Headlines News :
Home » , » Wow... SOP dan PPID Belum Dibentuk, "Wajar Kalau Kasus Dugaan Korupsi Di PU Riau Semakin Meningkat"

Wow... SOP dan PPID Belum Dibentuk, "Wajar Kalau Kasus Dugaan Korupsi Di PU Riau Semakin Meningkat"

Written By Harian Berantas on Thursday, December 22, 2016 | 1:42:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kinerja SKPD Dinas Bina Marga Dan Pengairan atau PU Provinsi Riau dipertanyakan? Pasalnya, dari keseluruhan SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Riau, hanya SKPD Dinas Bina Marga atau PU Provinsi Riau ini saja yang belum membentuk Pemetaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Surat LSM KPK yang tidak di Jawab                                  Kabi PPID Zulman Dedi
 Padahal pembentukan PPID telah diamanahkan dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dan transparan, setiap SKPD ditunjuk sebagai PPID yang di kepalai secara otomatis oleh masing-masing kepala SKPD se-Propinsi Riau. Lalu PP Nomor 61 Tahun 2010, disebutkan bahwa PPID harus sudah ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak PP Nomor 61 itu diundangkan sejak tahun 2010.
Karena itu, Zulman Dedi diruangan kerjanya kepada media ini mengaku, pada saat ia ditunjuk sebagai Kabid PPID Pembantu pada SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Riau, hanya formalitas pimpinan dinas terkait saja atau abal-abal.
Plang Proyek yang diduga berbau Korupsi
“Sampai sekarang, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Bina Marga atau PU Riau ini belum ada. SK saya sebagai Kabid PPID pembantu belum ada, dan lagi dana PPID itu dari Dinas Bina Marga maupun dari Pemprov Riau, tak ada.” kata Zulman Dedy kepada Wartawan diruang kerjanya, Selasa (20/12/2016).

Dikatakan Zulman Dedy, masyarakat atau media dan LSM yang ingin mendapat data atau informasi yang akurat berkaitan dengan publik, kami tak punya wewenang. Karena tak ada yang bertanggungjawab.

Jadi, kalau ada media dan LSM merasa keberatan karena tidak mendapat data informasi yang dibutuhkan dari pihak SKPD Dinas Bina Marga Riau, silahkan saja gugatan Dinas Bina Marga kepengadilan. Karena Dinas Bina Marga Provinsi Riau sudah siap menghadapi apapun persoalan hukum kalau ada yang menggugat, ucap Zulman Dedy lagi sambil tersenyum menganggap remeh.

Bukan hanya itu saja, tambah Zuman Dedi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Bian Marga sampai detik ini belum terbentuk. Padahal setiap SKPD harus berjalan sesuai SOP untuk memaksimalkan kinerja aparatur negara yang melaksanakan APBN/APBD dan anggaran lainnya.

Sebelumnya (17 November 2016) lalu, Pemred media cetak/Koran Berantas dan atau situs harianberantas ini telah melayangkan konfirmasi tertulis lanjutan secara resmi kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, dengan surat Nomor: 0293/PEMRED-BR/ PKU/XI/2016, terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Belading yang dilaksanakan oleh PT. Kemuning Yona Pratama-PT. Alam Makmur Prima Utama-KSO tahun 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp11 miliar lebih.

Namun, bahan pertanyaan/konfirmasi tertulis lanjutan yang diterima sang Kadis Bina Marga Provinsi Riau itu, hingga kini belum terjawab. Namun, Zulman Dedy diruang kerjanya di Dinas Bina Marga atau PU Riau kepada Wartawan mengatakan, kalau ada media dan LSM yang merasa keberatan karena tidak mendapat data informasi yang dibutuhkan dari pihak SKPD Dinas Bina Marga Riau, silahkan saja gugatan Dinas Bina Marga diajukan. Karena Dinas Bina Marga Provinsi Riau sudah siap menghadapi kalau ada gugatan seperti itu, ucap Zulman Dedy. (Yana).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas