Headlines News :
Home » » Kinerja Polda Riau Dalam Penanganan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Dipertanyakan, LSM Kirim Tembusan Surat Klarifikasi ke Presiden RI

Kinerja Polda Riau Dalam Penanganan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp272 Miliar Dipertanyakan, LSM Kirim Tembusan Surat Klarifikasi ke Presiden RI

Written By Harian Berantas on Friday, November 11, 2016 | 1:56:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aktivis anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di Pekanbaru secara resmi mempertanyakan kelanjutan penanganan laporan dugaan korupsi anggaran bansos/hibah di Kabupaten Bengkalis ke Polda Riau, yang hanya 7 orang saja menjadi terdakwa dan telah mendapat vonis di pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Pekanbaru, dan satu orang sisa tersangka bulan Mei 2016 sampai saat ini belum kunjung untuk diproses.


Ke tujuh orang yang sudah didakwa dan sudah divonis hukuman penjara oleh hakim tindak pidana korupsi beberapa bulan lalu di PN Pekanbaru yakni, mantan Bupati Bengkalis, Ir. H Herliyan Saleh, Kabag Keuangan, Azrafiany, Azis Raof, SH, mantan ketua DPRD, Jamal Abdillah bersama anggota DPRD Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi dan Purboyo.

Sedangkan status Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi, yang status perkaranya resmi sebagai tersangka di Polda Riau sejak tanggal 02 Mei 2016, hingga kini belum ada kenjelasan yang pasti dari Polda Riau.

Sekretaris Umum LSM KPK, B Naso didampingi Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Didit SH, Senin (07/11) di Pekanbaru siang menuturkan, bahwa penanganan kasus dugaan korupsi bansos dan hibah di daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar itu ada kejanggalan dalam penanganannya oleh penegak hukum (Polda Riau).

“Mengapa hanya tujuh orang saja yang dijadikan terdakwa ditambah satu orang lagi tersangkanya oleh penegak hukum, padahal diduga masih banyak lagi yang dicurigai ikut terlibat, karena melanggar keputusan Gubernur Riau, Nomor Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten Bengkalis tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD atas perubahan nilai anggaran bansos/hibah semula sebesar Rp233.656. 259,000 menjadi sebesar Rp67.661. 259,000 ketika itu.

Dan diperkuat dengan bukti mandat dari Bupati Herliyan Saleh kepada TAPD sebanyak 52 orang sesuai SK masing-masing nomor 299/KPTS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, terang Naso.

Lanjutnya, semua orang sama didepan hukum tanpa ada perbedaan yang mengecualikan. Namun yang terjadi soal penanganan kasus dugaan korupsi berjamaah ini ditangan penegakan hukum, justeru semakin misterius tanpa ada kenjelasan yang berarti. “Harusnya ada penjelasan mengapa yang lain tidak dijadikan tersangka,” kata Naso mengkahiri.

Diketahui, Senin 7 November 2016, lembaga LSM KPK pada tingkat DPP di Pekanbaru, secara resmi menindaklanjuti surat resmi yang diterima dari Kapolri, dengan nomor R/680/III/Itwasum tanggal 7 Maret 2014, dan surat nomor B/1214/III/2015/Itwasum tertanggal 11 Maret 2015 tentang penanganan Laporan/Pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran (KKN) dalam penyerapan anggaran bansos/hibah tahun 2012 sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar tersebut.

Dimana tanggal 01 Oktober 2013 silam, dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Bengkalis itu telah bergulir di Bareskrim Polri dengan laporan tertulis resmi No. 02/ LSM/PKU/X/2013. Namun proses penyelidikannya telah diteruskan Kapolri ke Polda Riau  dengan surat Kapolri nomor R/679/III/2014/Itwasum tanggal 7 Maret 2014 dan terakhir tindak lanjut surat Kapolri  kepada Kapolda Riau nomor R/436/III/Itwasum tanggal 11 Maret 2015.

Namun sampai saat ini menurut analisa aktivis LSM KPK, penanganan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor Polda Riau ada yang janggal. Sebab dalam dakwaan ke-7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ketika memberikan keterangan dihadapan majelis hakim tipikor pada PN Pekanbaru terungkap, bahwa disebutkan tahun anggaran dana bansos atau hibah, namun tidak seluruh dana bansos tahun anggarannya ada diaudit diaudit oleh Polisi termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

“Masyarakat yang ingin tahu kondisi penanganan perkaranya silahkan ikuti persidangan, dan jika ingin demo silahkan ke Polda dan Kejaksaan karena mereka yang setengah-setengah menangani perkara,” tegas hakim yang ketuai M. Nainggolan pada sidang yang berlangsung bulan Agutus 2016 yang lalu.

Menanggapi adanya klarifikasi resmi dari aktivis LSM KPK kepada Kapolda Riau tanggal 07 November 2016 yang metode tembusannya sebagai laporan dikirim ke Presiden RI di Jakarta, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakapolri, Irwasum Polri, Ketua KPK, Jaksa Agung RI, Menteri Keuangan RI, dan juga kepada Direktur Ditreskrimsus Polda Riau dan media cetak/eletronik tersebut, terkesan ditutupi Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo.

“Itu kasus sudah P21. Ada delapan orang tersangkanya sudah lama P21 di Kejaksaan. Sebaiknya sama Jaksa ditanyakan. Kan sudah saya bilang, kalau kasus korupsi itu jangan dulu diberitakan, nanti gaduh. Karena perkaranya masih dikembang penyidik”,  katanya Guntur, Kamis (10/11/2016) yang agak sedikit nada bahasanya kurang bersahabat dalam memberikan informasi.

Sementara penanganan laporan dugaan korupsi anggaran bansos/hibah di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar itu, telah bergulir sejak tahun 2013 silam di Polda Riau. Akan tetapi, hingga tahun anggaran 2016 ini pun akan berakhir, proses penangananya belum membuahkan hasil yang justeru membuat para hakim tipikor di PN Pekanbaru termasuk masyarakat Riau bingung atas kinerja Polda Riau yang mengherankan tersebut. (eta/yana)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas