Headlines News :
Home » » Setelah Bukti Tambahan Dugaan Korupsi Proyek MY Diterima KPK, Mtn Kadis PU Bengkalis Diharapkan Diperiksa Kembali

Setelah Bukti Tambahan Dugaan Korupsi Proyek MY Diterima KPK, Mtn Kadis PU Bengkalis Diharapkan Diperiksa Kembali

Written By Harian Berantas on Wednesday, December 21, 2016 | 6:35:00 AM

HARIANBERANTAS PEKANBARU- Ulah pejabat nakal yang diduga telah menggagahi keuangan negara kembali diungkap elemen anti korupsi Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Mistaruddin, Koordinator LSM KPK tingkat DPP, mengaku telah menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta  terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada pelaksanaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang dibangun secara tahun jamak atau multi years di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan kontrak Rp.495.319.678.000,00, atau sebesar Rp495 miliar lebih pada tahun anggaran 2013-2015.
Tanda terima tambahan bukti laporan korupsi Proyek MY dari KPK M. Nasir usai diperiksa penyidik KPK di Mapolres Bengkalis (11/11/2016)
Diungkapkannya, dari total anggaran Rp.495.319.678.000,00, yang diperuntukkan untuk pembangunan proyek multi years (MY) oleh dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis itu, diperkirakan hanya 40-60 % yang benar-benar dialokasikan sesuai sasaran.

“Itupun patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi didalamnya, minimal ada dugaan Mark Up dan ketidak sesuaian dengan spesifikasi yang semestinya.” ungkap Mistaruddin.

Namun kata Mistaruddin, untuk memuluskan pekerjaan selesai 71,138% (persen), antara rekanan kontraktor bersama oknum Kadis Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis (sudah mantan), Ir. M. Nasir M.Si dan oknum PPTK bernisial HA (Hurri Agustianri, SST,MT) diduga telah berkonspirasi atau kongkalikong.

Dugaan itu diketahui dengan adanya bukti dugaan gratifikasi/suap yang diduga diterima oknum dan PPTK dengan nominal uang miliaran rupiah, ditambah satu unit mobil Pajero warna hitam, Nopol: B 1002 JTH.

Sementara, kondisi pembangunan proyek tahun jamak atau Multi Years tersebut dilapangan, nampak sangat memprihatinkan, karena diduga tidak sesuai bestek. bahkan dirinya mensinyalir adanya Mark Up dalam pembangunan dan pengadaan berbagai item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh instansi tersebut.

Selain itu lanjut Mistaruddin, beberapa Item pekerjaan yang terdapat dalam data tersebut nampak tidak ada, alias fiktif.

Dikatakannya, Indikasi adanya item pekerjaan fiktif yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas PU bersama rekanan pengusaha kontraktor swasta (PT. Mawatindo Road Constuction) itu terungkap saat tim investigasi yang dibentuknya menyikapi laporan sejumlah masyarakat kepada lembaganya yang mengatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran dan gratifikasi uang dan mobil terkait pelaksanaan proyek senilai ratusan miliaran rupiah itu.

Menurutnya, sampai saat ini, tim investigasi LSM KPK menemukan banyak kejanggalan dan ketidak sesuaian antara proyek yang ada dengan data penggunaan anggaran, serta pernyataan Ir. M. Nasir M.Si saat masih menjabat Kadis PU Bengkalis lewat media massa sebelumnya.

Dari sejumlah kejanggalan yang telah ditemukan oleh tim investigasi yang dibentuknya tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan kembali bukti tambahan lain kepada lembaga anti rasuah atau KPK di Jakarta, Kamis 08 Desember 2016 lalu.

Dimana beberapa bulan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam pekerjaan proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih yang dilaksanakan secara tahun jamak atau multi years di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.495,3 miliar lebih itu, telah dikoordinasi kepihak Ketua KPK (Komisi Pemberantasan korupsi), Agus Rahardjo melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK RI, Sugmana Zam Zami di gedung KPK RI, Jakarta, 24 Mei 2016.

Lebih jauh Mistaruddin mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini dengan menyampaikan Laporan kepada aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk tanggungjawab moral sebagai seorang aktivist LSM yang memang mengkhususkan diri dalam pengawasan penggunaan keuangan negara.

“Salah satu fungsi utama LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) adalah melakukan pengawasan sekaligus melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat temuan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana Korupsi.” jelas Mistaruddin menambahkan.

Seperti diketahui, Jum’at 11 November 2016 lalu, mantan Kadis PU Bengkalis, Ir. M. Nasir M.Si itu yang saat ini sedang berebut mencari kekuasaan sebagai Sekretaris Kota Dumai Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Zulkifli AS, tampak bungkam saat dikonfirmasi awak media usai keluar dari ruangan pemeriksaan penyidik KPK di Mapolres Bengkalis terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek multi years tersebut.

Ia (Muhammad Nasir ) tidak berkomentar banyak.  "Entahlah kurang tau juga. Biasa, diperiksa biasa saja," katanya Nasir sambil lari meninggalkan ruangan tempat penyidik KPK di Mapolres Bengkalis.

Untuk itu, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi menghimbau agar lembaga anti rasuah atau KPK yang kembali menerima bukti tambahan baru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek multi years tersebut, untuk kembali melakukan pemeriksaan kepada sang oknum mantan Kadis PU, Muhammad Nasir, Cs.

Apabila dua alat bukti minimal sudah cukup, agar dilakukan penahanan demi kepastian hukum. Bila sebaliknya bukti masih kurang cukup dan atau tambahan bukti lainnya tak dapat di cari lagi, kiranya penyidikan perkara dihentikan atau SP3 demi kenyamanan bagi kehidupan yang bersangkutan termasuk keluarganya. dan tembusan penyidikannya diharapkan tetap disampaikan kepada pelapor. (Rozali).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas