Headlines News :
Home » » Kelanjutan Laporan Penjualan Hutan Negara Yang Diduga Dilakukan Oknum Mantan Camat Pinggir, Dipertanyakan

Kelanjutan Laporan Penjualan Hutan Negara Yang Diduga Dilakukan Oknum Mantan Camat Pinggir, Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Sunday, January 15, 2017 | 6:35:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Jum,at (13/12/2017) lalu, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Uung Abdul Syukur SH MH, terkait kasus dugaan penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diadukan LSM KPK tanggal  28 November 2016 tahun lalu,  dengan laporan, Nomor: LP. 0269/LSM KPK/XI/ 2016/PKU/RIAU.
           Ketua TP PKK Bengkalis Kasmarni (tengah) bersama Kepala Devisi Pemasaran dan Humas Eka Hospitan Pekanbaru Retno Putri Hapsari Dewi, saat acara seminar kesehatan,di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (16/5/2016).
Koordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) pada tingkat DPP, Zosa kepada Wartawan mengatakan dirinya sengaja melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, karena kasus dugaan korupsi dan penjualan hutan milik negara di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis  yang diadukannya sudah masuk sejak bulan November 2016 lalu.

“Kami mempertanyakan  kasus dugaan tindak pidana perambahan dan penjulan hutan milik Negara itu. Sampai di mana tindaklanjut kasusnya sekarang,” sebut Zosa saat memberikan keterangan Pers-nya di Kejati Riau, Jum,at (13/07/2017).

Katanya, kasus dugaan tindak pidana dalam penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tersebut sudah dilaporkan sejak November 2016 lalu. Maksud menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, agar kasus dugaan itu diproses sesuai aturan yang berlaku.

Jika kasus itu tidak bisa diproses di Kejati Riau, dirinya berencana meningkatkan laporan dugaan kasus ke Jaksa Agung dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Kejati Riau, Novi kepada harianberantas.co.id usai menerima surat tindak lanjut laporan dari aktivis anti korupsi tersebut mengatakan, kalau laporan yang disampaikan LSM KPK beberapa waktu lalu itu, sudah didisposisi pak Kajati ke Aspidsus Kejati Riau. Laporannya sedang ditangani oleh Aspidsus, dan surat tindak lanjut laporan LSM KPK ini, saya sampaikan sama pak Kejati dulu, pungkas Novi.
Menyikapi laporan LSM KPK ke Kejaksaan Tinggi Riau tersebut, Ketua TP PKK Bengkalis, Kasmarni yang merupakan mantan Camat Kecamatan Pinggir saat dikonfirmasi lewat via hendphon pribadinya, tak diangkat. Sementara konfirmasi tertulis (resmi) yang diterima beberapa bulan lalu, belum terjawab.

Barangkali konfirmasi Wartawan belum terjawab oleh sang isteri Bupati Amril Mukminin itu, karena sibuk mengurus masalah sang suami yang diduga tersandung masalah korupsi dana Bansos/Hibah sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2012. (Jaya)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas