Headlines News :
Home » » Dalam Putusan Hakim Disebutkan Telah Memperkayakan Diri, Jika Amril Tidak Benar Tersandung Bansos/Hibah Rp272 Miliar Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Harus Minta Maaf ke Bupati Bengkalis

Dalam Putusan Hakim Disebutkan Telah Memperkayakan Diri, Jika Amril Tidak Benar Tersandung Bansos/Hibah Rp272 Miliar Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Harus Minta Maaf ke Bupati Bengkalis

Written By Harian Berantas on Sunday, February 19, 2017 | 1:55:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Adanya dugaan perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan  informasi yang dialami awak media dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP-LSM-KPK), sebagaimana laporan Bupati Begkalis, Amril Mukminin  ke Polda Riau dengan laporan polisi, No. STPL/10/I/2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017, serta pernyataan Amril Mukminin di media online pantauriau.com, media cetak Posmetro Mandu, ditambah dengan isi surat Ditreskrimsus Polda Riau kepada SPS cabang Riau, No.R/56/II/2017/Reskrimsus tanggal 12 Pebruari 2017, aparat penegak hukum didesak minta maaf ke Bupati Amril Mukminin.
Bupati, Amril Mukminin                   Vide berita media Posmetro Mandau yang bermotto Dekat, Akurat Dan Hemat
Demikian pernyataan Kuasa Hukum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Yunaldi, SH, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/02/2017) sore. Kuasa Hukum LSM KPK, Yunaldi SH, mendesak Polri dan Kejaksaan untuk menjelaskan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran batuan sosial atau Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar tahun 2012 yang dilaporkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) kepada Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Kapolda Riau dan Kejati Riau tanggal 01 Oktober 2013 silam.

Kasus luar biasa itu diduga melibatkan beberapa orang lagi anggota legislator dan eksekutif, termasuk Bupati Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Namun, Amril Mukminin menyatakan tidak benar, walaupun Amril Mukminin ada disebutkan dalam dakwaan Jaksa dan dua putusan (alat bukti) para terdakwa yang telah di vonis hukuman penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Provinsi Riau.
Putusan Terdakwa, An, Jamal Abdillah (Mtn Ketua DPRD)-Herliyan Saleh (Mtn Bupati) Dok/Liputan Tim harianberantas dan LSM KPK
“Apakah isi dakwaan Jaksa dan putusan Hakim Pengadilan Tipikor itu rekayasa, serta kekeliruannya dari Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Riau bahwa Amril Mukminin dkk itu disebutkan telah memperkayakan diri?.

Jika itu rekayasa dan semborono disebutkan, Polri, Kejaksaan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Pekanbaru Provinsi Riau, harus minta maaf kepada Bupati, Amril Mukminin dan beberapa legistor lainnya, termasuk ke publik agar tidak ada penyesatan perkara kasus hukum korupsi yang terjadi”, kata Yunaldi.

Jika dakwaan Jaksa dan putusan Hakim Pengadilan Tipikor itu tidak benar serta ada kesalahan awalnya dari Mabes Polri dan Polda Riau, Yunaldi sangat menyayangkan kejadian dalam menjalankan supermasi hukum di negeri ini. 

Hal itu menurut dia, menunjukkan bahwa penyidik hukum pada tingkat pertama di Kepolisian, Kejaksaan dan terakhir pada tingkat Pengadilan selaku pemutus akhir perkara, menunjukkan bahwa penyidik Polri, Jaksa dan Hakim Pengadilan tidak cermat, tidak profesional dalam menjalankan supermasi hukum.

Dengan adanya dugaan ketidakbenaran itu sesuai bukti laporan Amril Mukminin ke pihak Kepolisian di Polda Riau dan keterangannya di media, termasuk bukti surat Ditreskrimsus Polda Riau ke pihak SPS cabang Riau beberapa waktu lalu, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus menjelaskan kebenaran dan kepastian hukum adanya disebutkan Amril Mukminin dan kawan-kawanya dalam dakwaan, putusan para terdakwa atas kasus korupsi yang sama, ujarnya.

Yunaldi melanjutkan, jika semuanya itu tidak benar, Amril Mukminin dan kawan-kawan yang telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa dan didalam putusan Hakim, Amril Mukminin dapat menuntut Polri, Jaksa dan Pengadilan.

Dengan terjadinya dugaan tersebut, nama baik Amril Mukminin sudah dicemarkan dan terjadi kriminalisasi terhadap kepala negeri junjungan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Polri, Jaksa dan Pengadilan bisa dituntut agar minta maaf ke Bupati. Bukan sebaliknya, penggiat anti korupsi/LSM dan media yang aktif dan turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyerapan informasi terpendam diangkat kepermukaan sebagai satu bahan positif, guna meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dan perubahan kearah yang lebih baik, justeru dilaporkan ke Polisi karena kekuasaan semata, tuturnya.

Sabtu 07 Januari 2017 lalu, Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis, medatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT) Polda Riau, melaporkan Pemimpin Redaksi awak media ini dan LSM KPK, dengan bukti surat tanda penerimaan laporan  No. STPL/10/X/2016/RIAU, atas tuduhan dugaan tindak pidana “Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik melalui media massa dan elektronik sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat 2 atau pasal 27 jo 45 undang-undang No. 11 tahun 2008.

Berdasarkan laporan sang Bupati kepihak Kepolisian di Polda Riau dengan nomor laporan, STPL/10/X/2016/RIAU tanggal 07 Januari 2017 tersebut,  kepada salah satu media online pantauriau dan media cetak posmetro mandau, Amril Mukminin mengaku korban dan tidak tersandung dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 itu.

Akan tetapi, awak media dan beberapa Ormas di Kota Pekanbaru ketika mencermati dan membandingkan berita yang dimuat media harianberantas termasuk Laporan dugaan korupsi Bansos/Hibah yang telah ditanggapi oleh Kapolri dan telah ditindaklanjuti kepada Kapolda Riau  melalui surat, Nomor: R/679/III/2014/Itwasum Tanggal 7 Maret 2014, dan surat bernomor: R/436/III/2015/Itwasum tanggal 11 Maret 2015, serta merujuk pada berbagai perundang-undangan dan konstitusi yang berlaku, Bupati, Amril Mukminin diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan undang-undang, melanggar berbagai jaminan HAM dalam UU No. 39 tahun 1999, pelecehan terhadap UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, kekeliruan dalam penerapan UU No. 11 tahun 2008, pelecehan terhadap UU Dasar, terutama pasal 28, pengabaian terhadap pasal 63 ayat (2) KUHP, pengabaian terhadap pasal 61 KUHP ayat (1) KUH Pidana.

Menyikapi pernyataan Bupati, Amril Mukminin kepada media online pantauriau dan media cetak posmetro mandau beberapa waktu lalu itu, belum diketahui oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. “Senin aja, saya belum tahu informasinya, singkat Kasipenkum Kejati Riau, Mispidauan, SH.MH dalam pesan singkat, Sabtu sore (18/02/2017).

Sementara Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat tanggapannya diminta harianberantas, Sabtu (18/02/2017) mengatakan, tentu saja hak semua orang membantah terlibat dalam suatu apapun. Dan sebaliknya untuk membuktikan seseorang terlibat dalam suatu kasus adalah kewajiban penyidik kalau masih dalam penyidikan. Kalau kasus korupsi tentu penyidiknya bisa dari polisi atau kejaksaan dan KPK, bukanlah suatu putusan hakim dalam perkara orang lain apakah bisa menyatakan seseorang yang lain bisa dinyatakan bersalah, ujar Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.

Bupati Amril Mukminin selaku anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 ketika dihubungi awak media lewat via hendphon pribadinya, tak diangkat. konfirmasi pesan singkat (sms), maupun konfirmasi/klarifikasi tertulis sebelumnya, belum terjawab.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 itu terjadi, berawal ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Hibah, sebesar Rp67.661.259.000 atau Rp67,6 miliar kepada Bupati tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama Ketua DPRD/Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Sehingga anggaran Bansos/Hibah yang resmi ditetapkan oleh Mendagri melalui Gubernur sebesar Rp67,6 miliar itu, telah dirubah oleh Bupati dan DPRD Bengkalis periode 2009-2014 menjadi Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar tanpa prosedur.

Dugaan ini, telah terungkap dalam persidangan para terdakwa di Pengadilan Tipikor. Dimana terdakwa Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis, tidak melaksanakan petunjuk atau hasil eveluasi Gubernur Riau sesuai keputusan Gubernur No. 133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang hasil eveluasi rancangan Perda Kabupaten Bengkalis tentang APBD, dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD tahun 2012 dan keputusan Gubernur No: Kpts.788/X2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang evaluasi rancangan Perdakab Bengkalis, rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Bengkalis tentang Ranperda APBD/APBD-P dan RANPERBUP tentang penjabaran APBD/APBD-P tahun 2012 yang didalam RANPERDA dan RANPERBUP termasuk alokasi belanja Bansos/Hibah sebagaimana ketentuan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dimana seharusnya berdasarkan evaluasi Gubernur pada APBD murni Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 ketika itu, khusus alokasi belanja Bansos/Hibah sebesar Rp67.661.259.000. Namun Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ketika itu, merubah alokasi dana Bansos/Hibah tersebut pada APBD Perubahan tahun 2012 menjadi sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272,2 miliar.

Akibatnya, tindakan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan para oknum anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 bersama para oknum pejabat tinggi dilingkup Pemdakab Bengkalis merubah jumlah alokasi dana Bansos/Hibah tahun 2012 sebesar Rp272,2 miliar tersebut, dinilai sangat bertentangan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan UU No. 27 tahun 2009.

Dimana DPRD Kabupaten memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya hanya diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati.

Dugaan pelanggaran lain, penjabaran dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 1 tahun 2012 tentang perubahan peraturan DPRD No. 1 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis pasal 2 bahwa fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan, dan bukan difungsikan menikmati bantuan dana untuk kelompok masyarakat dan bantuan kepada keagamaan yang dialokoasi dengan anggaran bantuan sosial (Bansos/ Hibah), dan sebagainya. (an/yan)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas