Headlines News :
Home » » Proyek Jalan Poros Temiang “Bergeser”, Pernyataan anggota DPRD Hj Aisyah Dibantah Kades Kalau Perpindahan Lokasi Sudah Disetujui

Proyek Jalan Poros Temiang “Bergeser”, Pernyataan anggota DPRD Hj Aisyah Dibantah Kades Kalau Perpindahan Lokasi Sudah Disetujui

Written By Harian Berantas on Friday, November 18, 2016 | 12:51:00 AM

HARIANBERANTAS, BUKIT BATU- Proyek peningkatan jalan poros Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, diduga fiktif. Pasalnya, proyek bersumber dari dana APBD tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp2. 813.700,000 atau sebesar Rp2,8 miliar lebih  yang dikerjakan PT. Tubersa Group, diduga telah bergeser dari lokasi yang seharusnya berada di jalan poros Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu-Bengkalis ke lokasi Desa Parit 1 menuju SMAN 2 Kecamatan yang sama.

Dok: Merk Proyek Peningkatan Jalan Poros Temiang                Hj. Aisyah, anggota DPRD dapil Bukit Batu-Siak Kecil 
Ironisnya, perpindahan lokasi tidak disetujui oleh warga masyarakat dan pemerintah desa setempat. Karena lebih dari tujuh (7) tahun sebelumnya, jalan poros tersebut sangat diharapkan warga setempat agar pembangunannya disentuh oleh pemerintah.

“Seharusnya proyek jalan yang dibangun di jalan SMA 2 itu, dibangun untuk jalan poros Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu. Karena waktu kontraktor lapangannya datang ke desa kami Temiang, pembangunan jalan itu memang khusus untuk pembangunan peningkatan jalan poros Desa Temiang. Lalu entah kenapa kemudian, proyek itu dibangun ke Desa Parit satu (1) menuju SMAN 2,” ujar Kades Temiang, Mislani, Jum’at (18/11/2016).

Dijelaskan Mislani, pada saat proyek itu kami ketahui dikerjakan di tempat lain, Saya bersama BPD dan seluruh warga masyarakat Desa Temiang, melakukan mediasi dengan kontraktor. Bahkan hasil mediasi terakhir kami dengan Kontraktor, PPTK dan KPAnya bernama Icau dari PU Bengkalis di Desa Temiang, sudah sepakat kalau pembangunan proyek itu dikembalikan ke lokasi semula di jalan poros Temiang.

“Saya kurang tak tahu, kenapa proyek yang seharusnya dibangun di jalan poros Desa Temiang, dikerjakan sama kontraktor ke lokasi lain. Padahal saya dan warga masyarakat Desa Temiang disini tidak setuju jika proyek itu dipindahkan ke lokasi lain. Padahal kesepakatan tertulis bersama, dan daftar hadir kesepakatan, ada kami buat kalau proyek itu dibangun dilokasi semula” kesal Kades.

Bahkan Kades Temiang, Misliani, membantah dan kecewa dengan pernyataan Anggota DPRD Bengkalis dapil Bukit Batu-Siak Kecil, Hj Aisyah, yang menuding dirinya bersama ketua BPD dan masyarakat Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu, ada menyetujui lokasi proyek tersebut dibangun ke lokasi lain (Desa Parit 1-SMAN 2).

“Itu tidak benar. Mana ada saya dan BPD serta masyarakat saya di Desa Temiang ini menyetujui proyek itu dibangun di jalan SMN 2. Saya aja waktu di telfon oleh ibu Hj. Aisyah, dia (Aisyah) meminta ke saya supaya proyek jalan itu biar dikerjakan dilokasi SMA dua (2). Permintaan ibu Hj. Aisyah itu saya tolak. Karena lokasi jalan poros itu memang di Desa Temiang, dan bukan di jalan SMA 2” terang Mislani, Jumat (18/11/16).

Tidak hanya itu, Mislani juga menyatakan bahwa saat proyek itu mau dikerjakan, kontraktor termasuk Dinas PU di Bengkalis, sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya selaku pemerintah desa setempat.

Disebutkan Mislani, kegiatan yang didanai melalui dana APBD tahun 2016 di Desa Temiang, sudah melalui proses dan aturan yang berlaku. Proyek itu dari Pemda Bengkalis dan pembangunannya pun untuk lokasi peningkatan jalan poros Temiang, dan bukan untuk pembangunan dilokasi lain, terang Mislani lebih dalam lagi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Bengkalis dapil Bukit Batu-Siak Kecil, Hj Aisyah, saat dihubungi harianberantas.co.id, Jum’at (18/11/2016) pagi mengatakan, waktu perencanaan, Pemda ada mengukur jalan dari lintas jalan Dumai-Pakning. Sebab  disamping jembatan itu, sudah termasuk Desa Temiang, awal perencanaannya disitu. Pembahasan di RKA atau apa itu jalan poros Temiang gitu, ujarnya.

Perencanaan dari awal, lokasi proyek dimulai dari titik nol sampai tembus ke jalan lingkar perusahaan (PT. RAPP). Maksud masyarakat jalan poros Temiang itu bukan disitu, sebut Aisyah.

Dikatakannya, “Cuma kesalahan awalnya dari Pemda. Karena mereka dari Pemda ini kalau datang ke tempat orang tidak mau As-salamu Ężalaykum atau ketuk pintu rumah orang. Sejak waktu saya jadi Kepala Desa pun, mereka begitu. Kalau sudah timbul masalah kegini, baru mereka (Pemda) begini. Jadi saya sampaikan dengan orang PU itu, ini tolong apapun kegiatan di desa dan desa mana pun, tolong As-salamu Ężalaykum atau ndak ketuk pintu, saya bilang.” terang Aisyah.

Tapi Alhamdulillah lanjut Aisyah, “Setelah saya sampaikan sama Kepala Desa dan ketua BPD, akhirnya orang itu dan masyarakat disana setuju dan clear kalau proyek itu tetap dibangun di jalan SMA dua (2). Sehingga saya, langsung menghubungi orang PU di Bengkalis” kata anggota DPRD Bengkalis dapil Bukit Batu-Siak Kecil ini.

Menyikapi hal ini, Ketua DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) daerah Kabupaten Bengkalis-Riau, Deady Royfika ditemui usai melakukan pertemuan dengan salah satu penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Jum’at (18/11/16) sore mengatakan, pemindahan dan atau pengalihan lokasi pengerjaan proyek pemerintah tidak bisa dilakukan semena-mena.

“Anggaran untuk proyek tahun 2016 itu kan sudah jauh hari disekapati, dan sekarang sudah jelas ada DPA-nya. Jadi, tidak bisa dilakukan pergeseran atau pengalihan lokasi. Kalau itu pembangunannya untuk peningkatan jalan poros Temiang, ya harus dilaksanakan. Itu aturannya,” kata ketua aktivis lembaga anti korupsi itu.

Ia menjelaskan, pemda dalam hal ini dinas PU Kabupaten Bengkalis tidak bisa melakukan kebijakan sendiri dengan melakukan pemindahan kegiatan pembangunan pemerintah daerah maupun itu pemerintah provinsi dan pusat. Hal yang harus dilakukan oleh pemda atau dinas PU adalah fokus dengan rencana program yang telah disepakati bersama dengan DPRD sebelumnya.

“Sekarang yang harus dilakukan oleh SKPD adalah konsisten terhadap anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan proyek yang sebenarnya tanpa ada kepentingan atau rekayasa lain. Kalau ada pergeseran lokasi kegiatan pembangunan seperti itu, tidak bisa dan sangat bertentangan dengan aturan,” terangnya.

Terkait dengan pemindahan lokasi pengerjaan proyek yang dianggap melanggar Permendagri nomor 13 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Anggaran, Deady menilai hal tersebut terlalu mengada-ada. Menginggat seluruh program kerja telah dituangkan dalam RAPBD dan telah menjadi DPA sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kita akan memperdalam dengan melakukan pengawasan lapangan, karena proyek peningkatan jalan poros Temiang Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis itu, diduga fiktif,” jelasnya.

Untuk diketahui, memindahkan pengerjaan proyek dari lokasi sebelumnya ke lokasi lain, harus ada persetujuan dari seluruh DPRD setempat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pengerjaan peningkatan jalan poros Temiang yang dimaksud,” kata Deady Royfika, Ketua LSM KPK daerah Kabupaten Bengkalis, Jum’at (18/11/2016).

Ditambahkan, selain diduga tidak dilakukan persetujuan dari DPRD setempat dalam perpindahan lokasi pengerjaan peningkatan jalan poros Temiang tersebut, pengerjaan peningkatan jalan dari Desa Parit 1 menuju jalan SMAN 2 Temiang di Kecamatan Bukit Batu itu, juga tidak bisa dilakukan pembayaran, karena pengerjaan tersebut tidak ada masuk didalam buku Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Kabupaten Bengkalis tahun 2016. “Berarti proyek itu fiktif, dan penegak hukum wajib untuk memproses kecurangan dan penyimpangan itu,” terangnya menyarankan.

Berdasarkan laporan dan bukti data yang tersimpan di meja redaksi www.harianberantas.co.id dan media cetak/Koran Berantas, proyek peningkatan jalan poros Temiang tersebut, dibangun dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 senilai Rp2. 813.700,000 atau sebesar Rp2,8 miliar, dengan efektif/volume pekerjaan lapangan 1039 meter, masa waktu pelaksana 120 hari kalender (HK), dengan kontraktor pelaksana PT. Tubersa Bhakti Group yang dikonsultani oleh Duta Consultant Engineering.

Sekalipun pembangunan yang diduga telah bergeser dari lokasi yang seharusnya berada di jalan poros Desa Temiang Kecamatan Bukit Batu-Bengkalis ke lokasi Desa Parit 1 menuju SMAN 2 pada kecamatan yang sama, namun amatan tim media ini terhadap proses pengerjaannya dilapangan, ditemukan berbagai dugaan kecurangan atau penyimpangan, seperti material timbunan jenis Base yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan kontrak, pekerjaan pembersihan lokasi jalan lama, Geotextil, Wiremesh dan lain sebagainya.

Hingga berita ini diexpose, Tarmizi, selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis-Riau, belum masuk kantor. “Pak Tarmizi tak ada masuk kantor hari ini pak” ujar staf. Bagaimana menyikapi penyimpangan yang diduga terjadi dalam proyek peningkatan jalan poros Temiang tersebut, saksikan reaksi pelaporan dan sajian berita edisi berikutnya.  (Meri)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas