepsi Heru Wahyudi Terdakwa Korupsi Bansos Bengkalis, Dimentahkan Hakim Tipikor

Written By Harian Berantas on Tuesday, February 7, 2017 | 5:18:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU-- Senin (06/02/17) siang, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, menolak eksepsi dengan terdakwa Heru Wahyudi, Ketua DPRD Bengkalis.

Majelis Hakim Tipikor PN Pekanbaru yang menyidangkan perkara korupsi dana bantuan sosial atau Bansos Bengkalis dengan terdakwa DPRD, Heru Wahyudi,menolak bantahan dakwaan atau eksepsi yang diajukan terdakwa HeruWahyudi.

Pasalnya, materi bantahan yang diajukan terdakwa tidak memenuhi unsur yang berhubungan dengan pokok materi dakwaan Jaksa.

"Kami majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa dan memerintahkan jaksa untuk dapat menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya," kata Majelis Hakim yang diketuai Joni SH, dalam sidang dengan agenda putusan sela, Senin (06/02/17) siang. Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012 silam tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budhi Fitradi SH, akan menghadirkan saksi-saksi pada sidang pekan depan.

Berdasarkan dakwaan jaksa, perbuatan terdakwa pada korupsi dana hibah Bansos Kabupaten Bengkalis itu terjadi tahun 2012 lalu. Saat terdakwa duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis.

Dimana saat itu Pemkab Bengkalis mengalokasikan dana Bansos/Hibah dengan nilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar.

Dalam pengalokasiannya, ditemukan 2.000 bahan proposal lembaga sosial fiktif yang diduga dilakukan secara berjemaah oleh para Legislator periode 2009-2014 dan Herliyan Salehselaku Bupati Bengkalis periode 2010-2015.

Atas perbuatannya, Heru Wahyudi dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam perkara ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sebelumnya telah memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 silam itu yakni, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hudayat Tagor.

Dan terakhir, Selasa 11 Oktober 2016 yang lalu, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan juga sudah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof dengan hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama.

Senin dan Kamis (16-19/02/2017) sebulan lalu,secara resmi pihak dari Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK mengungkap dugaan keterlibatan para Legislator periode 2009-2014 dalam kasus yang sama.

Pasalnya, dari catatan dan data yang ada, masih terdapat banyak nama Legislator periode 2009-2014 yang diduga terindikasi didalamnya dan belum terjamah oleh hukum. 

Namun sebagai rasa kepedulian dan desakan untuk menuntaskan kasus korupsi bantuan sosial Bansos/Hibah sebesar Rp272,2 miliar yang diduga dilakukan berjamaah pada tahun 2012 tersebut, LSM KPK secara gamblang kembali membeberkan keterlibatan pihak lain termasuk dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin selaku mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dan telah dilaporkan ke Polda Riau

Bahkan aktivis LSM KPK, sudah mengungkap berbagai fakta terjadinya kasus dugaan penyimpangan, pelanggaran (KKN) alokasi anggaran Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 tahun 2012 silam tersebut.

Pasalnya, kasus korupsi dana Bansos/Hibah yang diduga dilakukan berjamaah para Legislator dan Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis ketika itu, berawal ketika keputusan Gubernur Riau dengan No: Kpts 133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Bansos/Hibah,kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 sebesar Rp67.661.259.000 atau sebesar Rp67,6 miliar yang telah disampaikan kepada Bupati Bengkalis tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Terungkap, dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial/hibah yang terindikasi dilakukan wakil rakyat atau DPRD Bengkalis periode 2009-2014 salah satunya, Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD yang menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota yang dilanjutkan Bupati/Walikota, dan bukan justru “DPDR” mengusulkan dana Bansos/Hibah yang berunjung pada proposal dan SPJ fiktif dan pelanggaran lainnya.

Selain itu, bentuk dan desakan lain agar kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272 miliar tersebut terungkap secara terang benderang lagi, LSM KPK bersama DPD PEKAT IB Kota Pekanbaru bertekad akan bersurat ke Kapolda Riau, Kejati Riau, Kapolri, kompolnas dan Presiden RI.

Demikian ditegaskan ketua investigasi LSM KPK, Choirul Anam, dalam rapat evaluasi kerja (REK) Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, di sekretariatnya, Jl. Nelayan-Rumbai Kota Pekanbaru, Minggu (05/02/2017) kemaren.

Choirul Anam pun kepada Wartawan mengungkapkan, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, sebagai elemen masyarakat multifungsi memperjuangkan segala aspek mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan aparatur pemerintah dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan tak kalanya lagi, melaporkan kepada penegak hukum, temuan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, didalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBD/ APBN, Loan bantuan hibah atau pinjaman dari luar negeri untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Kita wajib  memberikan peringatan-peringatan atau warning kepada lembaga hukum terkait penegakan hukum yang jelas. “Jadi, penegakkan hukum itu wajib dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya lagi, surat yang akan dikirim lembaganya ke lembaga hukum nantinya, bukan hanya desakan terhadap penuntasan kasus korupsi lain yang telah dilaporkan ke lembaga Kepolisian dan Kejaksaan seperti dugaan korupsi dan pemalsuan tanda tangan pada dokumen proyek pembangunan jembatan sungai Kelakap di Kabupaten Siak tahun 2014 dengan nilai Rp9 miliar, kasus penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diduga dilakukan oknum mantan Camat setempat bersama kawan-kawan.

Lebih dari itu, mencakup semua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilaporkan maupun sedang dalam proses. Salah satunya kasus Bansos/Hibah Bengkalis sebesar Rp272,2 miliarpada tahun 2012.

Choirul Anam pun membantah akan mendesak Kapolri lewat aksi damai di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2017 mendatang.

Namun ia menegaskan, pihaknya hanya akan melakukan Audensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian maupun kepada Bapak Presiden RI, Jokowidodo dan Komisi III DPR RI, sekaligus menyampaikan surat laporan dan bahan bukti dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berpotensi sebesar Rp272 miliar itu pada tahun 2012 silam tersebut.

“Aksi damai yang telah kita rencanakan beberapa bulan yang lalu itu tidak ada. Tugas kita, tetap memberikan pengawasan terhadap penegakan semua kasus hukum. Apalagi penegakan hukum ini harus dilakukan. Kalau tidak, imbasnya akan luas,” jelas Choirul Anam.

Ditegaskan, lahirnya kesimpulan/keputusan untuk audensi dan menyurati kembali lembaga hukum tersebut, bukan atas desakan maupun adanya tekanan dari pihak manapun. Sudah menjadi kewenangan lembaga kontrol sosial untuk mengawasi dan mengontrol setiap persoalan yang terjadi.

“Kita mendesak kepada kepolisian, kejaksaan bahwa penegakan hukum itu harus dilaksanakan, dan tidak bermain-main dengan kasus yang ada. Mari kita kontrol dan awasi bersama,” ungkapnya.

Disinggung soal surat laporan dugaan keterlibatan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, Amril Mukminin dan kawan-kawan padakasus korupsi dana Bansos/Hibah sebesar Rp.272.277.491.850 tahun 2012, sebagaimana laporan resmi yang telah diterima Kapolda Riau Bapak Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara dari lembaganya (LSM KPK) beberapa waktu lalu di Polda Riau,Choirul Anam mengaku masih menunggu jawaban dan perkembangan prosesnya seperti apa dari Polda Riau.

“Laporan tambahan yang sudah diterima oleh Bapak Kapolda Riau, kita masih menunggu dan tetap mengontrol dan awasi. Yang penting, kami tindak lanjuti dulu surat laporan dan pengaduan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan Komisi III DPR RI pada bulan Desember 2016 lalu.

Setelah itu, kita lihat perkembangan kasusnya seperti apa. Memang harapan kita, Polda Riau segera tuntaskan semua kasus, supaya masyarakat bisa tahu dan tenang, serta tidak menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin selaku anggota Banggar DPRD Bengkalis dalam kasus yang sama, dan juga sudah Terlapor di Kepolisian, saat di klarifikasi/konfirmasi awak media dan LSM beberapa bulan lalu, tak ada jawaban. Hendphon genggamannya ketika dihubungi pun tak aktif.

Demikian legislator/anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang kontak person mereka diketahui media ini juga tak aktif.

Namun demikian, Kamis (19/01/2017) lalu, Kapolda Riau, Irjen Polisi Zulkarnain Adinegara pada kesempatan gelar audiensi/klarifikasi dikantornya terkait perkembangan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 tersebut berjanji, bahwa berkas laporan yang diterima pihaknya, tetap ditindak lanjuti. (Anas)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas