Headlines News :
Home » , » KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Kawasan Industry Pelabuhan Tanjung Buton Siak

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Kawasan Industry Pelabuhan Tanjung Buton Siak

Written By Harian Berantas on Sunday, October 23, 2016 | 6:22:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) diminta segera mengusut adanya dugaan korupsi dan manipulasi puluhan nama warga masyarakat termasuk nama PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) dalam dokumen pembebasan lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton  tahun 2003-2004, disinyalir dilakukan oknum-oknum pejabat tinggi Pemdakab Siak, Riau yang berpotensi kerugian keuangan Negara Rp28.111.307,300 atau sebesar Rp28,1 miliar.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melakukan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton dengan mencatut luas tanah/lahan bervariasi diantaranya, untuk luas tanah/lahan yang dicatut sebagai milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) padahal bukan seluas 4.003,62 hektar (Ha) dengan potensi kerugian Negara Rp9.616.903.000 atau sebesar Rp9,6 miliar (fiktif).

Kemudian pembebasan tanah/lahan yang dicatut sebagai milik masyarakat Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, seluas 4.605,42 hektar (Ha) dengan cara diduga merekayasa surat-surat ganti rugi dan memanipulasi identitas pribadi masing-masing warga dalam dokumen rincian dana maupun luas lahan yang mencurigakan dan pada akhirnya patut diduga terjadi tindak pidana korupsi dan penipuan,” ungkap Ade Saputri SH, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), pada Minggu (23/10/2016) di Pekanbaru.

Sekedar diketahui, H. Arwin AS,SH yang juga mantan Bupati Siak yang dinilai berpotensi kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kawasan industry pelabuhan Tanjung Buton tahun 2003-2004 tersebut kepada Wartawan dan LSM di Pekanbaru (22/08/2016) menyebutkan, jika lembaga antirasuah atau KPK RI, pernah menangani dugaan korupsi yang dinilai telah menciderai masyarakat Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Bahkan Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah sekarang sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemdakab Siak menurut Arwin AS, pernah dipanggil dan diperiksa oleh Johan Budi SP ketika masih menjabat juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutannya dari pihak antirasuah (KPK).

Masalah pembebasan lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton itu, sudah pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ujar Arwin AS, SH.

“Kala itu, Saya pernah dijumpai oleh Kabag Tata Pemerintahan Siak, Ariffadillah mengenai masalah ganti rugi lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Siak. dia Ariffadillah sudah minta maaf ke saya. Ariffadillah juga mengaku kalau dia ada dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK. Pihak yang memanggil dan meriksa dia (Ariffadillah) saat itu, langsung Johan Budi” ungkap Arwin.

Sementara, Johan Budi Sapto Pribowo yang merupakan mantan Jubir KPK juga sebagai mantan pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK yang saat ini menjabat staf khusus Presiden bidang komunikasi alias juru bicara (Jubir) Presiden RI saat dihubungi harianberantas.co.id, belum tersambung. Karena kontak person pribadi yang biasa digunakan saat menjabat sebagai Jubir KPK dan pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK RI, tak aktif.

Untuk memperoleh informasi/keterangan lebih lanjut, harianberantas.co.id ini bersama LSM KPK akan melayangkan surat resmi pada staf khusus Presiden bidang komunikasi alias juru bicara (Jubir) Presiden RI untuk meminta keterangan Johan Budi SP.

Terkait kasus aroma korupsi berjamaah ini, Ade Saputri SH membeberkan satu contoh atas kasus ini adalah surat pernyataan melepaskan hak garapan atas tanah seluas 4.003,62 hektare (Ha) yang dianggap Pemdakab Siak sebagai hak milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM).

“PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) seolah-oleh ada memiliki lahan seluas 4.003,62 hektare (Ha)  dan dibeli oleh Pemda Siak dengan harga Rp9.616.903.000 atau Rp9,6 miliar. Hal ini berkesesuaian dengan bukti surat Bupati Siak, Nomor: 100/TP/200/X/ 2003 Tanggal 21 Oktober 2003 dalam hal “Pelaksanaan sosialisasi harga pembebasan lahan Buton di Desa Mengkapan dan Sungai Rawa,” ujarnya.

Kemudian biaya pembebasan lahan seluas 4.003,62 hektare (Ha) tersebut dibayar oleh Pemda Siak dengan cara diduga merekayasa beberapa Surat Keterangan, termasuk berita acara tata batas kawasan hutan yang dilepas atau dibebaskan pada PT.TUM.

Padahal, PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) yang dianggap sebagai pemilik lahan seluas 4.003,62 hektare (Ha) padahal bukan, hanyalah sebagai pengelola kayu dikawasan hutan diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Siak sesuai sertifikat Izin HPL HGU yang dimiliki. Itupun izin HPL HGU daripada PT. TUM, telah berakhir sejak tanggal 19 September 1998, papar Ade Saputri, seraya mengklaim, dirinya telah memiliki bahan lengkap pembelian 4.003,62 hektare (Ha) termasuk dokumen beberapa surat keterangan dan berita acara tata batas kawasan hutan yang diduga manipulasi/rekayasa.

Ade mengklaim jika timnya telah memperoleh atau memiliki bahan lengkap keseluruhan nama-nama penerima ganti rugi lahan seluas 4.605,42 hektare (Ha) yang juga diduga direkayasa termasuk dokumen surat keterangan dan berita acara tata batas kawasan hutan tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini terungkap ketika beberapa diantara warga masyarakat Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan, mengetahui tanda tangan masing-masing nama mereka (masyarakat-red) direkayasa dan tercantum dalam dokumen rincian dana dan luas lahan/tanah yang dibebaskan oleh Pemdakab Siak untuk kawasan industry buton (KIB) pada tahun 2003-2004.

Sehingga puluhan dari warga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, mendatangi Sekretariat LSM KPK di Pekanbaru-Riau, meminta dukungan dan memberi surat pernyataan diatas Materai 6000 agar kasus dugaan penipuan oleh Pemda Siak untuk mengganti rugikan lahan masyarakat maupun hutan Negara di Kecamatan Sei Apit tersebut dapat ditindaklanjuti kebeberapa lembaga hukum ditingkat pusat.

Diberitakan sebelumnya, setelah dugaan manipulasi puluhan nama-nama masyarakat dalam dokumen rincian dana dan luas lahan termasuk perusahaan PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) dalam program pembebasan tanah/lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp.28,1 miliar diungkap awak media dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH, membantah keras pernyataan Kabag Tata Pemerintahan Siak kala itu, Drs. H. Said Ariffadillah.

Arwin AS menyebutkan, jika ada permainan manipulasi dan korupsi diluar tanggungjawabnya saat menjabat Bupati selama dua (2) periode di Kabupaten Siak. Justru ia mengaku mengetahui setelah mencuatnya kasus tersebut diberitakan media.

“Pembebasan utk kwsan industri dan pelabuhan buton memang kebijakan pemda, tp jk ada permainan diluar tgjwb bupati,” sebut Arwin.

Pernyataan Arwin AS SH tersebut diterima media ini, setelah Kepala DPPKAD Siak Drs. H. Said Ariffadillah (22/07) lalu mengakui jika dirinya hanya menjalankan perintah pimpinan sendiri yang saat itu dinakhodai Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik untuk membayar ganti rugi lahan/tanah untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak sebesar Rp.28,1 miliar tersebut.

“Kalau memang saya salah, dilapor saja ke Jaksa. Biar Jaksa memanggil dan memeriksa saya. Sebab, masalah pembebasan lahan kawasan industri Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan itu dulu, Saya di suruh oleh pak Bupati, Arwin bersama wakilnya pak Syamsuar untuk membayar ganti rugi lahan, kata Ariffadillah.

Dikatakan Said Ariffadillah, masalah dugaan korupsi ganti rugi tanah kawasan industry Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa maupun tanah/lahan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, tidak pernah masalahnya ada di media untuk di beritakan Wartawan yang ada di Kabupaten Siak.

"Selama ini, tak ada satu pun Wartawan di Siak ini yang menulis di media kalau ganti rugi tanah/lahan itu bermasalah. Karena kawan-kawan Wartawan di Kabupaten Siak ini, semuanya kita rangkum untuk kita jadikan mereka sebagai kawan. Tentu kalau saya dipanggil atas kasus ini, saya akan memenuhi para penegak hukum itu. Biar saja nanti hukum yang membuktikan," katanya.

Dilanjutkannya lagi, mantan Kepala Desa disana sampai sekarang ini masih kawan. Apalagi camat di Sungai Apit itu, sampai saat ini sangat bagus komunikasi kami. Kalau memang masalah ganti rugi tanah/lahan itu diproses oleh para penegak hukum, saya ikuti prosesnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ujar Ariffadillah lagi.

Ketika disinggung dasar hukum apa Pemda Siak membayar ganti rugi tanah/lahan milik Negara seluas 4.003,62 hektar (Ha) kepada PT. Trisetya Usaha Mandiri yang hanya memiliki Izin HPL HGU, namun izin HPL HGUnya telah berakhir pada tanggal 19 September 1998, serta kawasan pinggir sungai milik Negara ikut serta diganti rugi?.

Dengan terbata-batanya Said Ariffadillah kepada Wartawan mengatakan, Saya ketika itu hanya menuruti perintah dari pimpinan saya pak Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik. Makanya saya bilang, tak satu pun Wartawan di Siak ini yang menganggap ganti rugi tanah masyarakat yang dulu itu bermasalah, katanya.

Saat ditanya lagi dugaan manipulsi/rekayasa Pemda Siak mencatut 68 orang nama warga masyarakat ada menerima ganti rugi tanah/lahan mulai dari nilai harga Rp600/meter hingga Rp1500/meter? 

“Saya dalam masalah itu dulunya, hanya tergantung sama kepala desanya (Kades) saja. Memang yang membayar ganti rugi tanah itu, saya. Tetapi jangan salah, bukan hanya saya sendiri saja yang tahu menggantirugikannya, juga banyak pejabat lainnya di Pemda Siak. Tentu bukan hanya saya aja yang dilibatkan," ungkap Said Ariffadillah mengakhiri.

Berikut rincian dugaan korupsi pembebasan lahan kawasan industry pelabuhan Tanjung Buton Siak maupun yang ada di luar KIB;
  1. Dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan/tanah yang diduga direkayasa sebagai milik PT.Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) di Desa Sungai Rawa-Mengkapan Kecamatan Sungai Apit tahun 2003-2004 seluas 4.003,62 hektare (Ha) dengan potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp9. 616.903.000,-
  2. Bukti dugaan korupsi pembebasan lahan/tanah yang digarap oleh masyarakat Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang disebut oleh Pemda Siak memiliki luas 4.127,83 hektare (Ha), dengan harga/meter, dari harga Rp500/meter sampai sebesar Rp1500/permeter;
  3. Dugaan rekayasa luas lahan/tanah milik masyarakat Desa Sungai Rawa di kawasan “Industri Buton” tahun 2003 dengan potensi kerugian sebesar Rp621.050,000,-
  4. Bukti dugaan rekayasa/manipulasi berita acara 4.127,83 hektar (Ha) di Desa Sungai Rawa tahun 2003, padahal tidak benar;
  5. Bukti dugaan mark up dan manipulasi kegiatan pembebasan/sagu hati tanah/lahan masyarakat diluar kawasan “Industri Buton” dengan potensi kerugian keuangan Negara Rp8. 371.364. 300 atau sebesar Rp8,3 miliar;
  6. Bukti dugaan korupsi anggaran pembebasan/sagu hati lahan masyarakatt di luar KIB yang terletak di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang, Kelurahan Kp. Dalam dan Kel Kp Rempak Kecamatan Siak Kecil, Desa Pinag Sebatang Timur Kec Tualang, Desa Pinang Sebatang KM 4 Kecamatan Tualang, Desa Sungai Tonggak dan dibeberapa Desa dan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak yang dinilai tidak sesuai dengan NJOP;
  7. Dugaan Penyimpangan terhadap pembebasan lahan/tanah beberapa masyarakat Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit pada tahun 2004 seluas 302,52 hektar (Ha), dengan potensi kerugian Negara Rp5. 771.900.000 atau Rp5,7 miliar;
  8. Bukti sebanyak 114 orang warga masyarakat Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit pada tahun 2004 yang telah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemda Siak, terindikasi 50% tandatangan dan nama-nama masyarakat setempat direkayasa
  9. Bukti dugaan korupsi anggaran biaya “Pembebasan lahan/tanah yang digarap masyarakat Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit seluas 175,07 hektar (Ha), dengan potensi kerugian keuangan Negara Rp3.083.850.000 atau Rp3 miliar;
  10. Bukti dugaan mark up dan manipulasi anggaran biaya terhadap “Pembebasan/Sagu Hati Lahan Masyarakat” diluar kawasan “Industri Buton” tahun 2004 dengan potensi kerugian keuangan Negara Rp646.240.000;

Berdasarkan keterangan atas hasil investigasi yang didapat harianberantas.co.id terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kawasan industry pelabuhan Tanjung Buton Siak tersebut, terindikasi melibatkan;
  1. Mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH atas nama Pemkab dan penanggung jawab
  2. Bupati, Drs H. Syamsuar Msi selaku Wakil Bupati dalam in casus;
  3. Kadis PPKAD, Said Ariffadillah (mantan Kabag Tata Pemerintahan Pemdakab Siak)
  4. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab, Siak;
  5. Drs. Teten Efendi selaku ketua dalam hal pengukuran lahan;
  6. Drs. H. Nuzirwan Aziz selaku ketua inventarisasi pada lahan;
  7. Drs. H. Hasri Saily, selaku wakil ketua inventarisasi pada lahan;
  8. Azirman, S.H. Selaku Sekretaris inventarisasi pada lahan;
  9. Ir. H Aulia Aziz BE, MM (anggota);
  10. H. Jaffar (anggota);
  11. Suntoro, S.IP (anggota)
  12. Amrul, S.Sos (anggota) dan sebanyak 36 orang anggota lagi yang dicurigai ikut terlibat dalam inventarisasi pada lahan maupun pada pengukuran lahan yang diduga penuh rekayasa/manipulasi dan korupsi tersebut, demikian dikisahkan Ade Saputri SH. (eta/bw/tr)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas