Headlines News :
Home » » Aparat Hukum Diminta Usut Aroma Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Poros Sungai Rawa-Futong di Siak Rp24,4 Miliar

Aparat Hukum Diminta Usut Aroma Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Poros Sungai Rawa-Futong di Siak Rp24,4 Miliar

Written By Harian Berantas on Monday, December 19, 2016 | 9:17:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU-- Realisasi proyek peningkatan jalan poros Sungai Rawa – Futong (Aspal 1 KM + Base C 0,8 KM + Timbunan 4 KM) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, menuai sorotan warga setempat. Disinyalir proyek peningkatan jalan poros yang menghabiskan anggaran tahun 2015 lalu Rp24. 416.494. 000,00 atau sebesar Rp24 miliar lebih itu tidak sesuai dengan RAB sehingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Seperti inilah fisik proyek peningkatan jalan poros Sungai Rawa–Futong yang dibangun pada tahun 2015 lalu
Dari informasi dan pantauan tim Redaksi harianberantas bersama aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK di lokasi proyek beberapa waktu lalu, volume panjang peningkatan jalan hanya direalisasikan sekitar 6 km. Padahal sesuai kontrak kerja peningkatan jalan poros mestinya dibangun 13 km dengan item pekerjaan, Aspal 1 KM + Base C 0,8 KM + Timbunan 4 KM.

Sumber anggaran proyek itu dari dana APBD tahun 2015, dikerjakan kontraktor PT. Cipta Bangun Abadi dengan kontrak No. 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/ 02/2015 tanggal 27 Maret 2015, dan waktu pelaksana 240 hari terhitung diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 27 Maret 2015 sampai tanggal 21 November 2015 lalu.

Beberapa warga mengungkapkan kecurigaan adanya tindak pidana korupsi pada pembangunan peningkatan jalan poros Sungai Rawa-Futong yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Bina Marga Dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Siak itu.

Seorang warga inisial ND asal Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak mengatakan, volume atau panjang pembangunan peningkatan jalan Sungai Rawa menuju Futong tidak sesuai dengan kontrak kerja dan rancangan anggaran biaya (RAB).

“Jalan masuk ke daerah kami mulai dari Desa Sungai Rawa sampai Futong yang terlaksana hanya kurang lebih 6 km, sementara dalam kontrak panjang jalan yang harus dibangun adalah 13 km. itu artinya terjadi selisih volume panjang antara yang sudah ditetapkan dalam RAB proyek dengan fakta yang telah dikerjakan” ungkapnya kepada tim media ini.

Ia menduga adanya kerjasama antara oknum Dinas Bina Marga Dan Pengairan atau PU Kabupaten Siak dengan kontraktor PT. Cipta Bangun Abadi untuk mengambil keuntungan secara tidah sah dari proyek peningkatan jalan tersebut.

Lebih lanjut, ND menaksir kerugian negara dari proyek itu sekitar Rp5 miliar. Jumlah itu dihitung dari selisih panjang jalan dan item-item kegiatan yang seharusnya dilakukan atau dikerjakan.

ND juga mendesak pihak Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga anti rasuah atau KPK agar segera mengusut dugaan korupsi pembangunan peningkatan jalan poros Sungai Rawa – Futong tersebut. Semua pihak yang diduga terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Segera usut kasus itu dan periksa Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan dan pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, rakyat Siak sudah tidak mau membiarkan mereka para pejabat lintah darat menghisap terus uang negara yang bersumber dari pajak yang setiap tahun kami bayarkan ke negara” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK proyek, Abdul Haris, dan Kabid jalan Dinas BMP Siak, Ardi Irfandi, ST.,MT yang dinilai paling bertanggung jawab atas terjadinya dugaan penyimpangan pada kegiatan proyek ini, ketika dihubungi melalui telepon sedang tidak diangkat. Bahkan ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat SmS, juga tidak memberikan keterangan.

Untuk itu, elemen LSM Komunitas Pemberantas Korupsi menghimbau agar para pihak yang merasa mengambil keuntungan secara tidah sah dari proyek peningkatan jalan tersebut, untuk segera pasrah mengembalikan kerugian Negara yang cukup lumayan itu ke kas Negara, tanpa mengandalkan laporan investigasi yang telah dilakukan BPK RI serta pekerjaan Base C di jalan Kampung Baru maupun jalan pelabuhan.

Karena dari laporan hasil pemeriksaan fisik oleh BPK bersama PPTK dan kontraktor dilapangan sebelumnya, diduga ada yang aneh yang tidak menguntungkan masyarakat dan Negara. Kejadian ini kiranya jangan seperti jejak pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak yang dibangun pada tahun 2014 silam yang sedang dibom bardir sampai sekarang. (Toro)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas