Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi APBD Inhu, Resmi Dilaporkan Ke KPK

Dugaan Korupsi APBD Inhu, Resmi Dilaporkan Ke KPK

Written By Harian Berantas on Monday, December 19, 2016 | 9:32:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU-- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (DPPLSM KPK) tingkat pusat, melaporkan Yopi Arianto, SE selaku Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau dan kawan-kawan ke lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis 08 Desember 2016 lalu.

Bukti Tanda Terima Laporan dari KPK (08/12/2016)  dan   Yopi Arianto (Bupati Inhu)
Karena atas dugaan korupsi tersebut negara dirugikan mencapai Rp.201,8 miliar, yakni terkait pengelolaan dana APBD tahun 2012,2013,2014 dan 2015 yang peruntukkannya dinilai tidak memihak pada masyarakat.

Diberitakan media ini berulang edisi sebelumnya, sikap dari mantan Bupati Inhu, Yopi Arianto bersama kroninya untuk menanggapi persoalan yang diduga berpotensi hingga merugikan keuangan Negara itu, hingga saat ini, belum ada klarifikasi jawaban sesuai dengan bahan pertanyaan yang diajukan awak media dan lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi, sejak tanggal 05 Oktober 2015 yang lalu.

Artinya dugaan terjadinya indikasi korupsi pada APBD dan dana Bansos atau dana Hibah untuk rakyat melalui Yayasan dan atau LSM sebagaimana ditudingkan kepada Bupati, Sekda dan 47 orang pejabat lainnya, justeru dinilai benar dilakukan sang Bupati, Yopi Arianto, dkk.

Dilaporkan sebelumnya, pelaku penyimpangan, penggelapan dan pelaku korupsi dana APBD dan Bantuan Sosial atau Hibah kepada rakyat Kabupaten Inhu Provinsi Riau yang ditaksir mencapai Rp.201. 833.660.063,00, karena dana APBD dan Bansos/Hibah tersebut, murni diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kelompok atau pribadi masing-masing pejabat Pemkab Indragiri Hulu-Provinsi Riau.

Bupati, Yopi Arianto merupakan pemangku kebijakan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Inhu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 lalu itu dinilai telah menyimpang dari berbagai ketentuan perundang-undangan berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut kerugian negara yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan miliar.

Modus yang digunakan berbagai cara yaitu memberikan anggaran Hibah/Bansos kepada instansi vertikal pada masing-masing Satuan Kerja Pemdakab Inhu puluhan miliar rupiah/tahun, mengklaim beberapa nama organisasi/lembaga masyarakat ada menerima dana APBD secara berturut-turut sejak tahun 2012 s/d 2015 miliaran rupiah.

Kemudiannya lagi, adanya dugaan penyimpangan terkait usulan proposal yang tidak melalui Pos Kesra dengan perkiraan kerugian keuangan daerah dan Negara yang terjadi Rp25. 210.479.063,- atau sebesar Rp25,2 miliar lebih.

Dan parahnya lagi, sebagian besar dana APBD Kabupaten Inhu pada tahun 2013, 2014 dan 2015 diperuntukkan hanya demi kepentingan keluarga para oknum-oknum pejabat tinggi di Pemda Kabupaten Indragiri Hulu.

Koordinator Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Mistarudin bersama masyarakat pernah mempertanyakan kasus dugaan korupsi APBD Inhu tersebut pada Kasi Pidsus Kejari Rengat-Inhu pada tahun 2015 lalu. Karena Kejaksaan Negeri Rengat, pernah menerima laporan/pengaduan dari sebagian kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Inhu tersebut. Namun  Kasi Pidsus Kejari Rengat mengaku kalau Kejari Rengat belum menindaklanjuti laporan korupsi yang disampaikan masyarakat sejak tahun 2014 dan 2015 lalu itu.

Sementara, dari hasil wawancara awak media dengan seorang Jaksa mengatakan, tak mungkin mereka melakukan Operasi penegakkan hukum yang menyangkut Pejabat penting di Pemda Kabupaten Inhu kalau bukan arahan pimpinan mereka.

Atas dasar penjelasan itu, Koordinator Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Mistarudin dan kawan-kawan merasa sangat kecewa, maka akhirnya berangkat ke Jakarta untuk melaporkan dugaan korupsi di Pemdakab Inhu itu ke lembaga anti rasuah atau KPK, dengan harapan semoga yang merasa kebal hukum di Pemda Kabupaten Inhu dapat diseret ke meja hijau dan jika terbukti bersalah dapat dihukum seberat-beratnya.

Karena para oknum-oknum pejabat tinggi didaerah setempat, diduga telah meraup kekayaan diatas penderitaan penduduk, dan kerugian negara yang tidak sedikit mencapai Rp201,8  milyar belum termasuk dugaan korupsi lain, karena ditemukan adanya dugaan gratifikasi dari PT. Riau Bara Harum sebagai bentuk kompensasi eksploitasi/eksplorasi tambang Batu Bara di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Inhu-Riau. (Eta/Yan)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas