Headlines News :
Home » » Dugaan Korupsi Berjamaah, KPK Didesak Usut Dana Pembebasan Lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Siak

Dugaan Korupsi Berjamaah, KPK Didesak Usut Dana Pembebasan Lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Siak

Written By Harian Berantas on Wednesday, December 14, 2016 | 11:44:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) mendesak KPK mengusut aliran dana pembebasan lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sebab dana pembebasan tahun 2003-2004 sebesar Rp28,1 miliar salah bayar, ditambah dana pembebasan tahun 2006 Rp80 miliar.


                  tanda terima laporan dari KPK, 8 Desember 2016                                                    tanda terima laporan dari Presiden RI, 9 Desember 2016

LSM anti korupsi dari Pekanbaru-Riau itu, menduga dana tersebut mengalir ke sejumlah oknum pejabat dan DPRD. “Ini harus diusut tuntas terutama mantan Bupati, Wakil Bupati dan Kabag Tata Pemerintahan Pemdakab Siak ketika itu yang dinakhodai H. Arwin AS,SH (mantan bupati), Drs H. Syamsuar Msi (sekarang bupati Siak),  Drs. H. Said Ariffadillah yang sekarang kadis DPPKAD Siak, dan kawan-kawan yang membuat kebijkan mengucurkan dana tersebut hingga terkesan memanipulasi dokumen-dokumen kepemelikan lahan dan rekayasa SPJ,” kata B Anas, Sekum LSM KPK, Rabu (14/12/2016) di Hotel Sultan Jakarta tadi siang.

Menanggapi hal itu, Pengurus DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) daerah Kabupaten Siak, Yusnaim saat dihubungi Wartawan dari Jakarta, membenarkan kalau anggaran pembebasan lahan tahun 2003-2004 sebesar Rp28,1 miliar dan tahun 2006 silam sebesar Rp80 miliar adalah salah bayar. Bahkan nama-nama masyarakat yang diklaim ada menerima ganti rugi atau sagu hati pembebasan lahan pun, banyak rekayasa/manipulasi.

“Laporan tentang permasalahan ganti rugi dan rekayasa-rekayasa sejumlah dokumen dalam pembebasan lahan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 silam itu benar. Bahkan dana sebesar Rp28,1 miliar dan Rp80 miliar itu, semuanya salah bayar, dan banyak yang di manipulasi,” kata Yusnaim dari Kabupaten Siak-Riau. (Soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas