Headlines News :
Home » » Penanganan Kasus Korupsi Bansos Bengkalis & Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Dokumen Jembatan Kelakap Siak Buruk, Polda Riau Dilaporkan ke Ombudsman

Penanganan Kasus Korupsi Bansos Bengkalis & Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Dokumen Jembatan Kelakap Siak Buruk, Polda Riau Dilaporkan ke Ombudsman

Written By Harian Berantas on Tuesday, November 29, 2016 | 11:56:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ketahuan penanganan laporan dugaan korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272.277.491.850, dan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pembangunan jembatan sungai Kelakap (Tahap I) dengan biaya APBD Kabupaten Siak tahun 2014 senilai Rp9.058.173.000, tidak ada kepastian hukumnya di Kepolisian, akhirnya Polda Riau dilaporkan elemen Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (29/11/2016).

Asisten Ombudsman RI, Wahyuni, menerima laporan yang diserahkan Toro ZL Ketua DPP LSM KPK, Selasa (29/11/16)
 Polda Riau dibawah kepemimpinan Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara itu, dianggap tidak pernah merespon klarifikasi pengaduan aktivis lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) yang menginginkan ada tindakan keras dan benar terhadap kasus dugaan korupsi anggaran Bansos Bengkalis tahun 2012 dan perkara pemalsuan tanda tangan dibalik penyimpangan pembangunan jembatan sungai Kelakap Kabupaten Siak tahun 2014.

Ketum lembaga LSM KPK, Toro didampingi koordinatornya, Josa Wijaya SH menegaskan, upaya ini ditempuh karena dalam penanganan kedua perkara yang dilaporkan lembaganya ke lembaga Kepolisian RI sejak tahun 2013 dan 2015, telah berulang kali diklarifikasi secara lisan dan tulisan resmi. Namun Kapolri, Cq. Kapolda Riau tidak pernah menindaklanjuti untuk memberikan keterangan yang pasti sebagaimana layaknya pelayanan publik.

Janji-janji percepatan untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dan pemalsuan tanda tangan itu secara transparan, terbuka oleh Polda Riau, hanya isapan jempol belaka. Bahkan diantara kasus yang menciderai keadilan masyarakat itu, ada yang sudah pernah dihentikan alias di SP3kan polisi. Namun setelah diketahui penanganan perkaranya ada keberpihakan dan dipelintir, kasusnya pun dibuka kembali oleh Polda Riau sendiri.

Dokumen proyek dengan kontraktor PT. Kurnia Agung Rezeki diatas, diduga Fee buat oknum tertentu untuk mengamankan kasus hukum korupsi di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis
 “Karena beberapa alasan itu kami melaporkan dugaan buruknya kinerja dan pelayanan Polda Riau itu ke Ombudsman RI, yang seterusnya laporan yang sama akan disampaikan ke lembaga Presiden RI, Komisi III DPR RI dan lembaga hukum lainnya di Jakarta” kata Toro saat konferensi Pers di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (29/11/2016) siang.

Ia menambahkan, tujuan laporan ke Ombudsman tak lain karena ditemukan berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos/Hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 silam, dan kasus hukum perkara pemalsuan tanda tangan dalam dokumen penyimpangan pembangunan jembatan sungai Kelakap (Tahap I) Kabupaten Siak tahun 2014.

“Kami minta ada tekanan pengawasan khusus dari pihak Ombudsman RI kepada Polda Riau agar segera menuntaskan laporan ke dua perkara tindak pidana dimaksud tanpa ada indikasi keberpihakan seperti yang terjadi dalam pengusutuan kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen dibalik penyimpangan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap Kabupaten Siak,” bebernya.

Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK juga kecewa dengan pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo Sik yang menyatakan sebelumnya jika perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bansos/Hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012, seluruhnya telah dikirim ke pihak Kejaksaan Tinggi Riau, dan sudah ada delapan orang tersangka yang perkaranya sudah lama P21 pada tingkat Kejaksaan.

Sementara, mengenai laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen penyimpangan pembangunan jembatan sungai Kelakap (Tahap I) Kabupaten Siak tahun 2014 menurut Guntur Aryo Tejo, masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan alat bukti lain.

“Beberapa waktu lalu, Kabid Humas Polda Riau ada menyampaikan jika perkara korupsi Bansos Bengkalis semuanya sudah dikirim ke Kejaksaan. Bahkan sudah ada delapan orang tersangkanya yang P21-nya sudah lama di Kejati Riau".

Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Mispiduan, membantah pernyataan Kabid Humas Polda Riau tersebut.

Karena berkas perkara korupsi dana Bansos Bengkalis 2012 yang di terima oleh Kejaksaan dari Polisi, hanya ada tujuh berkas orang tersangka saja. Namun kasus hukumnya pun sudah inkrah yang di vonis penjara oleh hakim tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru beberapa bulan lalu. Pernyataan polisi seperti ini kan sudah tak bagus lagi. Kalau perkaranya belum tuntas, ya katakan belum, jangan bohong seperti itu,” tegasnya.

Dalam surat laporan ke Ombudsman, Kapolda Riau menjadi terlapor I. Sedangkan pejabat Pemda Bengkalis, Pemda Kabupaten Siak dan oknum pengusaha kontraktor, masing-masing menjadi terlapor II, III dan terlapor IV.

Kepala Perwakilan Ombudsman Riau Ahmad Fitri kepada Wartawan melalui Asisten Ombudsman RI, Wahyuni, akan segera menindak lanjuti laporan terkait dugaan buruknya pelayanan Polri di tingkat Polda Riau tersebut dalam waktu 6 hari sampai 14 hari kerja mendatang.

“Laporan ini kami terima, untuk ditindak lanjuti. Nanti 6 hari sampai 14 hari kerja kedepan, hasilnya sudah ada kami sampaikan ke pelapor dalam hal ini kepada LSM KPK. Untuk dikatahui, hasil penyelidikan yang akan kami lakukan, sampaikan juga kepada Presiden RI dan DPR RI di Jakarta” ujarnya. (Yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas