Headlines News :
Home » , » Jika Hari Ini Panggilan Polisi Diabaikan, Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Dijemput Paksa

Jika Hari Ini Panggilan Polisi Diabaikan, Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Dijemput Paksa

Written By Harian Berantas on Friday, December 30, 2016 | 9:35:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi, SH dinyatakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau sudah 2 kali mengabaikan panggilan penyidik. Surat panggilan ketiga-pun dilayangkan kepada politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, di mana Heru bakal dijemput paksa jika mengabaikannya lagi.
Kasetum Bareskrim Polri, menerima surat klarifikasi tindak lanjut laporan dari Sekum LSM KPK, B Anas, Rabu 7/12/2016. ( Gambar, Sozi ).
"Kalau tidak hadir dalam panggilan, kita akan bawa paksa dengan dilengkapi surat perintah membawa (penangkapan," tegas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Rivai Sinambela kepada wartawan, Kamis (29/12/2016) kemaren.

Rivai menyebutkan, pemanggilan ini bukan untuk pemeriksaan. Melainkan menyerahkan Heru kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P-21. "Pemanggilan ini untuk tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti," sebut Rivai.

Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara memerintahkan anggotanya di direktorat tersebut untuk menahan setiap tersangka yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap.
"Kalau sudah P-21, harus dipanggil dan ditahan untuk diserahkan ke jaksa," tegas mantan Kapolda Maluku Utara ini.

H. Heru Wahyudi, SH merupakan tersangka dugaan korupsi Bansos di Bengkalis pada tahun 2012 senilai Rp 230 miliar. Dia diduga ikut merugikan negara Rp31 miliar karena menyetujui dan memberikan Bansos yang diduga tak sesuai peruntukannya.

Heru ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan tiga alat bukti. Ketiga alat bukti itu adalah keterangan saksi dari kelompok dana hibah, hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dan keterangan ahli Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan dana Bansos.

Heru merupakan tersangka kesekian dalam kasus ini, setelah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keungan Kabupaten Bengkalis Azrafiani Aziz Rauf.

Kasus ini juga menjerat lima kalangan legislatif, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, Purboyo dan Jamal Abdillah yang merupakan mantan Ketua DPRD Bengkalis.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Heru memang belum ditahan. Dugaan korupsi dalam kasus ini terjadi tahun 2012 lalu, saat Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan alokasi untuk dana hibah sebesar Rp272 miliar. Diduga dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya, atau fiktif.

Bukti Merk proyek se nilai Rp19,8 miliar diatas diduga milik/titipan salah satu oknum aparat  yang diduga  jasa/jaminan untuk mengamankan salah satu oknum pejabat tinggi di Kabupaten Bengkalis yang jelas tersandung dalam kasus dugaan korupsi Bansos sebesar Rp272 Miliar
Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana hibah/ bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272-Rp686 miliar tersebut, berawal ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran dana hibah/bansos Bengkalis pada tahun 2012 senilai Rp67 miliar, tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir maupun anggota DPRD lainnya termasuk oknum-oknum pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Sehingga puluhan nama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 saat itu, terindikasi dan tersandung ada menerima bantuan dana bansos/hibah sebesar Rp272 miliar tahun 2012, namun belum disentuh hukum, berikut keterangan nama para anggota DPRD terlibat. H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar Rp.1,4 miliar lebih, Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar, Mesran senilai Rp3,3 miliar lebih, Jamadin Sinaga sebesar Rp1,6 miliar, Suhendri Asnan sebesar Rp4, 2 miliar lebih juga.

Sementara itu, Amril Mukminin yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021, menerima Rp1.475.000.000,00 atau sebesar Rp1,4 miliar.

Kemudian, H. Revolaysa SH,MH Rp1,2miliar, Almi Husni SoS sebesar Rp2,3 miliar lebih, Dani Purba sebesar R1 miliar lebih, Misliadi S.HI Rp.2. 165.000.000,00, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M Nasir Rp.1. 550.00.000,00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1, 7 miliar lebih, Daud Gultom Rp300 juta, Ali S.AG, Rp1, 6 miliar lebih, dan H. Arwan Mahidin Rani, Rp.1. 665.000,000,00.

Demikian, Rosmawati Florentina (anggota DPRD) sebesar Rp1,1 miliar lebih, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1,5 miliar lebih, Hj. Mira Roza sebesar Rp.1,2 miliar lebih. H. Yidhi Feryantoro Rp1,6 miliar lebih, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1,6 miliar lebih.

Selanjutnya, Khuzaini Rp4,1 miliar lebih, Nanang Haryanto sebesar Rp2,1 miliar lebih. Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1.125.000,000,00, Suhendri Asnan sebesar Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2, 1 miliar.

Berikutnya, Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1,2 miliar, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1,5 miliar, Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp1,5 miliar lebih, dan H. Heru Wahyudi yang sudah mendapat gelar sebagai status tersangka di Polda Riau, karena terindikasi menerima dana bansos/hibah sebesar Rp13,3 miliar lebih tahun 2012 itu.

Bahkan masih banyak lagi yang dicurigai ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp272 miliar tersebut, seperti TAPD yang didasari dengan bukti masing-masing SK, Nomor: 299/KPTS/IX/2011, 7 September 2011, hingga sampai sekarang belum disentuh. (Yana/Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas