Headlines News :
Home » » Polda Riau Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Bupati Amril Mukminin Dalam Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M

Polda Riau Diminta Usut Dugaan Keterlibatan Bupati Amril Mukminin Dalam Kasus Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 M

Written By Harian Berantas on Monday, January 9, 2017 | 7:57:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Terkait persoalan Bupati, Amril Mukminin yang diduga ada menerima aliran dana bantuan sosial (Bansos)/Hibah Kabupaten Bengkalis yang diduga dilakukan secara bersama-sama atau korporasi, terencana, terintegrasi antara lembaga eksekutif dan legislative, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara dan daerah hingga ratusan miliar, hal itu kini terus menuai konflik.
Ketum LSM KPK saat masuk di ruangan Wartawan di DPR RI dan tanda terima surat  LP dari Presiden RI dan DPR RI (09/12/2016)
Pasalnya, kecaman itu kini datang dari Afrizal SH, selaku Ketua Forum Peduli Berantas Korupsi(FPBK) dengan meminta bagi penegak hukum untuk segera menyeret para oknum pejabat terlibat, termasuk Bupati Amril Mukminin atas tindakan yang merugikan negara, sehingga berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah itu.

"Saya minta agar Saudara AM (Bupati) itu segera diproses, lantaran dia (AM-red), jelas-jelas ada terlibat sesuai bukti LHP BPKP dan diperkuat lagi isi surat “Dakwaan” Kejaksaan yang telah berkali-kali terungkap di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru dengan terpicunya bagi kerugian negara sampai ratusan miliar," tegas Afrizal ketika dihubungi harianberantas.co.id Senin (09/01/2017) sore.

Afrizal juga mengancam, jika permasalahan ini tak kunjung diselesaikan, dirinya dengan elemen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi pada tingkat DPP, akan melayangkan klarifikasi laporan yang telah diterima oleh lembaga Presiden RI, DPR dan Kapolri sebulan yang lalu di Jakarta.

"Jika indikasi keterlibatan Bupati, Amril Mukminin dan kawan-kawan itu tak kunjung diusut juga dalam tenggang waktu dua pekan mendatang, kami akan melakukan audensi resmi kepada Presiden RI, Komisi III DPR RI, Kapolri dan lembaga hukum tertinggi lainnya agar kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) segera terselesaikan," kecamnya.

Ia menambahkan, tuduhan yang mengarah ke Bupati Amril Mukminin mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 itu jelas sangat mendasar atas dasar bukti-bukti yang ada dan telah dimiliki oleh lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi.

Namun apabila, sambung Afrizal, jika persoalan ini tak dapat ditangani oleh penegak hukum di tingkat Kepolisian Daerah Riau ia berjanji akan membawa bukti-bukti tersebut ke lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta serta audensi langsung kepada beberapa lembaga tinggi Negara RI di Jakarta agar kasus yang luar biasa tersebut dapat diusut sampai tuntas.

"Kami berjanji jika penegak hukum di Riau ini tak segera menyelidiki kasus tersebut, kami tak segan-segan mendesak lembaga Presiden RI, DPR dan lembaga hukum lainnya di Jakarta sesuai bukti-bukti dugaan tindakan korupsi yang disinyalir dilakukan para mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yang didalamnya juga terindikasi melibatkan Bupati AM, Sehingga yang bersangkutan dapat diproses secara hukum atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang memicu merugikan uang milik rakyat ratusan miliar," jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan dan hasil investigasi yang dilakukan tim Wartawan Berantas dan LSM KPK dilapangan yang disertai bukti-bukti akurat pihaknya menduga kuat jika saudara AM (inisial-red) yang tak lain merupakan mantan anggota DPRD periode 2009-2014 Bengkalis diklaim telah menerima aliran anggaran dalam pengelolaan Bansos/Hibah tahun 2012 yang dilakukan secara bersama-sama atau korporasi, terencana, terintegrasi antara eksekutif dan legislative, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara dan daerah hingga ratusan miliar.

"Kami duga kuat kalau mantan Bupati, AM, itu telah merugikan negara pada pengelolaan dana Bansos/Hibah tahun 2012 yang semestinya anggaran Bansos dan Hibah itu murni diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau," jelasnya.

Selain itu, ia menyebut dalam keterangan beberapa surat “Dakwaan” yang telah disangkakan di dalam in casus, namanya AM dan kawan-kawan yang lain disebutkan terlibat menikmati anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 pada tahun 2012 tersebut. hal  ini terjadi karena keputusan yang dibuat oleh Gubernur Riau, dengan surat Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 untuk menetapkan jumlah anggaran dana hibah/bansos Bengkalis tahun 2012 itu senilai Rp67 miliar tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir dan sejumlah anggota DPRD periode 2009-2014 silam tersebut.

"Karena itu kami meminta dengan tegas kepada Presiden, Jokowi, untuk segera mengintruksikan kepada Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk meminta kepada pihak Polda Riau di Pekanbaru untuk segera mungkin melakukan langkah-langkah upaya hukum terkait adanya dugaan  keterlibatan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dkk terkait terjadinya dugaan korupsi berjamaah tahun 2012 silam itu di Kabupaten Bengkalis. tambahnya.

Diketahui sebelumnya, setelah indikasi kejanggalan penyelidikan oleh Polda Riau dan BPKP dalam menangani perkara dugaan korupsi dana Bansos/Hibah tersebut diketahui elemen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, aktivis anti korupsi itupun langsung bertindak menindaklanjutinya ke lembaga Ombudsman RI hingga lembaga Presiden RI, DPR RI dan juga kepada Kapolri di Jakarta.

Maksud dan tujuan laporan LSM KPK yang diterima Ombudsman RI, Presiden RI, DPR RI dan Kapolri itu, meminta  ada tekanan tegas dan pengawasan khusus kepada Polda Riau dalam menuntaskan perkara korupsi tanpa ada indikasi keberpihakan seperti yang terjadi dalam pengusutuan kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen dibalik penyimpangan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap Kabupaten Siak sebelumnya di Polda Riau.

Hasilnya pun, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi yang telah ditetapkan tersangka sejak bulan Mei 2016, baru ditahan oleh penyidik Polda Riau, 30 Desember 2016.

Sementara para terduga lainnya seperti Bupati Amril Mukminin dan kawan-kawan, terkesan hanya dijadikan sebagai saksi.

“Berkas yang kita terima kemaren dari Polda Riau, hanya satu. Cuman berkas Ketua DPRD Bengkalis itu saja yang kita terima, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Mispiduan, kepada harianberantas.co.id pekan lalu.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain saat dikonfirmasi harianberantas.co.id, melalui Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, “sementara ia (Bupati Amril Mukminin), sudah kita libatkan sebagai saksi. Artinya, kita masih mendalami kasus itu, kata Guntur Aryo Tejo, Kamis (05/01/2017) pekan lalu.

Berikut keterangan para terduga dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah/bansos Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272-Rp686 miliar yang diawali dengan pelanggaran kebijakan atau keputusan yang ditentukan Gubernur Riau, dengan surat keputusan Nomor: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012. Sehingga menyeret puluhan wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014, antara lain, anggota DPRD, H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar Rp1,4 miliar lebih, Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar, Mesran senilai Rp3,3 miliar lebih, Jamadin Sinaga sebesar Rp1,6 miliar, Suhendri Asnan sebesar Rp4, 2 miliar lebih juga.

Sementara, Bupati, Amril Mukminin yang saat ini dikabarkan terkesan dilindungi oleh hukum, ada menerima bagian sebesar Rp1.475.000.000,00 atau s Rp1,4 miliar lebih. Bahkan keterlibatan Bupati dkk ini sendiri telah berkali-kali terungkap di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru sebelumnya, diperkuat lagi dengan keterangan Jaksa didalam “Surat Dakwaan” No. Reg.Perk:PDS-08/BKS/08/2015 atas nama terdakawa Jamal Abdillah Bin Abuzakir, “Surat Dakwaan” dengan No. Reg.Perk; PDS-04/BKS/03/2016 atas nama terdakwa Ir. Herliyan Saleh MSc.
 
Bukan  di dalam “Surat Dakwaan” Jamal Abdillah (Ketua DPRD) dan Ir. Herliyan Saleh MSc (mantan Bupati) terbukti adanya keterlibatan Bupati Amril Mukminin, didalam “Surat Dakwaan” Kejaksaan terhadap terdakwa anggota DPRD atas nama Hidayat Tagor, Rismayeni S.Pd, Tarmizi dan Purboyo pun, nama Bupati Amril Mukminin jelas ada dan terbukti menerima anggaran Bansos/Hibah itu sebesar Rp1,4 miliar lebih.

Selain Bupati Amril Mukminin, juga ada dugaan keterlibatan nama anggota DPRD lain seperti H. Revolaysa SH,MH sebesar Rp1,2miliar, Almi Husni SoS sebesar Rp2,3 miliar lebih, Dani Purba sebesar R1 miliar lebih, Misliadi S.HI Rp.2. 165.000.000,00, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M Nasir Rp.1. 550.00.000,00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1, 7 miliar lebih, Daud Gultom Rp300 juta, Ali S.AG, Rp1, 6 miliar lebih, dan H. Arwan Mahidin Rani, Rp.1. 665.000,000,00.

Kemudian, Rosmawati Florentina (anggota DPRD) sebesar Rp1,1 miliar lebih, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1,5 miliar lebih, Hj. Mira Roza sebesar Rp.1,2 miliar lebih. H. Yidhi Feryantoro Rp1,6 miliar lebih, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1,6 miliar lebih.

Nama lain adalah Khuzaini Rp4,1 miliar lebih, Nanang Haryanto sebesar Rp2,1 miliar lebih. Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1.125.000,000,00, Suhendri Asnan sebesar Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2, 1 miliar.

Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1,2 miliar, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1,5 miliar, Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp1,5 miliar lebih. (Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas