Headlines News :
Home » » Lagi-Lagi Anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Muncul di Dakwaan Heru Wahyudi Tersangka Dugaan Korupsi Bansos/Hibah Bengkalis

Lagi-Lagi Anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Muncul di Dakwaan Heru Wahyudi Tersangka Dugaan Korupsi Bansos/Hibah Bengkalis

Written By Harian Berantas on Wednesday, January 25, 2017 | 8:22:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Nama mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jamal Abdillah yang sudah terpidana penjara sampai sekarang akibat tersandung kasus korupsi dana Bansos/Hibah Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar kembali muncul dalam sidang pembacaan dakwaan Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi Bin Chairum Nosa, Senin (23/01/2017).
Pimred Berantas, Menelaah Isi Dakwaan Heru Wahyudi yang berada di Meja Kerjanya seusai balik dari Jakarta, Selasa, 24/01/2017
Sidang perdana dengan terdakwa Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi yang dibacakan oleh Jaksa atau JPU dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (23/01/17) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode 2009-2014 silam itu, kembali mencuat.

Nama mantan politikus PKS, Jamal Abdillah, beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya itu muncul, berdasarkan bukti salinan dakwaan ke delapan (8) orang terdakwa yang diterima Redaksi Harian Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP, Selasa (24/01/2017) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau.

Bahkan didalam dakwaan para tersangka lain sebelumnya yang sudah inkrah sanksi hukuma penjara oleh hakim tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan salinan dakwaannya juga telah diterima Redaksi harianberantas.co.id, nama mantan ketua DPRD Bengkalis (Jamal Abdillah) beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya itu ada tertulis dan atau terdaftar.

Dimana peserta  anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis periode-2009-2014 dalam “Dakwaan” seperti Amril Mukminin yang sekarang sudah Bupati Bengkalis, Heru Wahyudi yang sudah ditahan oleh Tipikor Polda Riau dan Kejaksaan, Yudi, Mira Roza, Dani Purba, Suhendri Asnan, Tarmizi (sudah ditahan/terpidana), Purboyo (sudah dalam tahanan), Rismayeni (sudah dalam penjara), Hidayat Tagor (sudah sel penjara) diklaim telah memperkaya diri (mereka-red) bersama-sama beberapa orang oknum anggota DPRD lainnya.

Bukan hanya Ketua DPRD Bengkalis beserta anggota DPRD Bengkalis lainnya yang ikut terduga terseret, bahkan Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis ketika itu bersama Azrafiany Azis Raof, SH selaku Kabag Keuangan Sekretaris Daerah dan juga selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tahun 2012 dalam in casus yang keduanya sampai sekarang ini sudah mendekam dalam penjara, masih tetap saja muncul dalam dakwaan Heru Wahyudi SH.

Dalam rapat evaluasi kerja (RKA) harianberantas yang dipimpin salah satu tokoh penggiat media, Fag Zega yang juga selaku pem¬bina harianberantas ini di kantor Redaksi Berantas, Jl. Nelayan Rumbai Kota Pekanbaru, Selasa (24/01/17) siang mengatakan, beberapa bukti dakwaan yang ada terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tahun 2012 dengan nilai Rp272 miliar lebih itu, yang nama-namanya telah tersebut dan terungkap, itu menjadi amunisi penting dalam pengembangan kasus yang terjadi.

"Peserta nama anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah itu memang semuanya muncul dalam dakwaan, tapi fakta persidangan seterusnya seperti apa. Ini jadi amunisi penting. Informasi awal yang sangat bernilai apakah itu sudah memenuhi pasal korupsi atau bagaimana, kata penggiat media itu" di kantor redaksinya, Jalan Nelayan, Rumbai Kota Pekanbaru-Riau. Selasa (24/01/2017).

Dia mengungkapkan, fakta persidangan sebelumnya maupun bukti persidangan seterusnya itu, harus ditelusuri untuk menguatkan bukti-bukti yang ada. "Aparat hukum perlu membuktikan dugaan pelanggaran penyimpangan dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272 miliar itu," tambahnya.

Sementara, perwakilan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) tingkat DPP, Josa Wijaya, yang turut hadir dalam acara rapat evaluasi kerja (RKA) harianberantas yang dipimpin pembina harianberantas, mengatakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru kemaren, jaksa penuntut umum (JPU) membaca dan menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa, Heru Wahyudi SH, sebagai anggota DPRD Bengkalis periode tahun 2009-2014 dan anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, telah merugikan keuangan daerah dan Negara.

Dakwaan yang dibaca oleh JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa, Heru Wahyudi SH bersama-sama dengan ketua DPRD Bengkalis tahun 2012 beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Psl 344 ayat (1) huruf b undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD yang menjelaskan “DPRD” Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/ Walikota.

Pasal berikutnya, , 42 ayat (1) UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenangnya yakni, membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, dan membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD dan sebagainya, ulas Zosa.

Diberitakan sebelumnya, sidang perdana perkara kasus korupsi dana Bansos dengan terdakwa Heru Wahyudi, Ketua DPRD Bengkalis yang seharusnya telah dilaksana pada Rabu (18/01/2017) lalu, batal.

Pasalnya, pengacara (kuasa hukum) terdakwa tak menghadiri sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Heru Wahyudi. Namun Heru Wahyudi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budhi Fitriadi SH dan Aprillyana SH kepersidangan tipikor PN Pekanbaru yang dipimpin Joni SH, janggal, karena terdakwa sendiri tak didampingi kuasa hukum.

"Saudara terdakwa, hari ini dimulainya sidang saudara, apa saudara tidak didampingi pengacara?. sidang terdakwa ini wajib didampingi pengacara, mengingat ancaman hukumannya diatas lima tahun" tanya ketua majelis hakim, Joni SH.

Heru yang langsung menjawab perntayaan Hakim, "Pengacara saya belum datang yang Mulia," jawab Heru.

Mengingat pengacaranya terdakwa tidak hadir, maka sidang di tunda hingga terlaksana pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 yang lalu.

Razman Arif Nasution SH, selaku pengacara Heru Wahyudi ketika dikonfirmasi harianberantas.co.id mengakui, jika dirinya memang tak mau menghadiri sidang perdana itu dengan alasan, gugatan praperadilan kliennya masih berjalan alias belum selesai.

"Sidang itu sengaja tidak saya hadiri, karena gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya kami masih berjalan. Jika saya hadiri, otomatis saya menyetujui klien saya sebagai terdakwa bukan tersangka lagi," kata Razman.

Sementara, dua hari sebelumnya sidang perdana Heru Wahyudi yang tertunda itu di PN Pekanbaru, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, Senin (16/01/2017), mendatangi Mapolda Riau, dan secara resmi melaporkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus yakni Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin atas kasus dugaan penyelewengan dana Bansos/Hibah untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272.277.491.850 itu. Karena bersangkutan sendiri dan kawan-kawan sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, dan juga nama bersangkutan ada terkait dalam dakwaan terdakwa korupsi yang sama.

Bahkan elemen anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas korupsi itu mengungkap fakta-fakta lain mengenai dugaan penyimpangan, pelanggaran (KKN) alokasi anggaran Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 tahun 2012 itu,”.

Fakta dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial/hibah yang diduga dilakukan oleh wakil rakyat atau DPRD Bengkalis periode 2009-2014 itu, termasuk Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang menjelaskan “DPRD Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota.

Ditambah lagi dengan dugaan kejadian terhadap pelanggaran keputusan Gubernur Riau No: Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran belanja Bansos/Hibah dengan kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 sebesar Rp67. 661. 259.000 atau Rp67,6 miliar lebih untuk tahun anggaran 2012 yang telah disampaikan kepada Bupati Bengkalis, tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh Ir. H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014, sehingga dana hibah/bansos tahun 2012 untuk Kabupaten Bengkalis itu membengkak menjadi Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar.

Bukan itu saja, Kamis (19/01/2017) pun, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Zulkarnain Adinegara menggelar audiensi/klarifikasi perkembangan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau sebesar Rp272,2 miliar terebut.

Dengan tegas Kapolda Riau menyatakan, berkas laporan yang baru saja diterima pihaknya dari LSM, tetap dipelajari untuk ditindak lanjuti, dan akan diberi jawaban kepada pelapor.

Sementara, para anggota Banggar DPRD Bengkalis periode 2009-2014 silam itu ketika masing-masing kontak person yang biasa dihubungi harianberantas.co.id guna mendapatkan kepastian keseimbangan berita, sudah tak aktif.

Demikian Bupati Bengkalis, Amril Mukminin (Terlapor) saat via seluler pribadinya dihubungi harianberantas.co.id sudah tak akatif lagi. Bahkan konfirmasi tertulis yang kembali disampaikan awak media dan LSM, Senin (23/01/2017), belum terjawab. (Yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas