Headlines News :
Home » » Bukti Tambahan Dugaan Korupsi Walikota Pekanbaru Non Aktif, Diterima KPK

Bukti Tambahan Dugaan Korupsi Walikota Pekanbaru Non Aktif, Diterima KPK

Written By Harian Berantas on Thursday, December 8, 2016 | 11:40:00 PM

HARIABERANTAS, JAKARTA- Bukti-bukti tambahan terkait dugaan korupsi Walikota Pekanbaru non akti, Firdaus ST, MT, kembali diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK,  Jumat (08/12/2016). Bukti-bukti tersebut diserahkan, menyusul sudah dilaporankannya kasus ini beberapa waktu lalu.

Tim LSM KPK wilayah Jawa Barat usai sambut Ketum DPP LSM KPK keluar dari ruangan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK di Gedang KPK, (8/12/2016. Foto diambil Agnes/Soz)
 "Saya melanjutkan data yang diminta KPK, data-data terbaru, menyangkut dugaan korupsi Walikota Pekanbaru nin aktif, dan kawan-kawan" kata Ketum LSM KPK, Toro saat ditemui di Gedung KPK.

Menurut Toro, data-data terbaru yang diserahkan pihaknya berupa data dugaan korupsi terkait APBD/APBD-P Kota Pekanbaru tahun 2013/2014 yang diduga melibatkan beberapa  pejabat penting di Pemko Pekanbaru Provinsi Riau.

aktivis juga menyerahkan data baru terkait dugaan korupsi korupsi pembebasan lahan perkantoran Pemko Pekanbaru di wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebesar Rp23 miliar-Rp50 miliar

"Itu puluhan miliar. Kode rekeningnya kan sudah jelas di sini (sambil buka rekening). Ya udah, makanya kami bawa ke KPK," tuturnya.

Amat juga diduga telah menyelewengkan dana APBD senilai senilai Rp2. 982.590.000, 00 atau sebesar Rp2,9 miliar yang diduga untuk kepentingan pribadi oknum pejabat dan keluarganya. 

Kemudian kejadian dugaan korupsi belanja subsidi pada PD Pembangunan sebesar Rp9 miliar serta skandal korupsi dana bansos tahun 2013 dan 2014 di Pemko Pekanbaru juga sudah dilaporkan oleh aktivis LSM KPK tersebut ke lembaga anti rasuah atau KPK.

Modus yang diduga dilakukan Waikota Pekanbaru (non aktif) Cs, jelas Toro, dengan memberikan anggaran hibah/bansos kepada beberapa Ormas yang diduga siluman seperti yang diduga dilakukan oleh Amponiam Batee dengan memalsukan Surat keterangan (SK) organisasi Wartawan yaitu Gabungan Wartawan Indonesia atau GWI.

Apalagi, pembeian anggaran hibah/bansos yang dinilai tidak sesuai mekanisme itu, ditransfer lewat rekening pribadi Amponiman Cs. Dugaan  korupsi lainnya yaitu, penempatan deposito APBD/APBD-P tahun 2013 dan 2014 yang terindikasi mengambil keuntungan dari deposito oleh oknum pejabat terkait.

"Walikota Pekanbaru non aktif, Firdaus diduga mengambil keuntungan dari penempatan deposito APBD tahun 2013 dan 2014 puluhan miliar itu, dengan bunga 1 persen," ungkapnya.

Firdaus ST,MT dilaporkan oleh aktivis anti korupsi atas dugaan penyalahgunaan dana APBD/APBD-P Kota Pekanbaru, tahun anggaran 2013/2014. Firdaus diduga bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu seperti mukadimah diatas.

Kepada awak harianberantas.coid, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK RI, Sugmana Zam Zami di gedung KPK RI, Kamis 08 Desember 2016 mengatakan, kasus dugaan korupsi di Pemko Pekanbaru tahun 2013/2014, akan segera kami tindak lanjuti, ujar Sugmana.

Sementara, terlapor dugaan tindak pidana korupsi, Firdaus ketika via hendphon genggamannya dihubungi Wartawan, tak aktif. (Agnes/Sozi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas