Headlines News :
Home » » Ratusan Hektar Areal Akasia PT. Arara Abadi di Siak Diduga Tanpa HGU

Ratusan Hektar Areal Akasia PT. Arara Abadi di Siak Diduga Tanpa HGU

Written By Harian Berantas on Tuesday, January 31, 2017 | 7:34:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Setelah kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang terletak di Kecamatan Sungai Apit dengan dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp28 miliar s/d Rp60 miliar dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK kepada anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta baru-baru ini dengan terlapor para oknum pejabat aktif dan non aktif di Pemdakab Siak, berserta perusahaan PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM), kini perusahaan PT. Arara Abadi (PT. AA) yang membidangi pohon akasia di beberapa daerah di Kabupaten Siak, bakal dilaporkan ke lembaga antia rasuah atau KPK RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, bahkan kepada Presiden RI.

Pasalnya, perusahaan dibidang kayu akasia atau PT. Arara Abadi telah berlomba-lomba membuka lahan pohon akasia di atas lahan cadangan milik negara yang didasari dengan surat IPK yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Siak tertanggal 12 Pebruari 2005 silam kepada PT. Sinar Siak Jaya (PT. SSJ) yang merupakan sebagian lahan cadangan kepada PT. Trisetya Usaha Mandiri atau (PT.TUM) yang letaknya mulai dari Desa Bunsur, Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit dan di Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Provinsi Riau.

PT. Arara Abadi di Provinsi Riau pada tahun 1996 silam, pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Kehutanan RI ketika itu dengan keputusan No. 743/kpts-II/1996 tertanggal 25 November 1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektare (Ha).

Itupun, apabila didalam areal hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) terdapat lahan milik perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak lain (masyarakat setempat), maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja hak pengusaha hutan tanaman industri atau HPHTI.

Namun apa yang terjadi sampai sekarang, justeru PT. Arara Abadi (PT.AA), terindikasi ratusan hektare lahan masyarakat termasuk lahan cadangan milik Negara digarap, dan tidak memiliki HGU.

Bukan itu saja, ratusan hektare (Ha) lahan masyarakat di Desa Busur Kecamatan Sungai Apit dan di Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang sebelumnya telah digarap oleh warga asli setempat dengan menanami sejumlah jenis tanaman kelapa sawit, pohon rumbia dan lain sebagainya, terkesan disorobot dan dialih fungsioleh pengusaha kayu menjadi areal akasia.

Bukan itu saja, kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Siak, pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat dengan PT. Sinar Siak Jaya (PT.SSJ) sebelum luas areal lahan diserobot dan diklaim oleh PT. Arara Abadi untuk dialih fungsi sebagai areal pohon kayu akasia, persuhaan PT. SSJ yang telah dikeluarkan surat IPK oleh Bupati Siak pada tahun 2005 silam itu, bersedia membuat badan jalan yang menghubungkan dari lokasi ke Desa Lalang sepanjang dua (2) Km, dari Desa Lalang ke Desa Kayu Ara sepanjang 4 kilo meter, dari Desa Lalang ke Desa Teluk Mesjid sepanjang 6 km dengan badan jalan selebar 12 meter.

Namun yang terjadi serta yang dirasakan oleh masyarakat bukannya kesejahteraan melainkan gejolak disana sini dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan. Akibat pembukaan lahan oleh para pemilik modal yang tidak mengakomodasi hak-hak masyarakat sekitar dan terlebih lagi Negara RI yang diduga telah dirugikan oleh ulah pengusaha pohon akasia PT. AA tersebut.

Hal ini terungkap, setelah tim media ini bersama-sama dengan masyarakat yang tergabung di dalam wadah LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) dari Pekanbaru Provinsi Riau pada areal konsesi lahan pohon akasia PT. Arara Abadi yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. yang telah membabat lahan masyarakat dan lahan cadangan milik negara yang sebagian diluar Izin/HGU dan tidak mendapat ganti rugi dari perusahaan PT. Arara Abadi itu sendiri.

Dari bukti data yang telah diterima media ini bersama-sama lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi dari warga masyarakat Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, jelas sudah memberitahukan kronologis pembukaan lahan oleh perusahaan PT. AA bahwa lahan yang dibuka oleh PT. Arara Abadi di Kabpaten Siak itu telah diluar Izin/HGU alias illegal. ( Koordinat dan peta lokasi terlampir).

Sementara hingga saat ini pembukaan lahan diluar HGU oleh PT. Arara Abaditerkesan belum melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat. Bahkan dari hasil wawancara harianberantas.co.id ini terhadap salah seorang pegawai pajak di Pemkab Siak, bahwa ratusan areal pohon akasia diluar HGU milik PT.AA tidak pernah membayar iuran pajak ke daerah/negara.

M. Nasir selaku Humas PT. Arara Abadi (PT.AA) yang berhasil dikonfirmasi tim media ini sebelumnya di Kota Kabupaten Siak belum lama ini, justeru mengaku tidak mengetahui berapa luas areal pohon akasia yang dikelola perusahaan PT.   Arara Abadi itu di wilayah Kabupaten Siak. Demikian juga Izin/HGU serta setoran pajak yang harus dibayar kepada daerah dan negara selama ini, juga tak diketahui olehnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, saat diminta tanggapannya terkait Izin/HGU PT. Arara Abadi di Kabupaten Siak, Riau tersebut, belum terkomentari. Karena hendphon pribadi yang biasa digunakannya saat dihubungi harianberantas, (30/01), belum aktif.

Namun demikian, berdasarkan perolehan data dari hasil investigasi awak Wartawan media ini bersama-sama dengan Tim lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP di Pekanbaru, Riau, akan melanjutkan kasus dugaan perambahan hutan rakyat dan lahan milik negara yang disertai dengan pajak daerah dan negara di tubuh perusahaan PT. AA tersebut ke beberapa lembaga hukum tertinggi lainnya di Jakarta, termasuk ke lembaga Presiden RI.

Bahan bukti tambahan laporan terdiri dari: 
  1. Koordinat dan peta lokasi PT. SSJ, PT.TUM dan PT. AA atas kejadian dugaan konflik kawasan hutan milik negara dan lahan masyarakat yang diduga diklaim dan atau diserobot oleh PT. Arara Abadi di Kec, Sungai Apit Kab, Siak Provinsi Riau;
  2. Bukti surat IPK yang diterbitkan Bupati Kabupaten Siak kepada PT. Sinar Siak Jaya pada tanggal 12 Pebruari 2005, adalah merupakan Lahan Cadangan kepada PT. TUM se-luas 2000 Ha;
  3. Kronologis/penjelasan mengenai PT. Aara Abadi yang diduga tidak memiliki izin pengelolaan areal lahan yang terletak di Desa Lalang, Desa Bunsur, Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
  4. Analisa/pengamatan bahwa lahan perkebunan areal kayu akasia yang dikelola oleh perusahaan PT. Arara Abadi pada tiga (3) Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah kawasan Hutan milik Negara dan lahan Masyarakat yang diduga sengaja dirusak, dibabat secara illegal oleh perusahaan PT. AA;
  5. Bahwa selain telah terjadinya dugaan perambahan areal lahan cadangan PT. TUM (Hutan Negara) maupun lahan milik Masyarakat di Desa Lalang, Desa Bunsu dan Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang dikelola oleh PT. ARARA ABADI secara illegal diduga Retribusi/Pajak, tidak jelas yang diduga telah merugikan keuangan Daerah dan Negara puluhan tahun;
  6. Dokumen/bukti bahwasebagian besar areal lahan milik kelompok tani yang terletak di Doral Desa Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, diduga telah diserobot dan dibabat oleh perusahaan PT. ARARA ABADI tanpa sepengetahuan pemilik kelompok lahan/tani di Desa Dosan Kecamatan Sungai Pusako Kabupaten Siak, yang kemudian perusahaan PT. Arara Abadi terkesan sengaja mendirikan Portal dibagian arah pintu masuk menuju jalan BOB guna menghalangi masyarakat kelompok tani yang ingin membawa tanaman bibit untuk ditanam diatas areal lahan milik masyarakat kelompok tani dimaksud.
  7. Buktilain yaitu, perusahaan PT. Arara Abadi terindikasi sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penggarapan pengembangan wilayah pemerintah atau Negara dengan luas dan Lebar 1 (satu) KM di kiri dan 1 (satu) KM di jalan CPI menuju wilayah daerah Doral Desa Dosan Kecamatan Pusako sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat;
  8. Dokumen/data atas telah terjadinya dugaan perambahan areal lahan cadangan PT. TUM (Hutan Negara) dan lahan Masyarakat maupun penggarapan lahan Masyarakat dan pengembangan wilayah pemerintah serta dokumen/informasi, kalau perusahaan PT. Arara Abadi tersebut, terindikasi terlibat dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan di dalam lahan konsesi perusahaan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 lalu dan lain sebaginya. (Abidah).

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas