Headlines News :
Home » » Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum

Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum

Written By Harian Berantas on Friday, January 6, 2017 | 12:49:00 AM

HARIABERANTAS, PEKANBARU- Kepolisian Daerah (Polda) Riau diminta untuk tidak melindungi Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin, yang diduga tersandung dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272 miliar lebih pada tahun 2012.
Bupati, Amril dan Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnaindi saat silaturahim Senin (10/10/16)  & Heru Wahyudi saat digiring Jaksa menuju mobil tahanan, Rabu (4/1/17)
Siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi berjamaah ini  harus diproses hukum, termasuk Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

“Bukti titik terang adanya dugaan keterlibatan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di dalam kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah di daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar itu sudah jelas. maka ia harus diproses sesuai hukum yang berlaku, sebab tidak seorang pun yang kebal hukum di negeri ini,” tandas ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Didit SH, kepada Wartawan lewat via seluler, Kamis (05/01/2017) sore seraya menginformasikan jika pihaknya masih menunggu jawaban klarifikasi resmi yang dikirim lembaganya ke Presiden RI, Komisi III DPR RI dan Kapolri pada bulan Desember 2016 lalu di Jakarta.

Tokoh aktivis LSM anti korupsi (LSM KPK) yang juga Wartawan senior di salah satu media nasional terbitan Jakarta itu mengatakan, supermasi hukum harus ditegakan, sehingga siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum.

Aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) ini meminta Polda Riau transparan dalam memproses kasus korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis-Riau sebesar Rp272 miliar lebih itu, sehingga tidak ada penilaian miring terhadap kinerja Korps Bhayangkara tersebut.

Amril Mukminin, diduga ada terlibat dalam penyerapan anggaran Bansos/Hibah tersebut, saat ia menjabat anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Didit mengaku, semua berkas kasus ini telah diserahkan lembaganya ke Polda Riau, Kejati Riau, Kapolri, Presiden, DPR RI dan juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta mulai dari tahun 2013, 2015 dan 2016 lalu.

“Ini kasus ditangani oleh Bareskrim Polri dan Polda Riau sejak tahun 2013 silam. Sebelum penyidikan maupun ketika memasuk penyidikan semua berkas perkara kita serahkan dan kita terima tanda terima penyerahan laporan yang didudukung dengan bukti-bukti,”  jelasnya.

Didit menegaskan, kasus ini belum ada ¼% yang ditindaklanjuti, karena Bupati Amril Mukminin terlibat di dalamnya. “Yang jadi persoalan kenapa Korps Bhayangkara tidak serius mengusut kasus yang jelas-jelas menindas sejumlah masyarakat kecil itu? Apakah karena Bupati yang terlibat di dalamnya sangat aktif silahturahmi dengan beberapa oknum petinggi Polri, sehingga Amril Mukminin sendiri dianggap sebagai saksi dalam in casus?. Dan bila dugaan ini benar, maka lembaga hukum mana lagi rakyat di republik ini menyampaikan keluhan jika hak mereka dirampas oleh Oknum-oknum pejabat tertentu? ” tandas Didit.

Diberitakan sebelumnya, setelah indikasi kejanggalan penyelidikan oleh Polda Riau maupun BPKP dalam menangani perkara dugaan korupsi dana Bansos/Hibah tersebut diketahui oleh LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, aktivis anti korupsi tersebut langsung bertindak menindaklanjuti kasus tersebut ke lembaga Ombudsman RI hingga lembaga Presiden RI, DPR RI dan juga kepada Kapolri di Jakarta.

Maksud dan tujuan laporan LSM KPK yang diterima Ombudsman RI, Presiden RI, DPR RI dan Kapolri itu, meminta  ada tekanan tegas dan pengawasan khusus kepada Polda Riau dalam menuntaskan perkara korupsi tanpa ada indikasi atau dugaan keberpihakan seperti yang terjadi dalam pengusutuan kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen dibalik penyimpangan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap Kabupaten Siak sebelumnya di Polda Riau.

Alhasilnya pun, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau sejak bulan Mei 2016, baru ditahan pada tanggal 30 Desember 2016.

Sementara para terduga lainnya seperti Bupati Amril Mukminin dan kawan-kawan, terkesan dibiarkan dengan cara hanya dijadikan sebagai saksi saja oleh pihak Kepolisian.

“Berkas yang kita terima kemaren dari Polda Riau, hanya satu. Cuman berkas Ketua DPRD Bengkalis itu saja yang kita terima, terang Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Mispiduan, kepada harianberantas.co.id, Kamis (05/12/2017) sore.

Sementara Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain saat dikonfirmasi harianberantas, Kamis (05/01/2017) melalui Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, “sementara ia (Bupati Amril Mukminin), sudah kita melibatkannya sebagai saksi. Artinya, kita masih mendalami kasus itu, kata Guntur Aryo Tejo.
Benarkah Proyek senilai Rp19,8 miliar diatas titipan salah satu oknum untuk mengamankan salah satu pejabat tinggi yang tersandung korupsi Bansos sebesar Rp272 Miliar di Kabupaten Bengkalis? Kita tunggu berita hasil investigasi tim Redaksi Berantas
Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah/ bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272-Rp686 miliar ini terjadi, berawal ketika keputusan yang ditentukan Gubernur Riau, dengan surat Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran dana hibah/bansos Bengkalis pada tahun 2012 itu senilai Rp67 miliar tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir dan sejumlah anggota DPRD periode 2009-2014, termasuk oknum-oknum pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Sehingga puluhan nama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 saat itu, terindikasi ada menerima bantuan dana bansos/hibah sebesar Rp272 miliar tahun 2012, namun belum disentuh hukum.

Ungkapan dugaan keterlibatan Bupati Bengkalis, Amril Mukmini dan kawan-kawan itu, bukan tanpa alasan dan data otentik yang diperoleh media Berantas dan tim LSM KPK. Pasalnya, selain bukti data laporan awal yang diterima oleh pihak Polri sendiri sejak tanggal 01 Oktober 2013 silam, dalam beberapa dakwaan tersangka lainnya juga sangat jelas adanya dugaan keterlibatan Bupati Amril Mukminin ada menikmati aliaran dana Bansos/Hibah yang seharusnya diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh kelompok organisasi masyarakat Kabupaten Bengkalis, dan berikut keterangannya.

Anggota DPRD periode 2009-2014, H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar Rp.1,4 miliar lebih, Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar, Mesran senilai Rp3,3 miliar lebih, Jamadin Sinaga sebesar Rp1,6 miliar, Suhendri Asnan sebesar Rp4, 2 miliar lebih juga.

Sementara, Bupati, Amril Mukminin yang diduga terkesan dilindungi oleh hukum sendiri, ada menerima sesuai usulan anggaran sebesar Rp1.475.000.000,00 atau s Rp1,4 miliar lebih. Bahkan dugaan keterlibatan Bupati dkk ini sendiri telah berkali-kali diungkap para tersangka lainnya di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, dan diperkuat lagi dengan keterangan didalam “Surat Dakwaan” Kejaksaan dengan No. Reg.Perk:PDS-08/BKS/08/2015 atas nama terdakawa Jamal Abdillah Bin Abuzakir, “Surat Dakwaan” dengan No. Reg.Perk; PDS-04/BKS/03/2016 atas nama terdakwa Ir. Herliyan Saleh MSc.

Bukan hanya   di dalam “Surat Dakwaan” Jamal Abdillah (Ketua DPRD) dan Ir. Herliyan Saleh MSc (mantan Bupati) saja tertera dan tercantum adanya dugaan keterlibatan Bupati Amril Mukminin, bahkan didalam “Surat Dakwaan” Kejaksaan terhadap terdakwa anggota DPRD Bengkalis atas nama Hidayat Tagor, Rismayeni S.Pd, Tarmizi dan Purboyo, juga Bupati Amril Mukminin sangat jelas tertera dan terbukti menerima anggaran Bansos/Hibah itu sebesar Rp1,4 miliar lebih.

Selain Bupati Amril Mukminin selaku mantan Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang diduga terlibat, juga ada dugaan keterlibatan pihak lain seperti H. Revolaysa SH,MH sebesar Rp1,2miliar, Almi Husni SoS sebesar Rp2,3 miliar lebih, Dani Purba sebesar R1 miliar lebih, Misliadi S.HI Rp.2. 165.000.000,00, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M Nasir Rp.1. 550.00.000,00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1, 7 miliar lebih, Daud Gultom Rp300 juta, Ali S.AG, Rp1, 6 miliar lebih, dan H. Arwan Mahidin Rani, Rp.1. 665.000,000,00.

Kemudian, Rosmawati Florentina (anggota DPRD) sebesar Rp1,1 miliar lebih, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1,5 miliar lebih, Hj. Mira Roza sebesar Rp.1,2 miliar lebih. H. Yidhi Feryantoro Rp1,6 miliar lebih, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1,6 miliar lebih.

Nama lain adalah Khuzaini Rp4,1 miliar lebih, Nanang Haryanto sebesar Rp2,1 miliar lebih. Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1.125.000,000,00, Suhendri Asnan sebesar Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2, 1 miliar.

Seterusnya, Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1,2 miliar, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1,5 miliar, Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp1,5 miliar lebih,.

Dari keterangan yang diungkap pewarta media ini diatas, masih ditemukan pihak lain dari golongan PNS di lingkup Pemda Bengkalis termasuk para pengurus kelompok/organisasi masyarakat yang diduga sekongkol dengan para anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 bersama-samsa dengan oknum honorer dan PNS di Pemdakab Bengkalis, termasuk TAPD yang didasari dengan SK, Nomor: 299/KPTS/IX/2011, 7 September 2011. (Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas