Headlines News :
Home » » Kasus Penjualan Hutan Negara di Kecamatan Pinggir Diduga Dilakukan Oknum Mantan Camat

Kasus Penjualan Hutan Negara di Kecamatan Pinggir Diduga Dilakukan Oknum Mantan Camat

Written By Harian Berantas on Monday, November 14, 2016 | 2:02:00 AM

HARIANBERANTAS, PINGGIR- Kejahatan mafia lahan kawasan hutan Negara diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, masih saja terjadi. Perbuatan melawan Hukum itu pun memang bukan hal pertama terjadi. Bahkan Namun kasus seperti ini banyak terjadi dan berlangsung cukup lama, karena permainannya dilakukan berbagai cara oleh oknum-oknum tertentu yang berkedok sebagai kelompok tani, koperasi dan lain sebagainya.


Mantan Camat Pinggir, Kasmarni
Dari beberapa laporan dan keluhan dari berbagai warga masyarakat yang diterima media Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), dugaan penjualan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) maupun hutan produksi konversi di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, diduga dilakukan oknum Camat bernisial Hj K yang disinyalir bekerjasama dengan oknum Kepala Desa dan adek ipar kandung sendiri bernisial RR salah satunya yang dijadikan sebagai saksi dari perbuatan dugaan kejahatan penjualan hutan Negara tersebut.

Sebab penjualan kawasan HPT dan hutan produksi konversi itu sudah berlangsung sejak tahun 2011, dan sampai saat ini sang Bupati yang juga merupakan suami mantan Camat Kecamatan Pinggir itu terkesan diam seribu bahasa. 

Kawasan HPT kawasan hutan produksi terbatas (HPT) maupun hutan produksi konversi yang dijual puluhan hektare itu merupakan hutan negara yang seharusnya dijaga dan dilestarikan untuk kesejahteraan rakyat, beber tokoh pemuka setempat, Nudin di Bengkalis.

Kalau seperti ini terus gaya dan kepemimpinan Bupati Amril Mukminin yang terkesan membiarkan keluarganya menjual aset daerah, Nurdin memprediksi aset dan segala kekayaan alam Kabupaten Bengkalis akan lenyap bak ditelan bumi. 

Ironisnya penjualan kawasan hutan ini ditengarai dilakukan secara berjamaah di daerah Kecamatan Pinggir. Bukan hanya hutan yang diduga dijual tapi juga disinyalir dibarengi dengan praktik illegal logging. Lemahnya aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pencurian milik negara ini, menyebabkan telah terjadi aksi besar-besaran dalam melenyapkan hutan negara yang diduga dibackup oleh penguasa tersebut, terang putera asli Kabupaten Bengkalis ini.

Oleh karena itu Kapolda Riau dan Kejaksaan termasuk KPK harus berani mengusut kasus penjualan lahan kawasan hutan Negara milik negara tersebut yang diduga dilakukan secara berjamaah, tandasnya.

Mantan Camat, Kasmarni, sekarang Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bengkalis saat dihubungi Berantas lewat hendphon genggamannya, tak diangkat, konfirmasi lewat via SmS yang diterima pun, tak dibalas.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis, H. Alpi Mukhdor AP, M.Si yang berkali-kali ditemui awak media ini dikantornya dari tanggal 7 s/d 11 Nevember 2016, belum masuk kantor. “Pimpinan kami tak pernah ado masuk-masuk ruangan pak,” jawab staf.

Namun salah seorang diantara staf yang membidangi hak atas tanah dan penyelesaian sengketa pada Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bengkalis ketika melihat berbagai bukti SGK termasuk peta lahan kawasan hutan Negara yang diduga telah diperjualbelikan oleh oknum Camat (mantan-red) tersebut, sempat geleng kepala. 

“Ukuran luas lahan yang dijual sesuai surat ganti kerugian (SGK) ini semuanya bukan lahan pribadi pak. Ini  lahan masuk kawasan hutan milik Negara. Sipembeli sama sipenjualnya harus mempertanggungjawabkan ini. Karena lahan yang dijual itu kawasan hutan lindung, dan bukan lahan milik pribadi atau sengketa lain”, ujar staf BPN itu. (Sop)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas