Headlines News :
Home » , » Dugaan Kejanggalan Dalam Penanganan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp.272 Miliar, Kembali Dipertanyakan ke Kapolri

Dugaan Kejanggalan Dalam Penanganan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp.272 Miliar, Kembali Dipertanyakan ke Kapolri

Written By Harian Berantas on Wednesday, December 7, 2016 | 11:32:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Aktivis lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK,  kembali mendatangi Markas Besar Polri, Jln. Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (07/12/2016). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan korupsi anggaran yang diduga melibatkan Ketua DPRD, Heru Wahyudi, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin beserta 92 orang pejabat lainnya yang terkesan menikmati uang haram lewat Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah sebesar Rp272.277.491.850 pada tahun 2012 silam.

Kasetum Bareskrim Polri ketika menerima surat tindak lanjut laporan dari Sekum DPP LSM KPK, B Anas, Rabu 7/12/2016. (gambar diambil Sozi).
 Sekretaris Umum LSM KPK, B Anas mengaku pihaknya sudah menyampaikan kembali surat klarifikasi tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi di Pemdakab Bengkalis yang dilaporkan ke lembaga hukum Polri sejak tanggal 01 Oktober 2013 silam. Selain ke Kapolri, mereka sudah melaporkan kepada sejumlah lembaga hukum lainnya yang ada di Provinsi Riau dan lembaga hukum lainnya di Jakarta.

"Kami mendesak lembaga Polri dan seluruh aparat hukum yang telah menerima sejumlah laporan dugaan penyimpangan/pelanggaran (KKN) dalam penyerapan anggaran Bansos/Hibah kepada instansi vertikal badan/lembaga/organisasi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang berakibat Negara dirugikan sebesar Rp272.277.491.850, kata B Anas di Mabes Polri, Rabu (07/12/2016).

Ini bukan kedatangan mereka yang pertama kali ke Mabes Polri untuk menindaklajuti perkara dugaan korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau itu.

Dua kali sebelumnya (07/03/2014 dan 11 Maret 2015), Kapolri telah menyampaikan tindak lanjut surat Dumas kepada DPP LSM KPK di Pekanbaru. Bareskrim Polri menyatakan kalau laporan itu sudah ditindaklanjuti melalui surat resmi Kapolri kepada Kapolda Riau. Namun, kemajuan penanganannya sampai sekarang, belum jelas.
 
"Kami tetap melakukan monitoring atas laporan tersebut. bukti data tambahan baru kepada Bapak Kapolri sudah kami serahkan," ungkap B Anas.

Kasus yang dimaksud LSM KPK dari Pekanbaru-Riau ini adalah dugaan penyimpangan penyerapan anggaran Bansos/Hibah kepada instansi vertikal badan/lembaga/ organisasi masyarakat Kabupaten Bengkalis tahun 2012. Sebagai para terduga yang belum disentuh oleh hukum, terkesan ada memalsukan data berupa SPJ dan nama badan/lembaga/organisasi. ucap Anas.

Selain itu, lanjut dia, dugaan kejanggalan yang ditemukan pihaknya dalam penangan kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 tersebut, akan dilaporkan juga kepada lembaga Presiden RI, lembaga hukum di Komisi III DPR RI dan juga kepada KPK, Kamis (08/12/2o16).

"Dugaan kejanggalan penanganan kasus dugaan korupsi yang penyelidikannya dilakukan oleh Polda Riau sejak tahun 2013 silam, akan kami sampaikan esok hari ke Presiden, Komisi III DPR RI, KPK dan Komnas HAM RI," kata B Anas. (SOZI)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas