Headlines News :
Home » » Dugaan Korupsi APBD di Pemko Dumai Ratusan Miliar, Mencuat

Dugaan Korupsi APBD di Pemko Dumai Ratusan Miliar, Mencuat

Written By Harian Berantas on Monday, November 14, 2016 | 11:38:00 PM

HARIANBERANTAS, DUMAI- Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mengusut dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Provinsi Riau tahun anggaran 2014 dan 2015.
Zulkifli AS, Walikota Dumai
Atas permasalahan tersebut, “Polisi, Jaksa maupun KPK RI, bisa menyelidikinya tanpa butuh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH di Dumai belum lama ini.

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai tahun 2014 dan 2015, ditemukan potensi kerugian negara Rp10,6 miliar.

Terdapat enam belas pelanggaran realisasi anggaran yang ditemukan BPK. Diantaranya pemberian dan penatausahaan belanja bansos dan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Bansos/Hibah tahun 2014 sebesar Rp20.261.000.000,00.

Pelanggaran dalam kasus dugaan pemberian  dan penatausahaan belanja bansos dan hibah oleh Pemko Dumai pada tahun anggaran 2014 silam itu, juga terjadi dan dilakukan kepada lembaga, kelompok masyarakat yang kedudukan dan domisilinya diragukan (tidak jelas) pada tahun 2015 sebesar Rp27.929.732.000,00.

Dugaan lain, terkait pelanggaran dalam kasus pemindahbukuan anggaran (APBD) pada rekening yang tidak mendukung pengelolaan yang efektif pada Bank Riau Kepri dan Bank lain oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sekretariat Pemko Dumai tentang penyertaan modal permanen pemerintah kota (Pemko) Dumai pada PT. Pembangunan Dumai sebesar Rp29.241.717.257,00.

Sesuai kajian BPK, potensi kerugian APBD Kota Dumai pada penyertaan modal permanen pemerintah kota (Pemko) Dumai pada PT. Pembangunan Dumai sebesar Rp29.241.717.257,00, karena rekening tempat penyimpanan uang daerah yang dilakukan dan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian keuangan sekretariat daerah (Setda) Dumai tidak berdasar dari ketetapan Walikota Dumai.

Sedangkan penyalahgunaan dana APBD lain, terdapat pada pembagian jasa pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional pada BLUD RSUD Kota Dumai sebesar Rp4. 498.637.748,00.

Dari hasil laporan badan pemeriksa, ditemukan SK Walikota Dumai dengan nomor 344/RSUD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang sistem pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD RSUD Kota Dumai yang didalamnya terdapat klaim yang ditagihkan pada BPJS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian Negara-nya sebesar Rp4.498.637.748,00.

Bahkan pada tahun anggaran 2015, klaim jasa layanan BPJS yang diajukan oleh RSUD Kota Dumai kepada BPJS yang sama sekali belum diverifikasi oleh BPJS juga terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp1.410.486.478,72.

Selain itu, kasus dugaan pelanggaran potensi kerugian keuangan daerah terkait pengelolaan anggaran Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Sekda Dumai tahun 2014 sebesar Rp119.492.831, 00 dan anggaran pajak yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp4.042.725,00.

Dimana Uang Persediaan (UP) tersebut merupakan dana yang dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemko Dumai sendiri. Bahkan perhitungan dalam penetapan Retribusi Izin Gangguan di Kota Dumai tahun 2014 sebesar Rp153.223.679 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjadi potensi yang mengarah pada kerugian keuangan daerah dan Negara.

Bukan itu saja, adanya pelanggaran lain dalam kelebihan pembayaran atas kesalahan koreksi Aritmatik, kekurangan volume, dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proses pekerjaan pembangunan kantor Camat Dumai Selatan dengan nilai kontrak tahun 2014 sebesar Rp2.422.556.000,00.

Dimana hasil badan pemeriksaan, ditemukan proses pengerjaan pembangunan kantor Camat Dumai Selatan dengan kontrak No. 600/KONT/PSPA/CK/VIII/DPU/2014/17 tanggal 13 Agustus 2014 itu terkesan jenis material kegiatan dan bobot pekerjaan banyak dikurangi alias manipulasi termasuk volume/efektif proyek.

Sedangkan penyalahgunaan dana APBD pada satuan kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2015, ditemukan dalam pengelolaan anggaran penerimaan retribusi terminal barang yang terindikasi merugikan keuangan Negara Rp3.893.744.000,00.

Sebab dari laporan realisasi anggaran Pemko Dumai per 31 Desember 2015 (unaudited), telah menyajikan jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp162.535. 866.589,79 dari anggaran sebesar Rp169.847.884.252,00.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, ditemukan berbagai kecurangan yang berpotensi hanya meraup kepantingan kelompok dan golongan hingga terjadinya kerugian sebesar Rp3. 893.744.000,00 atau Rp3,8 miliar lebih.

Tahun anggaran 2014 sebelumnya juga, badan pemeriksa menemukan pelanggaran terhadap penggunaan anggaran atas penerimaan retribusi terminal barang dengan perkiraan potensi kerugian sebesar Rp1.047.326.500,00.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemko Dumai pada akhir tanggal 31 Desember 2014 (unaudited), Pemko Dumai melalui satuan kerja Dinas Perhubungan Dumai menyajikan realisasi PAD sebesar Rp153.223.679.194,87 atau dari anggaran sebesar Rp150.343.843.003,50.

Dalam proses pengelolaan anggaran atas penerimaan retribusi terminal barang tersebut, terindikasi aroma korupsi sebesar Rp1.047.326.500,00 belum lagi potensi kerugian Negara yang diduga terjadi pada satuan kerja Dispenda Duami tahun 2014 atas perhitungan penetapan retribusi izin gangguan yang tidak sesuai dengan Perda sebesar Rp128.030.942,68.

Pemerintah Kota (Pemko) Dumai diminta oleh BPK agar mengembalikan kelebihan pembayaran itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sejak hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan BKP diberikan. Namun hingga November 2016, Pemko Dumai Provinsi Riau belum bisa mengembalikan seluruh potensi kerugian keuangan daerah dan Negara tersebut.

“Batas waktu pengembalian sudah lewat, polisi, kejaksaan maupun KPK bisa bergerak,” ujar Afrizal. Apalagi dugaan penyalahgunaan APBD tersebut sebenarnya sudah terdeteksi, seperti diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. “Bukti kajian BPK sudah ada, dan itu bisa jadi acuan aparat penegak hukum,” ujar Afrizal lagi.

Walikota Dumai, Zulkifli AS, dan beberapa satuan kerja lainnya di Pemko Dumai seperti Kadis Perhubungan, Pendidikan, Kadispenda, Kadis PU, Pendidikan bahkan Sekda dan Kabag Keuangan Sekda Dumai, telah dimintai keterangan resmi awak media lewat konfirmasi tertulis (resmi) seminggu yang lalu. Namun sampai saai ini, belum menerima keterangan Pers dari instansi-instansi terkait. (Rozali/Mukhtar)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas