Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tj Buton Siak Tanggungjawab Kepala KSOP Kelas III Sei Pakning-Riau

Dugaan Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tj Buton Siak Tanggungjawab Kepala KSOP Kelas III Sei Pakning-Riau

Written By Harian Berantas on Tuesday, November 15, 2016 | 12:51:00 AM

HARIANBERANTAS, SIAK- Sejak adanya program pembangunan fasilitas Pelabuhan maupun lanjutan pekerjaan pembangunan Faspel laut Tanjung Buton tahun anggaran 2016 yang terletak di Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau, gelombang kontroversi masyarakat mengalir dari setiap penjuru.

Sekretaris KSOP Kls III Sei Pakning-Riau, Wulan
Ironisnya, Sekretaris Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Sungai Pakning-Riau, Wulan ketika dikonfirmasi media ini diruangan kerjanya, Selasa (15/11/2016) mengaku tidak tahu soal pekerjaan proyek yang berasal dari sumber dana APBN tahun anggaran 2016 tersebut. Karena proses pengerjaan dilapangan hanya diketahui dan diawasi oleh Kepala KSOP kelas III Sei Pakning, Capt Bintang Novi tanpa melibatkan bawahannya di satuan kerja yang ia nakhodai tersebut.

Menurut Wulan, walaupun pekerjaan yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat tersebut dilaksanakan bidang Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen KSOP Kelas III Sungai Pakning-Riau, namun yang mengerjakannya hanya Capt Bintang Novi sendiri tanpa diketahui Sekretarisnya maupun pegawai lain mulai dari administrasi surat menyurat kegiatan sampai dengan pekerjaan pembangunan proyeknya dilapangan.

“Saya kurang tahu itu pak. karena proyek itu hanya dikerjakan sama pak Capt Bintang Novi, dialah yang tanggungjawab karena hanya dia yang tahu,” ujarnya.

Terkait konfirmasi tertulis media ini yang diterima Capt Bintang Novi, Senin (07/11/2016) dan tembusan surat juga telah dikirim ke Sekretaris KSOP Kelas III Sungai Pakning-Riau, belum diterima Wulan. Surat yang dikirim media Berantas ini belum ada sampai ke saya sampai sekarang. Itu mungkin tertahan di TU, karena mereka mungkin tahu kalau saya dan kami-kami disini tak ada kaitan di proyek yang bermasalah seperti ini.

Selain itu, lanjut dan tanya Wulan, apa sudah ada dari pihak Bapak yang sudah konfirmasi dengan kontraktornya kok bisa pihak dari Bapak mengetahui semua nomor kontrak dan nilai pembangunan proyek ini semua dilapangan? karena kontrak seperti ini biasanya, rahasia.

Dikatakan Wulan, nanti berita di Koran Berantas dan online ini, biar saya sampaikan dulu sama pak Capt Bintang Novi, kalau beliau sudah pulang dari Jakarta. Sebab dari hari Selasa minggu lalu, Bapak itu sudah ke Jakarta. Nanti kalau sudah ada perintah dari beliau, saya kabarin minta di tinggal saja nomor hendphonnya, ujar Wulan lagi.

Sementara Kepala KSOP kelas III Sei Pakning-Riau, Capt Bintang Novi saat dihubungi guna konfirmasi lewat via selulernya, tak aktif. Namun sebelumnya, Senin (7/11/2016), Capt Bintang Novi membantah bukti penyimpangan lapangan berupa dokumen photo terlampir dalam bahan konfirmasi tertulis awak media Berantas kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Sungai Pakning Capt Bintang Novi M.Mar, M.MTr tersebut.

"Tadi ada surat ke saya ini, masukan surat dari Berantas. Itu foto kapan diambil pak? itu foto-foto kapan itu. Itu (pelabuhan Tanjung Buton-red) sudah selesai. Nah sekarang ini sedang ada lanjutan. Kalau kerja PT. Sumatera Indah Indonesia sudah selesai. Kalau coran itu mereka buat baru semua dan cetakkannya pun dicetak dilokasi sana, dan semuanya mereka yang buat” ujar Capt Bintang Novi lagi.

Dikatakannya, besinya pun besi baru semua. Itu foto kapan itu. Ini foto-foto, foto yang tahun kemaren. Nah pembangunan itu, sudah selesai semuanya. Makanya saya tahu karena yang mengawasi pekerjaannya setiap harinya saya sendiri. Bupati kok tahu, karena Bupati ikut mengawasi sendiri, kata Novi terbata-bata.

Diberitakan harianberantas.co.id dan media cetak/koran Berantas, proyek pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Tanjung Buton di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak-Riau tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT. Sumatera Indah Indonesia (PT. SII) dengan sumber biaya APBN tahun 2016 senilai Rp29. 999.000,000 atau sebesar Rp29,9 miliar, nomor kontrak PL.106/1/KASOP.SPK-16, kontrak tertanggal 08 April 2016 s/d 01 September 2016 dibawah pengawasan Satker Pejabat Pembuat Komitmen KSOP Kelas III Sungai Pakning Provinsi-Riau.

Sementara biaya anggaran untuk pekerjaan ”Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Buton” menelan senilai Rp1. 453.827,000 atau sebesar Rp1,4 miliar lebih dengan kontrak No. PL.106/2/KASOP.SPK-16, tanggal 11 Oktober 2016 sampai pada tanggal 25 Desember 2016, dan pelaksana lapangannya, kontraktor PT. Tri Karsa.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Buton Siak Provinsi Riau serta pekerjaan lanjutan pembangunan Faspel Laut Tanjung Buton tahun 2016 itu, diduga telah terjadi penyimpangan yang mengarah pada potensi kerugian keuangan Negara dengan nilai yang cukup lumayan besar.

Pasalnya, proses pengerjaan pembangunan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang digadang-gadang akan membawa dampak positif terhadap kemajuan perekonomian rakyat, terkesan material kegiatan dan volume pekerjaan dilapangan diduga banyak yang dimanipulasi atau Mark Up.

Hal ini terbukti, pada material balok beton (tiang) yang dipasang terindikasi menggunakan balok beton bekas, serta volume ukuran balok beton-nya banyak yang dikurangi. Kemudian item pekerjaan sand bag (sejenis karung plastik berkapasitas 1 M3 diduga tidak dilakukan serta material tanah yang diisi dalam karung biasa yang seharusnya pakai send bag dan diisi dengan pasir.

Penyimpangan lain, pada pekerjaan pasangan batu talut yang diduga tidak sesuai standar, serta air yang dipakai dalam adukan semen cor bangunan, air laut. Sehingga kwalitas mutu beton yang diaduk menggunakan molen kecil saja dilapangan, terkesan tidak memenuhi stadart K-300. Bahkan material besi beton SNI yang dipergunakan pun, diduga banyak menggunakan besi bekas yang telah mulai berkarat.

Menurut salah seorang pekerja saat berbincang-bincang kepada tim media ini dilapangan membenarkan, jika PPK selama pekerjaan kedua pembangunan proyek tahun 2016 yang diduga bernuasa korupsi atau KKN tersebut, hanya sekali turun ke lapangan.

“PPK proyek pembangunan pelabuhan tanjung buton ini, berkantor di Dirjen Perhubungan Laut Jakarta pak. Begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran jarang turun ke lokasi proyek, padahal Kuasa Pengguna anggaran adalah Syahbandar  dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Sungai Pakning-Riau”, ujar sumber.

Diakuinya lagi, “Pembangunan dermaga pelabuhan  tanjung buton ini, tiang betonnya banyak menggunakan tiang beton sisa pekerjaan tahun yang lalu pak. Karena menurut pimpinan proyek ini, daripada balok beton yang lama ini terbuang, bagus dimanfaatkan saja,” kata sumber yang tidak mau ditulis jati dirinya pewarta.

Menanggapi hal ini, aktivis penggiat anti korupsi diwilayah daerah Kabupaten Siak, Yusnaim, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPD LSM KPK) Siak, mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini institusi KPK, Kepolisian, Kejaksaan termasuk Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta kalau memang merasa tidak ada mengambil bagian dari hasil kecurangan kedua pembangunan proyek tersebut dilapangan, untuk segera bertindak dengan mengambil sikap tegas menyikapi persoalan dugaan penyimpangan yang terjadi ini.

“Saya kira pihak penegak hukum sudah harus bergerak cepat mengungkap kasus ini. Karena semua bukti lapangan telah jelas sehingga negara dirugikan miliaran rupiah dan itu bukan nilai yang sedikit,” desaknya.

Dan satu hal yang tidak kalah penting, menurut aktivis LSM KPK daerah Kabupaten Siak-Riau ini, adalah hasil laporan progress termasuk mutu atau kwalitas pelaksanaan pekerjaan lapangannya yang telah dianggap selesai 100 persen (%) oleh Satker Pejabat Pembuat Komitmen KSOP Kelas III Sungai Pakning Provinsi-Riau.

“Jadi dalam hal ini, KPK, Polisi atau Jaksa termasuk Dirjen Perhubungan Laut dari pusat, sudah diringankan pekerjaannya sehingga tinggal melengkapi bukti-bukti yang diperlukan seperti memanggil pihak-pihak lain dalam persoalan ini untuk dimintai keterangan agar secepatnya diketahui siapa-siapa saja oknum atau pihak-pihak yang terlibat,” cetusnya.

Penggiat Anti Korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPD LSM KPK) di wilayah daerah Kabupaten Siak ini, juga menegaskan jika dirinya bersama sejumlah rekannya yang selama ini bergerak di bidang pemberantasan korupsi tidak akan main-main dalam hal ini karena tindak korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

“Kami sementara ini sedang menyiapkan sejumlah data untuk mengungkap berbagai bukti-bukti korupsi yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Buton Siak tersebut. Kami sangat serius untuk hal ini dan kami juga minta dukungan rekan-rekan aktivis yang selama ini juga bersuara keras menentang kejahatan korupsi,” tegas Yusnaim saat dihubungi Wartawan, Selasa (15/11/2016) sore. (Alumi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas