Headlines News :
Home » » Sidang Perdana Terdakwa Korupsi Bansos Bengkalis Ditunda, Berkas Dugaan Keterlibatan Amril Mukminin Sudah di Meja Kapolda Riau

Sidang Perdana Terdakwa Korupsi Bansos Bengkalis Ditunda, Berkas Dugaan Keterlibatan Amril Mukminin Sudah di Meja Kapolda Riau

Written By Harian Berantas on Wednesday, January 18, 2017 | 6:49:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sidang perdana perkara kasus korupsi dana Bansos dengan terdakwa Heru Wahyudi, Ketua DPRD Bengkalis batal dilaksanakan. Pasalnya, pengacara (kuasa hukum) terdakwa tak mau menghadiri sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Heru Wahyudi.
Rabu (18/01/2017) Sekitar pukul 12.30 wib, Heru Wahyudi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budhi Fitriadi SH dan Aprillyana SH kepersidangan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang dipimpin Joni SH terkesan tampak janggal, karena terdakwa tak didampingi kuasa hukum.

"Saudara terdakwa, hari ini dimulainya sidang saudara, apa saudara tidak didampingi pengacara?. sidang terdakwa ini wajib didampingi pengacara, mengingat ancaman hukumannya diatas lima tahun" tanya ketua majelis hakim, Joni SH.

Heru langsung menjawab jika pengacaranya tidak hadir.  "Pengacara saya belum datang yang Mulia," jawab Heru.

Mengingat pengacara terdakwa tidak hadir, maka sidang sidang kita tunda hingga Senin tanggal 23 Januari 2017 mendatang. Namun, jika saudara tidak mampu didampingi pengacara. Maka kami memberikan pengacara dari negara," tegas Joni, sembari menutup sidang hari ini.

Razman Arif Nasution SH, selaku pengacara Heru Wahyudi ketika dikonfirmasi harianberantas.co.id mengatakan, jika dirinya memang tak mau menghadiri sidang perdana kliennya dengan alasan, gugatan praperadilan kliennya masih berjalan alias belum selesai.

"Sidang itu sengaja tidak saya hadiri, karena gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya kami masih berjalan. Jika saya hadiri, otomatis saya menyetujui klien saya sebagai terdakwa bukan tersangka lagi," kata Razman.

JPU Budhi Fitriadi SH, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa kepada wartawan mengatakan jika ketidak hadiran pengacara terdakwa terkesan disengajakan. Sebab, jika hadir otomatis gugatan prapidnya gugur. "Disengaja lah itu, prapidnya pasti gugur," kata Budhi.

Diketahui, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi didakwa turut serta merugikan Negara atas alokasi anggaran dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2012 silam untuk Kabupaten Bengkalis.

Dimana tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis yang  terjadi tahun 2012 silam saat terdakwa (Heru Wahyudi) duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis.

Saat itu Pemkab Bengkalis mengalokasikan dana hibah sebesar Rp272.277.491.850 ketika keputusan Gubernur Riau dengan No: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Bansos/Hibah sesuai kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 sebesar Rp67.661.259.000, yang telah disampaikan kepada Bupati Bengkalis, tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

Didalam pengalokasian anggaran, ditemukan sebanyak 2.000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh para Legislator dan Bupati.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Dalam perkara ini, Hakim Tipikor Pekanbaru sudah memvonis lima anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, yakni Jamal Abdillah (Ketua DPRD 2009-2014), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, dan Hidayat Tagor.

Terakhir, Selasa 11 Oktober 2016 yang lalu, hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Marsudin Nainggolan, juga sudah memvonis mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Azrafiani Raof, masing-masing 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang sama.

Sementara, satu dari antara Legislator periode 2009-2014 itu (Amril Mukminin) yang kini sudah jadi Bupati Bengkalis ketika dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi diungkap aktivis anti korupsi dari LSM dan media (Pelapor), galau.

Pasalnya, dugaan keterlibatan sang Bupati (Amril Mukminin) saat diungkap aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, dan media (Pelapor), Bupati Amril Mukminin justru galau dan melaporkan LSM KPK dan media Harian Berantas ke Polisi atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa dan elektronik sesuai laporan Polisi, Nomor: LP No. LP/10/I/2017/SPK/RIAU, tanggal 07 Januari 2017.

Namun, laporan sang Bupati (Amril Mukminin) tersebut justru menguatkan aktivis LSM KPK dan media Berantas mendesak Kepolisian agar Bupati Amril Mukminin diproses secara hukum terkait bukti-bukti kasus dugaan korupsi anggaran bansos/ hibah yang telah melibatkan para Legislator Bengkalis tahun 2009-2014 sebelumnya.

Dari perolehan informasi sementara, laporan Bupati Amril Mukminin ke pihak Kepolisian dengan dalih penghinaan dan pencemaran nama baiknya melalui media massa dan elektronik, terkesan mengada-ngada yang diduga didalangi oknum tertentu yang kini terus ditelusuri oleh tim aktivis dan media Berantas.

Namun, Senin (16/01/2017), lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK didampingi kuasa hukum (Pengacara), Tema SH, Yunaldi SH, DPD PEKAT BI Pekanbaru dan Wartawan, telah resmi menyerahkan bukti dugaan keterlibatan dugaan korupsi Bupati Amril Mukminin itu ke Polda Riau guna mendesak Kapolda Riau agar besangkautan diproses secara hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Laporan dari LSM KPK yang kami terima hari Senin kemaren sudah sampai sama pak Kapolda. Laporan itu belum turun dari pak Kapolda, kata Brigadir Didy, D menjawab harianberantas.co.id, Rabu (18/01/2017) siang kemaren.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin (Terlapor) sendiri saat via hendphon pribadinya dihubungi Wartawan guna konfirmasi, sudah tak aktif. Sementara konfirmasi dan klarifikasi tertulis (resmi) yang diterima beberapa bulan lalu, belum terjawab sang Bupati.

Untuk diketahui, dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial/hibah yang terindikasi dilakukan oleh wakil rakyat atau DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dapat dikaitkan dengan penlanggaran hukum, bahwa Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang menjelaskan “DPRD Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota”. kata salah seorang perwakilan LSM KPK, Josa Wijaya mengingatkan.

Dan agar proses penuntasan kasus dugaan korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam tersebut segera diusut tuntas, koalisi dari aktivis atau Ormas yang ada di Pekanbaru-Riau, telah menyiapkan diri untuk melakukan aksi damai yang akan di gelar di Mapolda Riau. Rencana aksi tersebut dilakukan, ketika surat audensi (resmi) yang telah diterima oleh Kapolda Riau, Cq. Dir Direskrimsus Polda Riau pada hari Senin (16/01/2017) lalu terjawab paling lambat, Jum,at (20/01/2017) besok. (Jy).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas