Headlines News :
Home » » Berpotensi Rugikan Negara, Ratusan Miliar Aset Tanah di Pemko Dumai Dipertanyakan

Berpotensi Rugikan Negara, Ratusan Miliar Aset Tanah di Pemko Dumai Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Friday, February 24, 2017 | 8:59:00 PM

HARIANBERANTAS, DUMAI- Banyak aset Pemko Dumai berupa tanah, setakat legalitasnya yang tak jelas, terutama sekali pada bangunan gedung DPRD dan Kantor Walikota Dumai serta lahan kosong lainnya yang terdapat di tujuh kecamatan.

“Parahnya aset tetap dalam neraca Rp2 triliunan tidak bisa dirinci dan tidak didukung dengan data jumlah lokasi, status. Dari nilai tersebut terdapat asset tetap berupa tanah sebesar Rp252 miliar belum bisa dibuktikan kepemilikannya,” tegas Prapto Sucahyo politisi muda energik Partai Demokrat Dumai.


Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Dumai ini menyentil statemen pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai, Afifuddin yang menyebut bahwa aset daerah tetap terjaga aman dan tidak akan hilang dalam proses perpindahan, atau mutasi dampak kebijakan perubahan organisasi perangkat daerah baru. “Mana Aset Tanah milik Pemko Dumai yang sudah jelas legalitasnya??” ungkapnya. 

Perlu diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan LHP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2012, BPK RI masih menemukan 45 bidang tanah milik Pemko Dumai yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. 

Sebenarnya, tata kelola asset khususnya tanah, oleh Pemko Dumai yang amburadul tersebut sudah cukup jelas dan terang benderang. Hal itu dapat dilihat dari keberadaan plang tanah milik Pemko Dumai dihalaman perkantoran gedung pemerintahan yang kebanyakan tidak bertuliskan  keterangan apapun alias kosong.

Sebagai contoh, hal itu dapat kita temukan dijalan Perwira sekitar perkantoran Walikota dan DPRD Kota Dumai. Ironisnya, pada TA 2017 ini DPRD Dumai berencana melakukan renovasi ruang sidang paripurna dengan anggaran perencanaan sebesar Rp600 jutaan, yang mungkin nilai proyeknya sekitar Rp.30an milyar.Pertanyaannya, bagaimana mungkin nilai perolehan atas pembangunan gedung tersebut dapat dihitung sebagai aset jika legalitas tanah atas bangunan tersebut tak jelas...?!!

Khusus untuk pengelolaan asset tetap berupa tanah, Pemko Dumai memang sudah luar biasa berani meskipun dana yang dikucurkan sudah puluhan bahkan mungkin ratusan miliar untuk pengadaan tanah.

Bayangkan saja, saking beraninya bahkan terhadap tanah yang belum disertifikatkan atasnama Pemko Dumai-pun dapat dipindahtangankan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan/disertakan sebagai modal daerah pada BUMD, yakni PT. Pembangunan Dumai. Terang saja, penyertaan modal Pemko Dumai dalam bentuk barang berupa tanah seluas 51 hektar yang terletak di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD sesuai Pasal 4 ayat (2) tersebut belum dapat dinilai dan disajikan sebagai asset dalam laporan keuangan PT. Pembangunan Dumai. 

Demikian pula halnya yang terjadi baru-baru ini pada BUMD PDAM Kota Dumai. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan PDAM dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai, No. 317/Aset/2013. Salah satu objek yang dijadikan sebagai modal awal pada PDAM PT. Tirta Dumai Bersemai adalah tanah dan bangunan yang terletak di jalan Jenderal Sudirmansenilai Rp.16,2 milyar. 

Pertanyaannya, dari mana nilai perolehan tersebut didapatkan jika tanah yang dimaksudkan termasuk areal konsesi PT. CPI..??!! 

Selain itu, sebagian besar pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Pemko Dumai jelas-jelas tidak menjamin keamanan asset. Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Semester I tahun anggaran 2013 pada Pemko Dumai dan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau periode pemantauan per 30 Juni 2013 pada Pemko Dumai, diketahui bahwa dari belanja modal tanah (termasuk bangunan yang digantirugi) sebesar Rp.23.134.671.308,-, untuk sarana perkantoran, sarana  pendidikan, kawasan industry dan sarana umum lainnya pada Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh bagian pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai, terhadap asset tetap tanah senilai Rp.18.009. 792.213,- dengan luas minimal 772.310 m² belum disertifikatkan atasnama Pemko Dumai.

Berdasarkan konfirmasi lisan BPK RI Perwakilan Riau kepada bagian pertanahan didapatkan keterangan bahwa tanah pengadaan tahun 2007 tersebut masih atasnama Pemilik lama sehingga belum memiliki kepastian hukum. 

Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bahwa: “Barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan”; dan Pasal 46 ayat (1) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa: “BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah”.

Saran kami, sebaiknya penegak hukum melakukan chek and richek dalampersoalan tersebut. Sebab, dalam pengadaan tanah tahun 2007 tersebut patut diduga telah terjadi adanya tindak pidana korupsi.

Sedangkan menyikapi pernyataan Walikota Dumai yang berupaya menyelesaikan persoalan tanah konsesi beberapa hari yang lalu, hal itu tentu perlu diapresiasi, meskipun mungkin sebagian besar masyarakat yang bermukim disitu sudah tidak terlalu berharap.

Hal itu dapat segera terwujud, dan hal itu bukanlah tanpa alasan. Sebab, jangankan menyelesaikan tanah konsesi, tanah tempat berdirinya kantor Walikota dan DPRD saja sampai hari ini belum disertifikatkan atasnama Pemko Dumai sehingga asset Tanah serta Gedung dan Bangunan perkantoran tersebut tidak jelas nilai perolehannya. (rozali).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas