Headlines News :
Home » , , » Kasus Hukum Korupsi Dana Bansos & BLJ Bengkalis Belum Tuntas, Kapolri & Kejagung Diminta Usut Keterlibatan Bupati Bengkalis Amril Mukminin

Kasus Hukum Korupsi Dana Bansos & BLJ Bengkalis Belum Tuntas, Kapolri & Kejagung Diminta Usut Keterlibatan Bupati Bengkalis Amril Mukminin

Written By Harian Berantas on Sunday, October 30, 2016 | 3:35:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Hingga saat ini lembaga hukum Kepolisian RI dan lembaga Kejaksaan, dinilai masih menggunakan metode klasik dalam melakukan kinerjanya. Dengan demikian proses investigasi kasus korupsi dana batuan sosial atau Bansos/Hibah tahun 2012 yang merugikan keuangan Negara Rp272 miliar, serta kerugian Negara sebesar Rp300 miliar dalam penyertaan modal pada perusahaan PT. Bumi Laksmana Jaya (PT.BLJ) tahun 2012, tak kunjung membuahkan hasil.

Bupati, Amril silaturahim dgn Kapolda Riau, Brigjen Pol Zulkarnaindi Senin (10/10/16) Dan Amril Beri salam Tunduk Kepada Kapolri Jenderal, Tito Karnavian saat temu ramah Kapolri di Pekanbaru (29/8/16) 
Atas dasar kedua perkara hukum korupsi yang cukup luar biasa di Pemda Bengkalis itu, lembaga anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ((LSM KPK) pada tingkat DPP di Pekanbaru-Riau, mendesak Kapolri Jendral Tito Karnavian bersama Jaksa Agung, Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H termasuk Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo untuk menginvestigasi lebih dalam kasus korupsi dana bansos/hibah dan penyertaan modal pada perusahaan PT Bumi Laksmana Jaya (PT BLJ) tahun 2012 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) Didit SH saat ditemui usai diskusi polemik bertema "Bansos/Hibah dan Pernyataan Modal BLJ Bengkalis, “Ngambang" di Pekanbaru-Riau, Minggu (30/10/2016) tadi siang.

"Jika Polri dan Kejaksaan sudah punya bukti yang kuat mengindikasikan Bupati Amril Mukminin terlibat kasus penyalahgunaan wewenang atau terindikasi pencucian uang, lembaga Kepolisian dan Kejaksaan jangan ragu tetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka," tegas Didit.

Hingga saat ini, lanjut Didit, Presiden Joko Widodo belum berkomentar dan menindak para tersangka yang bersalah dalam kasus korupsi diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis-Riau ini demi menegakan pemberantasan korupsi di tanah air.

Namun, diharapkan hasil laporan aktivis di Riau dan hasil audit BPKP itu dapat menjadi landasan untuk menindak dan mengevaluasi dan memberikan hukuman. Itu pun jika Amril Mukminin terbukti lalai dan ikut serta merperkayakan diri dalam pengelolaan dana bansos/hibah yang merugikan negara Rp272 miliar tahun 2012 silam.

Demikian terhadap kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemda Bengkalis kepada BUMD PT BLJ tahun 2012 yang merugikan Negara Rp300 miliar. "Jika Jaksa sudah punya bukti yang mengindikasi Bupati Amril Mukminin ikut terlibat, lembaga Kejaksaan jangan ragu tetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka," tegas Didit.

Seperti diketahui sebelumnya, ungkap Didit, dalam dakwaan JPU, juga keterangan para terdakwa lainnya dalam in casus saat majelis hakim tipikor PN Pekanbaru mendengar keterangan mereka, seperti pengakuan Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi, Purboyo dan Jamal Abdillah (mantan Ketua DPRD Bengkalis), nama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 seluruhnya ada menerima bagian dari jumlah dana bansos tahun 2012 sebesar Rp272 miliar tersebut, ungkap Didit.

Amril Mukminin, sampai saat ini masih bungkam 1000 bahasa untuk tidak menjawab bahan konfirmasi tertulis media Berantas yang diterima ajudannya bulan September 2016 lalu.

Dari berbagai bukti data yang diperoleh media ini, kasus dugaan korupsi dana hibah/ bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp272-Rp686 miliar tersebut, berawal ketika keputusan Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang menetapkan jumlah anggaran dana hibah/bansos Bengkalis pada tahun 2012 senilai Rp67 miliar, tidak dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir maupun anggota DPRD lainnya termasuk oknum-oknum pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Sehingga puluhan nama wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 itu, terindikasi dan tersandung ada menerima bantuan dana bansos/hibah sebesar Rp272 miliar tahun 2012, namun belum disentuh hukum, berikut keterangannya. Anggota DPRD, H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar R1,4 miliar lebih, Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar, Mesran senilai Rp3,3 miliar lebih, Jamadin Sinaga sebesar Rp1,6 miliar, Suhendri Asnan sebesar Rp4, 2 miliar lebih juga.

Sementara itu, Amril Mukminin yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021, ada menerima yang didasari dari bahan proposal penerimaan dana bansos/hibah tahun 2012 silam itu Rp1.475.000.000,00 atau sebesar Rp1,4 miliar.

Kemudian, H. Revolaysa SH,MH Rp1,2miliar, Almi Husni SoS sebesar Rp2,3 miliar lebih, Dani Purba sebesar R1 miliar lebih, Misliadi S.HI Rp2. 165.000.000,00, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M Nasir Rp1. 550.00.000,00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1, 7 miliar lebih, Daud Gultom Rp300 juta, Ali S.AG, Rp1, 6 miliar lebih, dan H. Arwan Mahidin Rani, Rp1. 665.000,000,00.

Demikian, Rosmawati Florentina (anggota DPRD) sebesar Rp1,1 miliar lebih, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1,5 miliar lebih, Hj. Mira Roza sebesar Rp1,2 miliar lebih. H. Yidhi Feryantoro Rp1,6 miliar lebih, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1,6 miliar lebih.

Selanjutnya, Khuzaini Rp4,1 miliar lebih, Nanang Haryanto sebesar Rp2,1 miliar lebih. Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1.125.000,000,00, Suhendri Asnan sebesar Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2, 1 miliar.

Berikutnya, Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1,2 miliar, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1,5 miliar, Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp1,5 miliar lebih, dan H. Heru Wahyudi yang sudah mendapat gelar sebagai status tersangka di Polda Riau, karena terindikasi menerima dana bansos/hibah sebesar Rp13,3 miliar lebih tahun 2012 itu.

Bahkan masih banyak lagi yang dicurigai ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp272 miliar tersebut, seperti TAPD yang di SK-nya dengan Nomor: 299/KPTS/IX/2011, 7 September 2011, belum disentuh hukum.

Bukan itu saja, Bupati Amril Mukminin, juga diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan kucuran dana sebesar Rp7 miliar kepada Ketua/Anggota DPRD Bengkalis dalam pengesahan Perda Penyertaan Modal kepada PT.BLJ” tahun 2012 sebesar Rp300 miliar.

Bahkan dalam pembebasan lahan untuk PLTGU di Kecamatan Pinggir Bengkalis yang diduga bermasalah, nama Amril Mukminin, juga dikabarkan ikut terlibat. Hal ini pun belum terkonfirmasi harianberantas, karena bersangkutan di Kabupaten Bengkalis sulit ditemui untuk wawancara. Pembaca setia situs www.harianberantas.co.id dimana pun berada, berita ini, dapat dibaca lewat media cetak “Berantas”, dan atau ulasan berita berikutnya dapat ditunggu. (Yana/Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas