Headlines News :
Home » » Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan ke Polda Riau Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis

Bupati Amril Mukminin Resmi Dilaporkan ke Polda Riau Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis

Written By Harian Berantas on Tuesday, January 17, 2017 | 1:27:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, mendatangi Mapolda Riau,  Senin (16/01/2017), guna melaporkan adanya dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin atas kasus dugaan penyelewengan dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272.277.491.850, ketika bersangkutan dan kawan-kawan sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 lalu.
Brigadir Didy D saat menerima LP
“Aktivis elemen Komunitas Pemberantas korupsi itu secara terang benderang mengungkap fakta-fakta lapangan tentang terjadinya dugaan penyimpangan, pelanggaran (KKN) alokasi anggaran Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 pada tahun 2012,” kata salah seorang perwakilan LSM KPK, Josa Wijaya.

Berdasarkan fakta dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial/hibah yang terindikasi dilakukan oleh wakil rakyat atau DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang menjelaskan “DPRD Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota”.

Berdasarkan data yang telah dilakukan pihaknya, Josa Wijaya menyatakan bahwa keputusan Gubernur Riau No: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Bansos/Hibah sesuai kode rekening 1.20.03.00. 000.5.1.4 sebesar Rp67.661.259.000,- tahun anggaran 2012 yang telah disampaikan kepada Bupati Bengkalis, tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014.

“Temuan ini pun telah diketahui oleh lembaga hukum kita di Kepolisian, Kejaksaan, KPK bahkan lembaga Presiden RI dan DPR RI. Tinggal masalahnya, seriuskah aparat hukum kita di Kepolisian menanggapi dan memperhatikan penyelewengan yang terindikasi merugikan keuangan daerah dan Negara tahun 2012 itu sebesar Rp272.277. 491.850,” ujarnya.

“Selain itu terdapat anggaran hibah untuk organisasi Keagamaan, yang telah disimpangkan oknum-oknum pejabat tinggi yang tidak didukung oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima,” ujarnya.

“Selain belanja bansos/hibah keagamaan, juga ditemukan anggaran bansos/hibah yang peruntukkannya kepada lembaga/organisasi Yatim Piatu/Panti Jompo, juga ikut menyimpang dan berpotensi merugikan keuangan daerah dan Negara,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan LHA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Riau, Nomor: SR-250/PW/04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015, anggaran hibah/bansos untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau pribadi demi pribadi para anggota wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, termasuk didalamnya Amril Mukminin yang sekarang sebagai Bupati Bengkalis.

Berdasarkan paparan diatas, hingga tahun 2017 ini, kasus dugaan penyelewengan keuangan Negara yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian di Polda Riau sejak tahun 2013, masih bergulir. Bahkan Wartawan/Jurnalis dan LSM yang berupaya mengungkap kasus korupsi Bansos/Hibah yang luar biasa tersebut telah menjadi korban oknum Bupati Bengkalis, (Amril), karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik Bupati, Amril Mukminin.

Oleh karena itu, Josa Wijaya menyatakan bahwa jajarannya terus siap membantu aparat hokum dalam proses pengembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi ini lebih lanjut. “Harapannya dalam rancangan di tahun 2017 ini, Pemdakab Bangkalis melakukan evaluasi agar dana hibah dan bansos efektif. Aktivis LSM KPK ini juga, siap membantu Polri, Kejaksaan dan KPK menguak dugaan korupsi di Kabupaten Bengkalis-Riau,” tandasnya.

“Laporan yang kami terima dari Bapak ini, kami terima dan kami sampaikan dulu sama pak Kapolda. besok kalau mau ditanya bagaimana perkembangannya, nomor hendphon atau telphon yang didalam tanda terima surat laporan ini saja dihubungi, dan atau datang langsung dibagian Reskrim kalau mau ditanya perkembangannya, ujar BA, Setum Polda Riau, Brigadir Didy D, usai menerima laporan kepada LSM dihadapan Wartawan dan DPD PEKAT BI Pekanbaru, (16/01/2017).

Sementara, kontak person Bupati Bengkalis Amril Mukminin (Terlapor) saat dihubungi harianberantas.co.id tak diangkat, konfirmasi lewat pesan singkat atau short message service (SmS), juga tak dijawab. (Jaya).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas